Quantcast
Channel: Beritalingkungan.com | Situs Berita Lingkungan | The First Environmental Website in Indonesia
Viewing all 1284 articles
Browse latest View live

Kejahatan Korporasi makin ganas, WALHI desak Presiden Jokowi segera bertindak

$
0
0

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati saat wawancara dengan sejumlah wartawan di acara Pertemuan Nasional Jurnalis Lingkungan SIEJ di Bogor (06/09/2016). Foto : Rochimawati Ochi/SIEJ

JAKARTA,BERITALINGKUNGAN.COM- Beberapa hari ini publik diperlihatkan dengan berbagai peristiwa yang bukan hanya mencoreng komitmen Presiden Jokowi untuk penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, namun juga mengusik rasa keadilan bagi publik.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah dengan berbagai alasan, antara lain tidak cukup bukti. Namun di ruang yang lain, penangkapan besar-besaran dilakukan terhadap masyarakat kecil, seakan tidak ada kompromi.

Lemahnya wibawa negara di hadapan korporasi juga ditunjukkan dengan peristiwa penyanderaan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan penghalangan sidak Badan Restorasi Gambut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa dari hulu hingga hilir, korporasi melakukan berbagai tindak kejahatan, baik kejahatan lingkungan maupun kejahatan kemanusiaan.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan di hulu, di berbagai kasus yang diadvokasi oleh WALHI, korupsi dilakukan untuk mendapatkan izin. Dalam analisa yang WALHI lakukan bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menemukan, berbagai bentuk modus operandi kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan.

Korporasi juga melakukan kejahatan dalam rantai produksinya, dalam land clearing dengan membakar yang mengakibatkan penghancuran ekosistem, kematian, dampak kesehatan masyarakat yang buruk, kerugian negara dan kerugian non materi lainnya.

PT. Musi Hutan Persada misalnya, selain konsesinya terbakar dengan luasan mencapai sekitar 80.000 hektar, mereka juga melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan menggusur tanah dan ladang milik masyarakat Cawang Gumilir Musi Rawas Sumatera Selatan. Sudah 158 hari masyarakat tinggal di pengungsian.

Menyuap, melakukan pelanggaran hukum dan aturan, melanggar hak asasi manusia, menjadi watak korporasi dalam menjalankan bisnis mereka. Penggunaan kekerasan, premanisme dan pendekatan keamanan, termasuk pengerahan aparat keamanan (Polisi/TNI) dan juga kelompok pamswakarsa selalu menjadi pola yang sistematis dan pada akhirnya terus melanggengkan konflik struktural agraria.

WALHI mempertanyakan peran penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dalam kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada apa dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia? Polisi tidak hanya gagal menegakkan hukum, terutama hukum lingkungan, akan tetapi juga gagal menterjemahkan Undang-Undang, bahkan terkesan memelintir isi Undang-Undang, sehingga gagal melihat penyebab kebakaran hutan dan lahan, dan gagal menetapkan tersangka pelaku pembakar hutan.

“Dalam beberapa kejadian ini polisi memposisikan diri mewakili kepentingan korporasi, bahkan terlihat mulai berani berhadapan dengan negara, sementara korporasi mulai terang-terangan menunjukkan kedudukannya melampui Negara,”ujarnya.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam beberapa hari ini, harusnya dapat menjadi momentum bagi Presiden untuk menyatakan bahwa Indonesia berada dalam Darurat Kejahatan Korporasi.

WALHI merekomendasikan :
1. Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh POLRI juga TNI, dimana selama ini terindikasi menjadi backing korporasi terutama korporasi perusak lingkungan dan melakukan pelanggaran HAM. Memastikan reformasi di sektor keamanan dapat berjalan di tubuh institusi Kepolisian/TNI
2. Mereview upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dan kejahatan lingkungan hidup lainnya yang saat ini sedang berjalan, khususnya Kementerian/Lembaga Negara yang diberi kewenangan dan tugas menegakkan hukum. Mengingat proses penegakan hukum lingkungan yang berjalan saat ini, belum mampu menjangkau kejahatan korporasi

“Mengingat situasi darurat kejahatan korporasi ini, kami juga mendorong adanya pengadilan lingkungan hidup. Pengadilan lingkungan hidup dibutuhkan karena kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi sudah pada tahap kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes),”tambah mantan Kepala Perwakilan Greenpeace Indonesia ini (BL)
-->

JK canangkan penaman bambu nasional di Gowa

$
0
0

GOWA,BERITALINGKUNGAN.COM-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla hari ini canangkanpenanaman bambu nasional yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla meresmikan sekaligus melakukan simbolis penanaman bambu jenis Pattung (Dendrocalamus asper) di lahan seluas 5,5  hektar di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.  

