Beritalingkungan.com | Situs Berita Lingkungan | The First Environmental Website in Indonesia

Aktivis Lingkungan, Emmy Hafild saat masih aktif di Greenpeace.

JAKARTA, BL- Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild (EH) membuat keputusan tegas, berhenti sebagai supporter Greenpeace Indonesia karena mengaku kecewa dengan sikap dan strategi Greenpeace dalam mengadvokasi perusahaan besar seperti Sinar Mas, APRIL, APP dan WILMAR yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut.

"Lega sekali rasanya setelah saya memutuskan untuk berhenti menjadi supporter Greenpeace Indonesia karena saya kecewa dan marah dengan strategi constructive engagement Greenpeace dengan perusahaan besar (Sinar Mas, APRIL, APP dan WILMAR) yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut," tulis Emmy di situs jejaring social facebook.

Sebelumnya Emmy yang juga mantan Direktur Eksektuf WALHI ini, mengirim pesan protes sekaligus pengunduran diri kepada Direktur Eksekutif Gareenpeace Asia Tenggara melalui email. Seperti apa isinya?

Berikut sikap tegas Emmy Hafild yang diperoleh Beritalingkungan.com :

Emmy Hafild <ehafild@komodoXXX wrote:

"Kepada Direktur Eksekutif GPSEA di tempat.

Bersama ini saya memutuskan untuk berhenti menjadi supporter Greenpeace Indonesia karena saya kecewa dan marah dengan strategi constructive engagement Greenpeace dengan perusahaan besar yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut.

Tragedi asap ini telah menyebabkan 50 juta rakyat Indonesia terpapar asap, lebih dari 540 ribu orang menderita ISPA dan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang bekerjasama dengan Greenpeace sudah terang benderang, menjadi fakta publik, dan menjadi issu publik yang panas selama tiga bulan terakhir, tidak perlu lagi pembuktian khusus bagi Greenpeace untuk "repositioning" strategi tersebut.

Publik opini sudah sangat jelas meminta agar perusahaan-perusahaan ini dihukum pidana, dicabut ijinnya dan diberi denda yang sangat besar. Greenpeace tidak perlu ragu untuk melakukan reposisi strategi ini.

Terbakarnya lahan-lahan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa strategi "constructive engagement" yang diterapkan Greenpeace sejak tahun 2013 gagal total.

Namun, komunikasi saya dengan SMT tidak menunjukkan sensitivitas Greenpeace terhadap penderitaan rakyat Indonesia.

Fakta juga menunjukkan bahwa posisi Greenpeace ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk "greenwashing image" mereka dan melemahkan posisi CSO Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang sangat besar di balik tragedi asap ini.

Saya sudah berusaha dialog dengan representative SMT GPSEA di Indonesia Longgena Ginting, Campaigner hutan GPI Bustar Maitar dan Ketua GPSEA Board, ibu Suzy Hutomo. Mereka tidak bisa mengambil keputusan karena memutuskan untuk lepas dari constructive engagement ini memerlukan keputusan SMT International.

Alasan-alasan yang dikemukakan kepada saya tentang ini tidak dapat meyakinkan saya bahwa Greenpeace berada pada posisi bersama rakyat Indonesia.

Kenyataan bahwa Greenpeace sudah mendapatkan support dari rakyat Indonesia, dimana dalam beberapa tahun telah mendapatkan income lebih dari 10 milyar per tahun, mengharuskan Greenpeace tidak ada pilihan lain kecuali bersama rakyat dan civil society Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang berusaha melepaskan diri dari tanggungjawab tragedi ini. Ibarat perang, "you are with the people or against the people". Tidak ada wilayah abu-abu, terang benderang hitam putih. Ini masalah hati nurani dan sebetulnya tidak memerlukan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap.

Tragedi asap sudah 3 bulan, sudah cukup waktu bagi Greenpeace untuk secara pro-aktif meninjau ulang strateginya dan menentukan sikap dan itu gagal dilakukan oleh Greenpeace.

Dengan sikap seperti itu, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada hal yang significant dilakukan Greenpeace dan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Greenpeace ada gunanya bagi rakyat Indonesia kalau dalam tragedi lungkungan terbesar di Indonesia ini tidak mampu untuk repositioning untuk bersama rakyat Indonesia. Lebih baik Greenpeace Indonesia dibubarkan saja.

Namun saya menghormati permintaan dari Board Perkumpulan Damai Hijau yang merupakan badan hukum Greenpeace di Indonesia untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menulis surat kepada Board GPSEA dan berdialog satu kali lagi mengenai masalah ini.

Apabila dalam waktu seminggu, tidak ada perubahan repositioning Greenpeace, saya akan menulis surat terbuka untuk meminta Greenpeace dibubarkan karena lebih memilih bersama perusahaan yang lahannya terbakar daripada rakyat Indonesia.

Saya juga menyerukan kepada seluruh supporter GREENPEACE Indonesia untuk berhenti menjadi supporter dan meminta Greenpeace repositioning strategy constructive engagement dan bersama rakyat Indonesia dalam menghadapi tragedi.

Lebih baik dana yang kita sumbangkan untuk Greenpeace secara setia setiap bulan kita sumbangkan untuk upaya mengatasi dan mencegah kebakaran lahan gambut. "

Salam
EH

Hujan menguyur Pekanbaru saat warga setempat melaksanakan shalat istisq (27/10). Foto : Icoet Mannessa

JAKARTA, BL- Upaya penanggulangan bencana asap akibat karhutla mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hujan buatan dengan menebarkan garam ke dalam awan-awan potensial berhasil menjatuhkan hujan. Kombinasi antara hujan buatan dan hujan alami banyak yang turun.

Hujan mulai turun di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan pada Selasa (27/10/2015) dan hari ini Rabu (28/10/2015). Masyarakat menyambut suka cita dan mengucapkan puji syukur setelah 2 bulan lebih disandera asap.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Beritalingkungan.com dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat hujan turun dengan intensitas ringan-sedang-lebat sejak 27/10 hingga 28/10 adalah:
- Riau (Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Siak, Tembilahan, Dumai).
- Jambi (Kota Jambi, Kuala Tungkal, Berbak, Telanai, Tanjung Jabung Timur).
- Kalsel (Tanah Bumbu, Banjar, Kotabaru).
- Kalteng (Palangkaraya).
- Kaltim ( Samarinda, Berau).

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, hujan menyebabkan kepekatan asap berkurang, udara segar, dan jarak pandang menjauh. Berdasarkan pantauan satelit Terra Aqua pada 28/10/2015 pukul 16.00 WIB, hotspot di Sumatera 9 titik (Lampung 3, Sumsel 6) sedangkan di Kalimantan 282 titik (Kalteng 169, Kaltim 86, Kalsel 27).

Hujan telah menyebabkan jarak pandang dan cuaca membaik. Di Padang jarak pandang 1.000 m berasap, Pekanbaru 1.200 m berasap, Jambi 1.700 m berasap, Palembang 2.000 m berasap.
Kalimantan: Pontianak 10.000 m berawan, Ketapang 500 m guntur, Palangkaraya 600 m berasap, Banjarmasin 8.000 m cerah berawan.