Sulawesi Selatan menjadi lokasi awal pencanangan Penanaman Bambu Nasional yang menargetkan penanaman 100 juta Batang Bambu di Seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri ditargetkan akan ditanaman 10 juta batang bambu.

Tanaman bambu dipilih untuk dikembangkan secara besar-besaran adalah karena ada 
keresahan Wakil Presiden bahwa kondisi sungai yang airnya selalu keruh serta proyek penataan tepian sungai dengan pembangunan talud sering tidak optimal hasilnya sementara anggaran yang dibutuhkan sangat besar untuk  membangunnya.

Oleh karena itu terpikirkan oleh Wakil Presiden untuk menanam bambu di lereng-lereng sungai sebagai tanaman reboisasi yang efektif mengurangi erosi, menjaga dinding sungai sekaligus dapat diperoleh manfaatnya dan memberdayakan masyarakat.  

”Bagaimana cara memelihara lingkungan terutama sungai dengan murah, hasilnya bertahan dan tidak gersang, maka salah satunya tentu dengan menanam pohon. Dan pohon yang efektif dan berguna bagi masyarakat serta cepat dan tahan hidup dilereng-lereng dan dimanapun adalah bambu. Bambu juga mempunyai manfaat dari akar, batang sampai danunnya. Oleh karena itu timbulah pemikiran bahwa budidaya bambu harus kita kerjakan ulang,” kata JK.

Menurut JK salah satu indikator keberhasilan penghijauan adalah kualitas sungainya. “Sungai dimanapun di Indonesia banyak yang tidak biru airnya. Karena itu saya bilang ukuran keberhasilan penghijauan adalah sungai, kalau air sungainya biru berarti berhasil, kalau air sungainya keruh berati belum berhasil, itu saja ukurannya. Karena itulah maka salah satu caranya melibatkan masyarakat untuk penghijauan,”tuturnya.

Digaungkannya Gerakan Penanaman Bambu Nasional ini adalah agar masyarakat  dapat terberdayakan dan diperoleh biaya yang efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kemanfaatan dari tanaman bambu.

“Akhirnya dipilihlah metode gerakan nasional yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, pemerintah bisa membiayai dengan murah tidak perlu pemerintah harus terjun langsung, tetapi dengan menggerakan mayarakat. Itu program yang paling mudah, paling cepat, paling terawasi, masyarakat akan mengawasinya karena akan bermanfaat untuk dirinya. Jangan lewat proyek yang besar-besar yang tidak bisa diperiksa”,jelasnya.

Dalam pencanangan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya melihat betapa pentingnya gerakan penanaman bambu ini karena akan meningkatkan fungsi hidroorologis yang bermanfaat bagi alam dan masyarakat dari keberadaan hutan bambu kedepannya.

Menteri LHK optimis gerakan ini akan berhasil. “Targetnya adalah 100 juta batang bambu, dan di Sulawesi Selatan ini Gubernur satu tahun yang lalu sudah bicara dengan saya akan mencanangankan 10 juta batang bambu. Oleh karena itu yang Kementerian LHK harus dukung paling utama adalah pembibitan. Kita sebetulnya secara reguler itu siap menyediakan 2 juta batang bambu. Tetapi kalo kita lihat gerakan masyarakat dan dukungan komunitas serta dunia usaha saya yakin dapat kita capai target itu”, kata Siti Nurbaya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Pejabat tinggi yang juga hadir dalam Pencanangan Penanaman Bambu Nasional, antara lain Menteri Telekomunikasi dan Informatika, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Gowa, serta Unsur dari TNI/Polri.