Begitu juga indeks kualitas udara (PM10) juga menunjukkan membaik. Jika sebelumnya Riau, Jambi dan Palangkaraya selalu level Berbahaya. Sore ini membaik kualitas udaranya. Di Pekanbaru 184 ugr/m3 tidak sehat, Jambi 252 sangat tidak sehat, Palembang (alat rusak), Pontianak 44 baik, Banjarbaru 33 baik, Samarinda 30 baik, Palangkaraya 416 berbahaya.

BMKG memprediksikan seminggu ke depan akan banyak hujan di Sumatera dan Kalimantan. Awan tersedia cukup banyak sehingga hujan buatan akan diintensifikan.(Wan).

JAKARTA, BL- PT Karya Putra Borneo (KYB) mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang didaftarkan pada 29 September 2015 terkait perkara dugaan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah oleh PT Karya Putra Borneo, perusahaan pertambangan batu bara pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut informasi yang diperoleh Beritalingkungan dari Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Novrizal, sidang pra peradilan kedua digelar pada Jumat (23/10) di PN Tenggarong, dipimpin oleh Hakim Tunggal YF Tri Joko GP. Kuasa hukum Kementerian LHK diwakili Marianus, sedangkan kuasa hukum dari pihak pemohon Mandiri Wibowo.

Kasus ini bermula dari laporan Polisi Kehutanan Kalimantan Timur melalui Laporan Kejadian Nomor 01/SPORC-KT/BKSDA/IV/2015/PPNS tertanggal 5 Mei 2015 yang menyebutkan ada indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan oleh PT KPB. Perusahaan ini diduga menyerobot kawasan hutan untuk jalan angkut batu bara (hauling) sepanjang 1,4 Km di Kecamatan Loa Janan, KabupatenKutaiKartanegara, Kalimantan Timur.

Dari laporan itu berlanjut pada penyidikan pada 7 Mei 2015 dengan memanggil dan memeriksa 17 orang saksi serta meminta keterangan dari lima orang ahli. Berlandaskan keterangan dari sejumlah saksi serta diperkuat oleh keterangan ahli, makaKementerian KLH membentuk tim gabungan. Alhasil, tim gabungan yang terdiri dari aparat Polda Kaltim, Polres Kutai Kartanegara, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, BPKH Wilayah IV Samarinda, SPORC Brigade Enggang dari BKSDA Kaltim bergerak menyita obyek pelanggaran pidana oleh PT KPB. Eksekusi penyitaan dilakukan pada 2 September 2015.

Menurut penyidik, PT KPB diduga melanggar tindak pidana kehutanan berupa pembukaan dan pembangunan jalan angkutan batu bara di dalam kawasan hutan produksi secara tidak sah. Disamping itu terdapat indikasi PT KPB menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung. Hal itu sesuai pasal 19 huruf a dan atau huruf d juncto pasal 94 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PT KPB menyatakan penetapan Direktur PT KPB Kirtipal Singh Raheja sebagai tersangka tidak sah, penyidikan yang dilakukan Kementerian LHK tidak sah, dan penyitaan ruas jalan angkut batu bara pada 2 September 2015 juga tidak sah. Pihak KPB menilai, penetapan Kirtipal oleh penyidik dilakukan secara diam-diam dan selama ini hanya pernah diperiksa sebagai saksi bukan sebagai status tersangka. Adapun, masalah ruas jalan angkut batu bara di Loa Janan yang dinilai melanggar kawasan hutan produksi, menurut pihak KPB sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT MSH.

Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 297/Pen.Pid/2015/PN.Tgr tanggal 17 Juni 2015 justru memperkuat alasan penyitaan barang bukti oleh penyidik kasus pidana kehutanan. Sebab, surat tersebut mengacu pada kepentingan penyidikan tersangka korporasi PT KPB maka perlu disita sejumlah alat bukti. Dari status tersangka korporasi ini tidak menutup kemungkinan direksi PT KPB juga bakal dijerat hukum.

Hakim PN Tenggarong Tri Joko menerangkan bahwa dalam proses pra peradilan di mana dulu penetapan tersangka dan penyitaan barang tidak masuk dalam yang diatur dalam pasal 77 KUHAP, ditambah pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang hal tersebut bisa diperkarakan di praperadilan. Hal tersebut dibuat agar tindakan penyidik bisa diawasi saat melakukan penyidikan dalam suatu perkara hukum, sehingga ada jalan bagi upaya hukum dari masyarakat jika merasa tidak puas dengan proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Novrizal menambahkan, Kementerian LHK melalui Ditjen Penegakan Hukum terus mendorong proses penindakan terhadap berbagai pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain, perambahan kawasan hutan, kerusakan lingkungan, mengambil tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. (Wan).

Lahan gambut yang terbakar

JAKARTA, BL- Greenpeace Indonesia menyerukan agar industri perkebunan untuk menanggulangi dan mengendalikan krisis asap dan kebakaran hutan dengan menerapkan Langkah-langkah Penanggulangan Api.

Analisis Greenpeace Indonesia mengungkapkan penggundulan hutan dan pengeringan lahan gambut merupakan akar masalah

dari krisis kabut asap dan kebakaran hutan. Oleh karena itu rencana Presiden Joko Widodo untuk melindungi lahan gambut melalui peningkatan tata kelola dan penegakan hukum dinilai sejalan dengan temuan ini.

Berdasarkan data Greepeace, dari 112.000 titik api dari 1 Agustus hingga 26 Oktober 2015, hampir 40% ditemukan di dalam konsesi yang terpetakan sebagai tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk penebangan dan pengembangan perkebunan, 20% kebakaran berada di konsesi bubur kertas, dan 16% dalam konsesi kelapa sawit.

Hampir setengah dari total kebakaran hutan terjadi di dua provinsi, Kalimantan Tengah (25%) dan Sumatera Selatan (22%). Kalimantan dan Sumatera merupakan basis pembangunan perkebunan Indonesia lebih dari satu dekade terakhir.

Greepeace juga mengungkapkan, hampir setengah dari kebakaran terjadi di lahan gambut, padahal lahan gambut hanya mencakup 10% dari total luas daratan Indonesia. Fakta ini menunjukan pentingnya perlindungan lahan gambut dari pengeringan dan pengembangan perkebunan.

Salah satu yang paling menghawatirkan adalah 10% titik api ditemukan di Papua, wilayah terbaru bagi pengembangan industri perbunan. Kebakaran pada skala ini belum pernah terjadi sebelumnya di Papua, risiko ini dapat terus berlangsung apabila pemerintah dan industri melanjutkan rencana perluasan perkebunan di wilayah tersebut.

Teguh Surya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan (29/10,) mengatakan sudah jelas bahwa kabut asap dan kebakaran hutan berakar dari puluhan tahun kerusakan hutan dan lahan gambut oleh perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit. Bencana yang sama akan terus terjadi sampai pada saatnya perusahaan menghentikan perusakan. “Sudah saatnya pebisnis menunjukan upaya serius untuk bekerja sama mencegah kebakaran hutan dengan cara menghentikan pengrusakan dan melindungi hutan hujan serta lahan gambut.”ujarnya.

“Data yang kita keluarkan mengindikasikan jumlah titik api paling banyak berada pada konsesi Asia Pulp & Paper (APP).”ungkapnya.

Bagi Teguh, hal tersebut tidak mengherankan. Pertama, APP mempunyai total luas konsesi terbesar dengan warisan deforestasi yang besar, terutama di Sumatera bagian selatan, wilayah konsentrasi kebakaran hutan. Kedua, APP adalah satu-satunya perusahaan yang telah mempublikasikan peta akurat mengenai konsesi-konsesi mereka, termasuk para pemasok mereka.

Perusahaan lain perlu dengan sukarela mengungkapkan data dan informasi yang sama agar data kebakaran hutan dapat diketahui publik, dan dapat menggambarkan betapa buruknya situasi kabut asap yang terjadi di seluruh perkebunan.

“Oleh karena itu, transparansi adalah indikator penting untuk memerangi, tidak hanya kebakaran hutan, akan tetapi juga korupsi yang terkait dengan sektor pengelolaan sumberdaya alam.”tuturnya.

Teguh menilai Pemerintah mulai menunjukan itikad baik terkait transparansi melalui rencana penerbitan data pemetaan komprehensif atau yang dikenal dengan Satu Peta. Namun demikian pemerintah justru menolak permintaan Greenpeace

Indonesia untuk membuka data perizinan dan pengusahaan lahan kepada publik agar dapat dianalisa. Padahal perusahaan juga sangat sedikit membuka informasi terkait kepemilikan tanah dan konsesi yang memasok mereka.

Pemerintah juga berulang kali menolak mengungkap nama-nama perusahaan yang tengah diselidiki terkait krisis kabut asap dan kebakaran hutan. Oleh karena itu Greenpeace Indonesia menerbitkan daftar lengkap semua konsesi di Indonesia yang terbakar, termasuk jumlah titik api pada konsesi tersebut. Meski analisa Greenpeace didasarkan kepada data terbaik yang tersedia, namun hal tersebut tidak menjadi kelengkapan dan kemutakhiran data. Oleh karena itu transparansi dari perusahaan terkait peta konsesi dan pemasok sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif Satu Peta.

“Masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara tidak harus menanggung bencana asap kebakaran hutan seperti ini lagi. Industri bubur kertas dan kelapa sawit harus memastikan penghentian pembukaan hutan dan lahan gambut. Perusahaan yang abai dan masih merusak hutan dan lahan gambut harus bertanggung jawab langsung terhadap bencana kebakaran hutan dan kabut asap,” tegas Teguh.

Greenpeace menyerukan, semua perusahaan dan pemasok harus segera menghentikan pembukaan hutan dan pembangunan lebih lanjut di lahan gambut. Pemantauan aktif kepada pemasok diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini. Perusahaan pembeli perlu menangguhkan perdanganan dengan pemasok yang masih membuka hutan dan mengeringkan lahan gambut.

Perusahaan juga harus membasahi kembali lahan gambut atau menerapkan langkah pengelolaan air lainnya di lahan gambut dengan berdasar pada saran dari ahli gambut independen untuk mengurangi risiko kebakaran. Serta mendukung inisiatif satu peta melalui publikasi peta menyeluruh baik dari konsesi yang dimiliki atau konsesi pemasok melalui sistem pemantauan dan peringatan online milik Global Forest Watch.

Tak kala pentingnya menurut pihak Geenpeace, perusahaan harus mendukung penghentian pembukaan hutan dan pembangunan di atas lahan gambut di Indonesia dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.(Wan).

-->

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan. Foto : Ist.

SLAHUNG, BL- Kebakaran hutan kembali menimbulkan korban jiwa. ‎Kebakaran hutan pinus milik Perhutani di Petak 49 Desa Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada Kamis (29/10/2015) pukul 12.00 Wib. Kebakaran menyebabkan 4 orang meninggal dunia akibat terbakar.
‎
Berikut kronologi kejadian yang diterima Beritalingkungan.com dari Sutopo Purwo Nugroho
Kapusdatinmas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) :

1. Pukul 10.00 Wib telah terjadi kebakaran hutan pinus milik Perhutani tepatnya di petak 49 Desa Ngilo-ilo Slahung.‎

2. Pukul 11.00 wib Mandor perhutani An. Bpk Suyitno, 43 tahun bersama masyarakat sekitar naik ke lokasi kebakaran dengan maksud ingin memadamkan api.‎

3. Sekitar pukul 12. 00 Wib pada saat sedang melaksanakan pemadaman tiba-tiba terjadi angin kencang dan mengakibatkan api membesar. Melihat hal tersebut masyarakat panik dan menyelamatkan diri.‎

4. Pukul 13.15 Wib masyarakat yang terlibat dalam pemadaman berkumpul untuk melaksanakan pengecekan, dan diketahui 4 orang tidak ada.‎

5. Pukul 13.45 Wib masyaraKat berupaya mencari 4 orang yg belum diketemukan.‎

6. Pukul 14.00 Wib 4 orang yang dicari diketemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat terbakar. Kemungkinan korban pingsan saat menghirup asap pekat kemudian terbakar.

Kebakaran telah menyebabkan 4 hektar hutan pinus terbakar. Identitas korban adalah: ‎‎

1) Suyitno, 43 thn ( mandor perhutani)
alamat Desa karang Patihan Kec Balong Ponorogo.‎

2) Budianto, 30 thn, Rt 03/01 Dsn Blimbing Ds Ngilo ngilo Kec Slahung Ponorogo.‎

3) Paijun, 25 thn, Rt 03/01 Dsn Blimbing Ngilo ilo Kec Slahung Ponorogo.‎

4) Jaimun 44 thn alamat rt 03/01 dsn Blimbing Ds Ngilo ilo Kec Slahung Ponorogo.

Menurut catatan BNPB, hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat dampak langsung dan tidak langsung dari karhutla selama Juli-Oktober 2015 menjadi 24 orang yaitu 12 orang di Sumatera dan Kalimantan, 8 orang di Gunung Lawu‎ dan 4 orang di Ponorogo. (Wan). -->

Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia pada suatu acara lingkungan di Jakarta.
Foto: Ridzki R Sigit/Mongabay.co.id

JAKARTA, BL- Strategi advokasi Greenpeace terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan yang menuai kritik dari mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild kemarin, akhirnya direspon oleh Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting.

"Kami berterima kasih atas dukunganEmmy sebagai supporter. Kami menerima masukan Emmy dan kami jadikan masukan berharga bagi kegiatan-kegiatan kampanye Greenpeace." kata Longgena melalui chating room social media kepada Beritalingkungan.com (29/10)

Dijelaskan, setelah bertahun-tahun melakukan corporate campaign (kampanye korporasi), Greenpeace berhasil mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menuruti tuntutan-tuntutan kampanye Greenpeace, diantara lain: tidak ada lagi penebangan hutan alam (zero deforestation), tidak ada pembukaan lahan gambut (no peat development) dan penyelesaian konflik dengan masyarakat.