Pada kesempatan kunjungan ke Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini Menteri LHK juga sempat mengunjungi Taman Bunga Malino di Kampung Bulubalea, Desa Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong untuk melihat proses budidaya bunga kirsan. Kunjungan ini juga dalam rangka menjajaki kemungkinan pengembangan Malino sebagai kota wisata mandiri yang maju dalam aspek pengembangan pariwisata alamnya. (BL)

Greenpeace soroti limbah elektronik produsen ponsel

$
0
0
Tumpukan sampah ponsel bekas yang akan di daur ulang di kota Guiyu, Cina. Sekitar 15.000 ton limbah setiap hari termasuk seperti hard drive, ponsel, layar komputer dan komputer dikirim dari seluruh dunia. Foto : REUTERS/Tyrone Siu
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Greenpeace meliris hasil survei pengguna ponsel di 10 negara termasuk di Indonesia, yang menyoroti perilaku produsen ponsel memperkenalkan terlalu banyak model baru, yang bisa berimplikasi negatif pada lingkungan.

Sebanyak 58% responden di Indonesia mengatakan bahwa produsen ponsel harus bertanggungjawab menyediakan sarana untuk mendaur ulang ponsel mereka, sementara 97% responden berpendapat bahwa ponsel pintar baru harus mudah diperbaiki bila rusak.

“Ponsel pintar memberikan tekanan yang begitu besar bagi lingkungan kita mulai dari saat mereka diproduksi – seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya -  hingga mereka dibuang di tempat-tempat pembuangan limbah elektronik,” kata Ahmad Ashov Birry, Juru Kampanye Detox  Greenpeace melalui keterangan tertulisnya.

“Sebanyak 77% responden di Indonesia setuju bahwa produsen memperkenalkan terlalu banyak model ponsel baru, banyak diantaranya didesain untuk bertahan hanya dalam beberapa tahun saja. Faktanya, menurut hasil survei, hampir semua pengguna berpendapat bahwa ponsel pintar baru perlu didesain untuk bertahan lama, mudah diperbaiki dan terbuat dari bagian-bagian yang dapat didaur ulang sepenuhnya.” tuturnya.

Diungkapkan, ponsel adalah produk elektronik ukuran kecil yang paling sering diganti. Sebuah laporan dari United Nations University pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebesar 3 juta metrik ton dari limbah elektronik merupakan barang elektronik ukuran kecil seperti ponsel pintar dan komputer personal.

Hal tersebut merepresentasikan sumber daya besar yang terbuang percuma dan sumber kontaminasi bahan kimia berbahaya.

Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa pada tahun 2014 jumlah limbah elektronik di Indonesia diperkirakan mencapai 745 ribu ton dan diperkirakan bahwa setiap warga Indonesia menghasilkan 3 kg limbah elektronik.

Beberapa temuan kunci dari survei di Indonesia:

·  Alasan utama responden untuk berganti ponsel adalah keinginan untuk mendapatkan gawai terbaru atau karena gawai sebelumnya tidak memberikan fungsi yang diharapkan.

·  Sementara sebanyak 61% responden membeli gawai baru untuk menggantikan gawai lama yang masih berfungsi, sebanyak 66% responden mengatakan bahwa mereka bisa lebih jarang berganti gawai.

·   Sebanyak 98% responden mengatakan bahwa penting bagi ponsel pintar model baru didesain untuk bertahan lama.

·   Sebanyak 96% responden mengatakan bahwa penting bagi ponsel pintar model baru tidak dibuat menggunakan bahan kimia berbahaya

·   Sebanyak 93% responden mengatakan bahwa penting bagi ponsel pintar model baru mempunyai bagian-bagian yang dapat ditingkatkan tanpa harus membeli model baru.

Greenpeace menyarankan agar pihak produsen ponsel tak hanya  inovatif dan juga ramah terhadap lingkungan saat memproduksi ponsel.

“Kami yakin bahwa inovasi sesungguhnya adalah pada saat gawai didesain untuk bertahan lama, mudah diperbaiki dan dapat didaur ulang. Ini adalah saatnya bagi para pemimpin teknologi untuk memikirkan bagaimana mereka bisa membuat produk elektronik yang tidak hanya inovatif, tapi juga ramah terhadap  planet tempat kita tinggal” tambahnya.

Menurut Asop, jika merek-merek teknologi ingin membawa konsumen ke masa depan, mereka harus bergerak ke arah produksi dengan daur tertutup (closed-loop) dan ekonomi melingkar (circular economy); yang dapat mendatangkan manfaat bagi keuntungan mereka, bagi masyarakat dan bagi bumi.