Untuk memastikan mereka benar-benar menjalankan komitmen tersebut kata Longgena, Greenpeace memberi kesempatan dan mengawasi implementasi pelaksanaan komitmen tersebut. Jadi tidak ada kerjasama formal atau kontrak kerjasama, yang ada Greenpeace melakukan kegiatan monitoring implentasi kebijakan tersebut. Untuk tetap menjaga independensi, Greenpeace memiliki kebijakan tidak menerima dana dari korporasi dan pemerintah manapun.

Greenpeace mengambil resiko untuk mengawasi perusahaan tersebut, karena tidak ada badan independen yang dapat mengawasi seluruh implementasi kebijakan perusahaan.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini, Greenpeace tidak pernah ragu untuk mengkritik apabila dalam implementasi kebijakan itu tidak benar. "Greenpeace juga tidak menutup mata atas warisan deforestasi perusahaan-perusahaan yang mereka telah lakukan selama beberapa tahun terakhir, termasuk data-data kebakaran hutan yang terjadi di konsesi mereka."tandasnya. (Marwan Azis)
-->

JAKARTA, BL- Para politisi Senayan melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (30/10). Sholat istisqa ini diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan politisi Senayan lainnya.

“Kekeringan dan kebakaran hutan menyebabkan banyak daerah di Indonesia diliputi asap. Pada saat-saat seperti ini Islam mengajarkan kita untuk sholat istisqo, memohon agar Allah menurunkan hujan,” kata Hidayat setelah melaksanakan sholat istisqa.

Segala upaya telah dilakukan untuk memadamkan titik-titik api tersebut, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Politisi PKS ini menyatakan Sholat istisqo adalah upaya yang bisa dilakukan umat Islam agar Allah memadamkan kebakaran hutan yang terjadi secara masif di Indonesia.

“Evakuasi korban sudah dilakukan, bantua sosial telah disalurkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Semoga dengan sholat istisqa ini turun hujan yang memadamkan titik-titik api tersebut,” kata Hidayat.

-->

Penangan kabut asap.

JAKARTA, BL – Musibah asap yang menimpa sejumlah wilayah di Tanah Air akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS pada 3-4 November 2015 mendatang. Penanganan asap harus menyeluruh agar musibah tersebut tidak terulang kembali.

Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, penanganan bencana asap memiliki dua dimensi.

"Penanganan jangka pendek dan penanganan jangka menengah panjang," papar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini melihat, proses pemadaman masih terus berlanjut meski sudah turun hujan di beberapa wilayah. Artinya, papar Kang Iman, penanganan jangka pendek berupa pemadaman dan penanganan korban tetap harus dilakukan.

Sementara dalam dimensi jangka menengah-panjang, PKS akan terus mendesak pemerintah agar melakukan tindakan preventif. "Dorongan itu yang salah satunya akan dijabarkan dalam Mukernas nanti," sebut doktor lulusan Jepang ini.

Iman melanjutkan, langkah terdekat yang dilakukan PKS adalah menginisiasi adanya Pansus Asap di DPR RI. "Pansus adalah instrumen pengawasan biasa agar pemerintah memikirkan penanganan asap jangka panjang," sebutnya.

Bisa saja, Kang Iman menyebutkan, pansus membentuk badan khusus penanganan asap yang bersifat ad hoc. "Bisa lima tahun atau lebih," ujar dia. Hal ini penting agar permasalahan asap bisa diselesaikan dengan segala dimensinya secara menyeluruh. "Baik aspek hukum, lingkungan hingga kesehatan,"ujarnya.
-->

Jurnalis Papua mempersiapkan bibit yang akan ditanam. Foto : Papuakita.com

JAYAPURA, BL- Tak ingin hutan gundul, sejumlah wartawan di Kota Jayapura bergerak melakukan penanaman 1000 pohon dari 8 jenis tumbuhan, yakni Merbau, Blumei, Amarus, Bambu, Acacia Carsikarpa, Acacia Mangium, Matoa, Geneme, dan Katapang duri.

Jurnalis yang tergabung dalam organisasi Indonesian Journalist Network (IJN) atau Jaringan Jurnalis Indonesia Provinsi Papua dan Papua Barat akan melakukan penanaman 1000 bibit pohon ini di Bukit Mereribo, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Sabtu (31/10).

Ketua Panitia Penanaman Pohon, Abdel Gamel Naser yang didampingi Sekretaris Panitia, Jorsul Sattuan seperti dikutip Papuakita.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com) menyebutkan, dipilihnya Bukit Mereribo, karena kawasan itu telah gundul akibat perambahan hutan. Padahal bukit ini, sebagai salah satu sumber air bersih bagi warga Kota Jayapura dan dari bukit ini, panorama Kota Jayapura bisa dilihat.

Sejumlah pihak dijadwalkan akan mengikuti penanaman bibit pohon tersebut, diantaranya warga setempat hingga pemangku kepentingan di Kota Jayapura. “Kami tak mungkin menjalankan misi ini sendiri, tetapi semua pihak juga harus terlibat, sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan sekitar kita. Penanaman bibit pohon dilakukan, guna menjaga keseimbangan alam dan terhindar dari bencana alam," kata Jorsul, Jumat (30/10).

Jorsul juga mengingatkan, bahwa di saat Kota Jayapura dilanda hujan deras pada 22 Februari 2014, membuat sejumlah titik di ibukota Provinsi Papua itu mengalami tanah longsor dan Kota Jayapura dilumpuhkan dengan tebalnya sedimen bercampur material sampah, batu, lumpur, pohon dan lain-lain.

“Salah satu sumber air terbesar di Kota Jayapura juga berasal dari Bukit Mereribo ini. Sejumlah aktivis lingkungan pernah melakukan penanaman pohon, tetapi ada kelompok yang tak bertanggungjawab kembali membakar dan menghanguskan bibit pohon yang sudah ditanam," ungkap Jorsul.

Para jurnalis di Kota Jayapura, terutama para jurnalis yang tergabung dalam wadah organisasi pers, seperti IJN ini, berharap dengan mendapatkan keseimbangan antara udara, air yang bersih dan suhu yang stabil, maka di situlah Tuhan memberikan keseimbangan alam kepada kita.

“Demi kondisi yang lebih baik ke depan, mari kita bergandengan tangan, peduli dengan lingkungan kita sebelum bencana datang dan bisa menyerang siapa saja,” kata Jorsul, yang kesehariannya sebagai koresponden TV One di Papua dan sebagai Sekertaris IJN Papua dan Papua Barat. (Katharina Louvree/Papuakita.com)

Warga Kabupaten Lanny Jaya. Foto : Papuakita.com.

LANNY JAYA, BL- Akibat embun es atau embun beku melanda tiga distrik di Kabupaten Lanny Jaya, sebanyak kurang lebih 120-an warga terpaksa mengungsi ke Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya.

“Jumlah ini bisa lebih banyak jika bencana ini tak berakhir,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo Jumat (30/10) seperti dilansir Papuakita.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com).

Para pengungsi akibat embun es atau embun beku ini dari Distrik Kuyawage, Distrik Wanobarat dan Distrik Goabaliem. “Bencana ini membuat lahan pertanian warga sudah tak bisa digunakan. Sehingga warga sudah bisa berkebun dan akhirnya harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, menghindari bencana ini,” katanya.

Menurut Rahrajo, untuk membantu warga mengungsi, Dandim 1702 Jayawijaya memimpin langsung pendirian dan penyediaan tenda darurat dan pendropingan bahan makanan. “Persedian makanan warga menipis. Bantuan makanan dari pemerintah setempat sudah tersedia, tinggal didistribusikan ke tempat pengungsian,” katanya.

Selain itu, Raharjo juga mengatakan, ratusan warga itu selain mengungsi ke Tiom, tapi juga mengungsi ke wilayah lain terdekat, terutama ke pihak keluarganya. “Kami masih terus mendata jumlah warga yang turun ke Tiom. Signal telekomunikasi menyulitkan kami untuk berkoordinasi langsung dengan kepala distrik yang berada di lokasi,” jelasnya.

Saat ini kata Rahrajo, keadaan cuaca di lokasi bencana embun beku atau embun es ini sendiri memang tak menentu. “Tapi yang terpenting saat ini, bagaimana kita menyiapkan tenda dan bahan makanan bagi warga yang di tenda pengungsian saat ini,” jelasnya.(Katharina Louvree/Papuakita.com)

-->

Salah seorang warna Lanny Jaya yang memperlihatkan hasil kebun mereka yang rusak akibat embun es. Foto : Alberth/Papuakita.com

LANNY JAYA, BL- Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Darmawan mengatakan, embun beku atau embun es ini terjadi di wilayah Kabupaten Lanny Jaya dan sekitarnya ini bisa terjadi hingga November nanti.

“Sejak 22 hingga 27 Oktober lalu, suhu di sekitar Lanny Jaya memang berada di bawah 0 derajat celsius. Suhu ini masih akan terjadi hingga awal November nanti. Ini yang menyebabkan terjadi pembekuan,” jelas Darmawan, Jumat siang (30/10) seperti dilansir Papuakita.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com).

Menurut Darmawan, saat ini sudah mulai terbentuk awan-awan untuk menangkap gelombang panjang panas dari bumi. “Ini artinya, suhu dingin ini akan mulai berangsur normal. Bahkan tadi malam, sudah mulai turun hujan di Lanny Jaya, tapi memang suhu dinginnya masih ada. Ini akibat el nino yang masih berlangsung sampai saat ini,” katanya.

Akibat bencana embun es atau embun beku ini, menyebabkan banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana ini melanda tiga distrik di Lannya Jaya, yakni Distrik Kuyawage, Distrik Wanobarat, dan Distrik Goabaliem. Kini, rata-rata warga di tiga distrik ini terpaksa mengungsi ke Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya.

Sekadar diketahui, sebelumnya Juli 2015 lalu, bencana embun beku atau embun es ini juga melanda Lanny Jaya. Akibatnya, sebanyak 11 orang dikabarkan meninggal dunia akibat kedinginan dan ketersediaan bahana makanan bagi warga dari hasil kebun menipis. Saat itu, pemerintah daerah Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan darurat bencana di daerah itu. (Lala Ahnaz/Papuakita.com)

-->

Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Sehat kepada warga Suku Anak Dalam saat melakukan kunjungan ke Desa Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun, Jambi, 30 Oktober 2015. ANTARA/Wahdi Septiawan.

JAKARTA, BL - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kunjungan Presiden RI Jokowi ke Jambi khususnya ke Suku Anak Dalam dianggap sebagai wisata bencana asap. Rumah yang ditempati oleh suku anak dalam diduga hanya dibuat semalam demi menyambut sang Presiden.

“Jadi untuk apa turun ke lapangan mengunjungi korban kabut asap kalau semata untuk pencitraan. Nah, kalau rumah suku anak dalam di Jambi itu hanya dibuat semalam untuk menyambut kedatangan Presiden apa itu hanya untuk pencitaraan? Sedangkan dampak positifnya bagi rakyat tidak ada. Peran media memang penting termasuk dalam pencitraan itu,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu pada acara ramah tamah dengan wartawan parlemen di Lombok, Nusatenggara Barat, Sabtu (31/10/2015) malam seperti dilansir Kabarparlemen.com (Situs Sindikasi Beritalingkungan.com).

Hadir dalam acara itu antara lain Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Dimyati Natakusumah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Kabag Humas DPR Jaka Dwi Winarko dan Kabag Pemberitaan Irfan Panjaitan.

Menurut Fadli Zon, pemerintah harus menyadari jika saat ini rakyat sedang sulit, semua harga kebutuhan pokok terus naik, tol naik, subsidi listrik dicabut dan sebagainya. Karena itu, Presiden tidak cukup hanya mengimbau menteri-menterinya kerja keras, tapi harus bekerja dengan cerdas.

“Jangan sampai Nawacita menjadi nawacita-cita. Bayangkan, untuk penanganan kabut asap hanya dianggarkan Rp 1 miliar. Itu kan tidak masuk akal,” ujarnya kecewa.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyambangi masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi. Jokowi menawarkan rumah dan berharap masyarakat Suku Anak Dalam tidak lagi hidup nomaden atau berpindah-pindah. "Pemerintah harus memberikan perhatian karena apapun lingkungan mereka yang lama, sekarang berubah menjadi sawit. Ini yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai rumah tetap, tidak nomaden berpindah-pindah," kata Jokowi, Jumat (30/10/2015).

Jokowi juga sempat mengecek rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah. Ada sekitar 15 rumah yang dibangun. "Masih banyak yang kurang, belum ada sumurnya. Tapi sebentar lagi sudah akan kita buat sumurnya. Terus listrik. Dulu listrik sudah ada tapi tidak bisa bayar jadi diputus PLN," jelas Jokowi.

Fadli Zon mendukung pembentukan pansus asap karena penanganan asap sudah terlambat dan tidak serius. “Pansus asap bisa terwujud karena pada kenyataannya musibah itu menjadi masalah serius dan sudah menyangkut masalah ekonomi, masalah kesehatan, transportasi, pendidikan lain," tambahnya. (Yayat Cipasang/Kabarparlemen.com)
-->

Ilustrasi ikan duyung. Foto : Aridinata

BERITALINGKUNGAN.COM, BUTON- Seekor ikan duyung berukuran panjang 2 meter dan lingkar badang 80 centi meter ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pesisir pantai Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Selain terikat tali di perairan dangkal dan terpapar panas matahari, ikan duyung ini juga mengalami luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya.

Kuat dugaan, satwa lindung ini akan diselundupan ke Jakarta oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil.

Sudah lebih dari sebulan lamanya, satwa lindung ini berada di pesisir pantai. kondisinya sangat menyedihkan. Ikan ini diikat pada sebuah tiang di perairan yang dangkal sehingga saat air surut ia hanya bisa bergerak di tempat dan terpapar panas matahari yang menyengat. Tak hanya itu, dibeberapa bagian tubuhnya juga terdapat sejumlah luka seperti di bagian kepala dan ekornya akibat lilitan tali.

Menurut warga setempat, ikan ini dibawa dari perairan Ereke Kabupaten Buton Utara sebulan lalu oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil dan dititipkan kepada kerabatnya, warga Desa Kumbewaha.

Petugas BKSDA Sultra dan para aktivis lingkungan yang mendatangi lokasi ikan duyung langsung memberikan pertolongan pertama dengan terus membasahi bagian tubuh ikan yang tidak terendam air laut. Ikan duyung berjenis kelamin jantan ini memiliki panjang 2 meter dan lingkar badang 80 centi meter.

Menurut Kepala Desa Kumbewaha, Laode Muhammad Kasim penyelundupan ikan duyung dari daerah itu sudah berulang kali terjadi bahkan sebelumnya sudah ada beberapa ekor yang diselundupkan oleh sang oknum PNS ke Jakarta.

Ikan ini diduga akan dijual ke tempat hiburan dunia laut sementara oknum PNS yang disebut bernama Muhtar diduga sebagai penadah.

Berdasarkan ketentuan, ikan duyung alias dugong ini tergolong sebagai satwa endemic. Selain karena populasinya yang kian terancam akibat perburuan liar, satwa ini juga kian sulit dijumpai di perairan laut. Karena itu, sanksi tegas siap dijatuhkan kepada siapapun yang memburu dan memilihara satwa ini secara illegal.

Untuk kepentingan konservasi, ikan duyung ini pun akhirnya dilepas kembali ke habitatnya. Proses evakuasi ikan duyung ini pun berlangsung dramatis.

Petugas dan para aktivis sempat mengalami kesulitan saat berupaya melepaskan ikatan tali pada ekor ikan. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam sebelum akhirnya ikan ini berhasil dilepas ke laut bebas. (Midwan)

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM – Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini. Seperti Sinar Mas Group, Sampoerna, Raja garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource, Provident Agro, dan Marubeni, yang disebut-sebut oleh Walhi. Untuk sepuluh perusahaan itu DPD RI akan memastikan dengan pihak-pihak terkait.

Demikian disampaikan Parlindungan Purba, yang didampingi Djasarmen Purba (Kepri), Abdul Aziz (Sumasel), A. Gaffar Usman (Riau), Wa Ode Hamsina Bolu (Sulawesi Tenggara), Hj. Asmawati (Sumsel), dan M. Rakhman (Kalimantan Tengah), pada wartawan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Selasa (3/11/2015). “Jadi, Pansus Asap DPD RI ini nantinya akan mengkaji perundang-undangan, pencegahan dan sanksi bagi pelanggar aturan, serta mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang disebut-sebut itu,” ujarnya.

Parlindungan menyontohkan UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangn bencana ternyata BNPB fokus kepada bencana alam nasional, bukan daerah. Permandagri No.21 tahun 2011 mengenai dana pencegahan tidak ada untuk penanggulangan darurat asap. UU Lingkungan Hidup dan penanggulangan bencana masing menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Nah, RUU Kebakaran hutan dan lahan yang diusulkan DPD RI nanti untuk penguatan daerah jika terjadi kebakaran yang ditangkap adalah pemilihak lahan,” tambah Palrindungan.

Karena itu Pansus DPD RI akan mengumpulkan berbagai data perundang-undangan, peraturan pemerintah daerah (Pergub, Perbup dan lain-lain) untuk singkronisasi agar tidak tumpang-tindih. “Hanya saja isu asap ini jangan sampai mempersulit ekspor Indonesia ke luar negeri,” pungkasnya.
Selain itu kata Djasarmen, peraturan gubernur yang membolehkan membakar hutan 2 hektar itu dicabut, dan aturan yang bertabrakan secara umum dengan penanggulangan hutan dan lahan. “Pansus akan usulkan pencabutan Pergub pembakaran hutan dan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dengan sanksi yang adil untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Yang jelas kata A. Gaffar Rachman dengan pansus ini DPD RI akan mengotimalkan peran pengawasannya kepada pemerintah agar memprioritaskan penyelamatan rakyat dalam setiap bencana yang terjadi. “Pansus akan mengevaluasi UU dan membuat UU baru untuk kebakaran hutan dan kerjasama dengan BPPT, Menristek, BNPB, dan lain-lain untuk memerangi asap kini dan mendatang,” jelasnya.

Di Kalimantan Tengah, lahan hutan yang terbakar menurut Abdul Rachman mencapai 7.840 hektar yang terdapat di 8 kabupaten di Kalimantan Tengah. Karena itu, selain akibat turun hujan, jarak
pandang kini sudah normal dan mencapai 10.000 meter.

Karena itu Abdul Aziz mengancam akan mundur dari Pansus Asap DPD RI, kalau gagal mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat. “Justru kalau tidak mampu mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan selama ini saya akan mundur,” pungkasnya. (Yayat)
-->

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Erupsi Gunung Barujari yang berada di dalam Kaldera Gunung Rinjani, di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berlanjut.

Berdasarkan pengamatan PVMBG Pos Pengamatan Gunung Rinjani, kegempaan dan letusan dengan intensitas semakin tinggi. Pada Rabu (4-11-2015) pukul 02.45 WITA, terjadi erupsi. Sebaran abu ke arah Barat Daya hingga Barat Laut dari pusat letusan dengan kecepatan 10 knots, pada lapisan permukaan hingga ketinggian 14.000 kaki.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, pada pagi letusan dari permukaan laut mencapai 3.800 meter dari permukaan laut (dpl), atau 1.500 meter dari puncak Gunung Barujari. Tinggi puncak Gunung Barujari 2.300 m dpl. Condong asap mengarah ke Barat mengikuti arah angin. Letusan dan amplitudo di posisi 40 mm.

Pantauan satelit Himawari menunjukkan abu vulkanik ke arah Barat hingga Barat Daya hingga ke Banyuwangi Jawa Timur. Kondisi demikian menyebabkan Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar Bali ditutup kembali. Berdasarkan Notice to Airman A2470/15, penutupan berlaku 4-11-2015 pukul 07.05 WIB sampai dengan 5-11-2015 pukul 07.45 WIB.

Status Gunung Rinjani masih Waspada (level II). Hingga saat ini belum perlu ada pengungsian. BNPB dan BPBD sedang melakukan koordinasi menyusun rencana kontinjensi terkait erupsi Gunung Rinjani. Jumlah penduduk yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB. 33.700 jiwa, yaitu KRB I 13.800 jiwa, KRB II 14.700 jiwa, dan KRB III 5.300 jiwa. Masyarakat dihimbau tetap tenang. Dilarang ada aktivitas masyarakat di dalam radius 3 km dari Kaldera Gunung Rinjani.

Gunung Rinjani memiliki 2 kerucut di bagian timur danau yaitu Gunung Barujari atau Gunung Tenga dengan ketinggian 2.376 m dpal, dan Gunung Mas atau Gunung Rombongan dengan ketinggian 2.110 m dpal. PVMBG menetapkan nama dari gunung yang saat ini erupsi adalah Gunung Rinjani karena sesuai nomenklatur dari 127 gunungapi di Indonesia. Gunung Barujadi adalah salah satu kerucut atau anak dari Gunung Rinjani. (Marwan Azis)

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Telah terjadi Gempa Magnitude 6.2 SR hari ini pada pukul 10:44:19 WIB, Lok:8.20 LS,124.94 BT (28 km TimurLaut Alor NTT), kedalaman 89 Km. Gempa tidak berpotensi tsunami.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Beritalingkungan.com mengatakan, pihaknya telah menghubungi daerah-daerah terdekat dengan pusat gempa.

Gempa terasa kuat selama 8- 11 detik di Kab. Alor. Sebagian masyarakat panik dan berhamburan. Sedangkan di Kab Timur Tengah Utara, Gempa terasa lemah selama 6- 8 detik.

Posko BNPB masih melakukan analisis gempa dan dampaknya. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan. BPBD masih melakukan pemantauan di lapangan. Update akan kami sampaikan jika data sudah dilaporkan. (Marwan).

-->

Ilustrasi gempa bumi.

AlOR, BERITALINGKUNGAN.COM- Penanganan dampak gempa 6,2 Skala Richter (SR) yang menimpa wilayah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih‎ dilakukan. Gempa 6,2 SR terjadi pada kemarin pukul 10.44 Wib dengan kedalaman 89 kilometer itu menyebabkan ratusan rumah mengalami kerusakan.

Berdasarkan laporan dari Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 5-11-2015 pukul 19.00 Wib adalah berikut:‎

‎A.Wilayah terdampak :‎
-Kabupaten Alor

B.Korban jiwa :
-luka ringan 1 org (Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur)
-luka berat 2 org (Desa Maritaing dan Desa Subo)

C.Kerusakan
Rumah rusak ringan
-612 unit di Kecamatan Alor Timur
-3 unit di Kecamanatan Alor selatan
-33 unit di Kecamatan Alor timur laut
-1 unit di Kecamatan Lembur
-10 unit di Kecamatan Teluk mutiara
-8 unit di Kecamatan Alor tengah utara

Rumah rusak berat
-259 unit di Kecamatan Alor Timur
-1 unit di Kecamatan Alor Selatan
-20 unit di Kecamatan Alor Timur laut
-3 unit di Kecamatan Lembur
Fasilitas pendidikan
- Rusak berat
10 (Alor timur)
- Risak ringan
1 (Alor Selatan)

Fasilitas Kesehatan
-Rusak berat
10 (Alor Timur)

Fasilitas Ibadah
- Rusak berat
19 (Alor Timur)
1 (Alor timur laut)

- Rusak ringan
1(Alor timur)
4(Alor timur laut)
2(Alor tengah utara)

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Daata Informasi dan Humas BNPB‎, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai seperti melakukan update data kerusakan akibat dgn melibatkan SKPD di Kabupaten Alor, membuka posko lapangan di 7 lokasi yaitu
1.Kecamatan Alor Timur (4 posko)
2.Kecamatan Alor Selatan(2 posko)
3.Kecamatan Alor Timur Laut(1 posko)

BPBD setempat juga telah membuka Posko Tanggap Darurat di Kabupaten Alor dan menyusun struktur organisasi tanggap darurat, melakukan inventarisasi sumber daya,logpal dan obat"an serta alat kesehatan, melaksanakan rapat koordinasi tingkat kabupaten terkait gempa yg terjadi. BPBD Kabupaten Alor membuka 2 lokasi posko pengungsian di kecamatan Alor Timur dan di Kecamatan Teluk Mutiara. (Marwan)
-->

Lahan gambut yang terbakar beberapa waktu lalu, sudah ditanami bibit sawit baru. Foto : Greenpeace.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Greenpeace Asia Tenggara hari ini meliris berbagai foto dan video yang menunjukkan bibit sawit baru saja ditanam di lahan gambut yang sudah hancur terbakar beberapa kali di pinggir kawasan konservasi orangutan.

Sebelumnya Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugrohomelalui akun twitternya juga menshare foto kemudian menjadi viral di media sosial. “Habis bakar terbitlah sawit,” foto tersebut menunjukkan lahan yang dipenuhi dengan tunggul kayu yang terbakar dengan bibit sawit yang tersusun rapi. 

Dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com, pihak Greenpeace menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari deforestasi yang diakibatkan oleh krisis asap dan mengharuskan seluruh hutan dan gambut yang telah terbakar untuk direstorasi. 

"Peta-peta yang tersedia saat ini namun sudah berusia tiga tahun lalu, menunjukkan tidak adanya konsesi (HGU) perkebunan kelapa sawit yang diberikan di dalam kawasan yang diinvestigasi Greenpeace,"kata Annisa Rahmawati, Juru Kampanye Hutan, Greenpeace Asia Tenggara. 

Dikatakan, pemerintah menolak merilis peta terbaru untuk dianalisis, sementara bulan lalu KPK telah menyatakan bahwa ada royalti dari penebangan hutan yang tidak dilaporkan dengan nilai kerugiannya mencapai 9 miliar Dollar Amerika selama satu dekade terakhir. Minggu lalu, kebakaran yang mencurigakan di bagian keuangan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicurigai telah menghancurkan bukti-bukti yang penting. Kini polisi sedang menyelidiki tindakan kriminal dalam kasus ini. 

“Kebakaran hutan tahun ini menjadi salah satu bencana terburuk yang pernah dialami negara ini. Sangat tidak masuk akal jika sampai ada yang mengambil keuntungan dari krisis ini. Presiden Jokowi telah menginstruksikan restorasi setelah kebakaran selesai – ini berarti merestorasi hutan dan lahan gambut, bukan menanaminya dengan kelapa sawit,” ujarnya.

Juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menanggapinya dengan menegaskan bahwa industri kelapa sawit telah menjadi korban dari kampanye hitam, yang menunjukkan bahwa penanaman bibit sawit tersebut bagian dari upaya menghancurkan citra industri sawit Indonesia.

Bagaimana pun, ketika Greenpeace mengunjungi daerah tersebut pada 27 Oktober lalu, warga lokal mengatakan kepada Greenpeace bahwa kawasan itu telah terbakar dua kali, dan sekitar satu bulan terakhir tampaknya telah dimulai penanam kelapa sawit.

“Polisi masih menyelidiki kawasan ini untuk mencari tahu jika terdapat tindak kejahatan. Namun seseorang telah mencoba memanfaatkan kebakaran ini untuk membangun perkebunan sawit. Siapa pemilik lahan ini? Apakah api ini untuk tujuan tertentu? Kita tidak tahu sampai pemerintah merealisasikan janjinya untuk mempublikasikan peta konsesi dan meminta pertanggungjawabkan dari pihak-pihak terkait,” kata Annisa. (Marwan)
-->

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Kabar menggembirakan dari dunia konservasi, Indonesia kembali menerima kedatangan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) jantan yang diberi nama “Harapan” dari Cincinnati Zoo, Amerika Serikat.

Prosesi serah terima Harapan berlangsung di Sumatran Rhino Sanctuary Taman Nasional Way Kambas, Kamis (5/11/2015) dari Konsulat Amerika Serikat untuk Indonesia di Medan, Mr. Robert Ewing, kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Thachrir Fathoni.

Sebelumnya, badak jantan “Andalas” yang merupakan kakak Harapan sudah dipulangkan ke Indonesia pada 20 Februari 2007, dan badak “Harapan”adalah badak sumatera terakhir yang ada di US.Rencananya, Badak Harapan akan dijodohkan dengan badak betina yang ada di Sumatran Rhino Sanctuary (SRS)dan diharapkan bisa berkembangbiak di Suaka Badak Sumatera) di Taman Nasional Way Kambas Lampung.

Thachrir Fathoni dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas jiwa besar masyarakat Amerika khususnya Cincinnati Zoo yang telah merelakan badaknya untuk balik ke Indonesia, dengan harapan populasi satwa terancam punah ini dapat meningkat di habitat aslinya.

Badak sumatera adalah salah satu dari 25 satwa prioritas untuk ditingkatkan populasinya dalam 5 tahun kedepan baik dengan perkembangbiakan in-situ maupun ex-situ. Menurut Thachrir Fathoni, dalam waktu 5 tahun kedepan juga akan ditetapkan 50 lokasi sanctuary (suaka) baru guna peningkatan habitat satwa terancam punah seperti yang telah dilaksanakan SRS dalam peningkatan populasi badak sumatera.

Robert Ewing, Konsulat Amerika Serikat untuk Indonesia di Medan, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara Indonesia dan Amerika khususnya dalam pelestarian flora dan fauna.

Kerjasama Indonesia dan Amerika semakin meningkat dalam berbagai hal sejak tahun 2010 ditambah lagi dengan adanya kunjungan kerja Presiden RI ke Amerika beberapa waktu lalu. Pemerintah AS telah menyiapkan dana sebesar US$ 12 juta untuk peningkatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

Robert Ewing juga mengucapkan “selamat pulang kampung” kepada Harapan dan dan diharapkan dapat mengikuti jejak saudaranya Andalas yang telah melahirkan ‘Andatu’, hasil perkawinannya dengan Badak Ratu.

Kepulangan badak Harapan seperti halnya Andalas dilakukan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak Indonesia yang mendorong upaya pengembangbiakan badak sumatera di luar habitat aslinya dengan mendatangkan badak dari alam dan badak hasil pengembangbiakan di ex- situ (kebun binatang).

Kebun Binatang Cincinnati US, telah berhasil mengembangbiakan badak sumatera dari indukan Ipuh dan Emi dan telah melahirkan keturunan Andalas, Suci dan Harapan. Andalas dibawa ke Indonesia pada tahun 2007,sementara Suci mati diduga karena penyakit Hemosiderosis (kelebihan unsur Fe dalam tubuhnya) pada 30 Maret 2014, dan badak Harapan tinggal sendiri di Kebun Binatang Cincinnati US.

Apabila badak Harapan tetap berada di sanatanpaadapasangan, para ahli Badak Indonesia mengkhawatirkan tidak akan ada nilai konservasi yang bisadiperoleh. Olehkarenaituataskerjasama yang baikantaraPemerintah Indonesia dengan US Fish and Wildlife Service serta YABI, Badak Sumatera Harapan dapat dipulangkan ke Indonesia.

Kesehatan badak harapan yang dibawa kembali ke Indonesia memang tidak dalam kondisi yang fit. Berdasarkan laporan kesehatan yang diberikan oleh Tim MedisCincinnati Zoo, badak harapan menderita penyakit mata “Kerato konjunctivitis” dan pernah menderita penyakit Hemosiderosis. Setelah tiba di Indonesia, Harapan akan menjalani masa karantina selama 2 bulan dan perbaikan fungsi metabolik dengan ketersediaan 200 variasi pakan yang ada di Suaka Rhino Sumatera Way Kambas.

Indonesia mempunyai dua jenis badak terlangka di dunia, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang saat ini populasinya minimal 58 individuhanya ada di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, dan Badak Sumatera yang populasinya minimal 120 individu yang tersebar di TN. Way Kambas (min. 30 ekor), TN. Bukit Barisan Selatan (min. 45ekor), TN. GN. Leuser (min. 37 ekor) dan baru-baru ini ditemukan di KabupatenKutai Barat, Kalimantan Timur (8 ekor).

Suaka Rhino Sumatera (SRS) dibangun pada 1996 dan dioperasikan dengan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan Badak Indonesia (YABI), dengan dukungan dari International Rhino Foundation (IRF). SRS telah membuktikan keahliannya dalam mengembangbiakan badak sumatera dimana tahun 2012 anak badak “Andatu” dari pejantan “Andalas” dan induk “Ratu” lahir dan pada tahun 2015 induk Ratu sedang bunting kembali yang diperkirakanakan melahirkan pada Mei 2016.

Kepulangan Badak Sumatera pejantan Harapan diharapkan dapat menambah peluang bagi pengembangbiakan satwa yang sangat langka ini dan sesuai namanya memberikan harapan bagi peningkatan populasi Badak Sumatera agar tidak punah dari muka bumi. (Marwan)

Tour of Beauty Episode
Jet Ski, Sky Diving, Snorkling

Sumber : Youtube

-->

Emmy Hafild Berhenti Jadi Supporter Greepeace

Horeee, Hujan Turun, Hospot Pun Berkurang

Kasus Kehutanan, PT Karya Putra Borneo Ajuhkan Gugatan Pra Peradilan

Kebakaran Hutan, Greenpeace Serukan Industri Perkebunan Ikut Bertanggungjawab

4 Orang Tewas Saat Padamkan Kebakaran Hutan di Ponogoro

Greenpeace Tanggapi Kritikan Emmy Hafild

Politisi Senayan Sholat Istisqa, Berharap Allah Turunkan Hujan

Mukernas ke-4 PKS akan Sorot Penanganan Asap

Ini Cara Jurnalis Selamatkan Hutan Papua

Pengungsi Bencana Embun Es Lanny Jaya Butuh Bantuan

Hingga November, Embun Es Masih Melanda Lanny Jaya Papua

Fadli Zon Menilai Kunjungan Jokowi ke Jambi sebagai Wisata Bencana

Tangis Ikan Duyung yang akan Diseludupkan

Pansus Asap Ancam Ungkap Kasus Perusahaan Besar

Erupsi Barujari di NTB Berlanjut, Bandara Ngurai Rai Ditutup Lagi

Gempa 6,2 Skala Richter Terasa Kuat di Alor

Ratusan Rumah Rusak Digoyang Gempa di Alor

Greenpeace Ekspos Hutan Gambut Terbakar yang Ditanami Kelapa Sawit

Indonesia Terima Badak Harapan dari Paman Sam

Ini Dia Para Petualang Cantik