"Greenpeace melakukan survei tersebut sebagai bagian dari kampanye True Innovation, yang menantang sektor teknologi agar melakukan inovasi untuk melindungi lingkungan dan masa depan kita,"tandasnya (BL)
-->

Harvard dan Columbia memperkirakan 100.300 kasus kematian dini akibat kebakaran hutan

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Hasil studi terbaru yang mengejutkan dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan 100.300 kasus kematian dini akibat krisis kebakaran yang menghancurkan hutan Indonesia tahun lalu, 91.600 diantaranya terjadi di Indonesia.

Perkiraan ini sangat jauh di atas pernyataan resmi pemerintah Indonesia tahun lalu yang menyebutkan 19 orang meninggal karena asap.

Penelitian yang diumumkan hari ini menggunakan metode pembacaan polusi udara dan data satelit untuk menghitung paparan asap kebakaran hutan. Studi ini juga melaporkan perkiraan kasus kematian dini di Singapura mencapai 2.200, dan 6.500 di Malaysia.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi mengatakan, Lebih dari seratus ribu kematian dini diperkirakan terjadi tahun lalu. Dan sekarang kebakaran hutan kembali terjadi. Jika tidak ada perbaikan, asap yang mematikan ini akan menyebabkan angka kematian yang lebih mengerikan dari tahun ke tahun. Pemerintah dan industri harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan pembukaan hutan dan pengeringan gambut untuk perkebunan.

“Saat amukan kebakaran tahun lalu, pemerintah Indonesia mengakui 43 juta orang terpapar kabut asap di seluruh Indonesia dan setengah juta di antaranya menderita penyakit pernafasan. Sekarang kita tahu besaran korban meninggal, kegagalan bertindak cepat untuk membendung hilangnya kehidupan adalah sebuah kejahatan.”kata Yuyun melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (19/09/2016)

Selain kebakaran tahun 2015, tim independen yang terdiri dari 12 orang ilmuwan yang ahli di bidang kesehatan masyarakat dan atmospheric modelling juga meneliti kebakaran hutan buruk lainnya di tahun 2006. Selama periode Juli-Oktober 2006, mereka menemukan perkiraan kasus kematian dini sebanyak 37.600 jiwa, 34.600 di antaranya di Indonesia, 2.300 di Malaysia dan 700 di Singapura. Terbakarnya perkebunan konsesi kelapa sawit dan bubur kertas pada tahun 2006 tercatat menyumbang emisi  sekitar 40% di Sumatera dan sekitar 25% di Kalimantan.

Kebakaran di lahan gambut yang dikeringkan untuk perkebunan adalah penyumbang terbesar asap yang mematikan di kawasan regional, api yang membara dalam hitungan hari dan minggu bisa tiga hingga enam kali lebih banyak partikel asapnya dibandingkan dengan kebakaran di jenis tanah lainnya.

Laporan terbaru ini menemukan bahwa kebakaran di lahan gambut menyumbang 72% dari emisi yang dilepaskan dari kebakaran di Sumatera dan 43% di Kalimantan sebagaimana terekam satelit pada tahun 2015. Greenpeace dan LSM lainnya telah lama mendesak perlindungan menyeluruh terhadap hutan dan gambut guna mencegah kebakaran.

Kerugian terhadap kesehatan manusia yang dihitung dalam laporan ini merupakan perkiraan konservatif,  dampak sebenarnya bisa lebih besar lagi karena studi ini tidak memasukkan dampak kesehatan atas kandungan racun lainnya yang terbentuk pada asap seperti karbon monoksida, formaldehyde, hydrogen cyanide, arsenic dan lainnya.

Penelitian ini hanya menghitung jumlah kematian orang dewasa karena menghirup partikel asap yang dikenal sebagai PM2.5 dalam konsentrasi tinggi. Dengan ukuran 2.5 mikrometer atau lebih kecil, partikel yang sangat kecil ini dapat terhirup dan terserap ke aliran darah. Partikel ini dikenal sebagai penyebab kematian akibat dampaknya pada paru-paru, jantung dan penyakit peredaran darah lainnya termasuk asma, serangan jantung dan stroke. Penelitian ini tidak mencakup tingkat bahaya partikel jika terhirup oleh anak-anak, meskipun laporan ini mencatat bahwa dampak terhadap anak-anak cenderung signifikan.”

Sementara itu Dr Nursyam Ibrahim, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat mengatakan bahwa selama berlangsungnya kebakaran hutan dan gambut, terjadi peningkatan secara masif kasus penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan.

“Dampak paling besar dari terhirupnya partikel debu yang terbawa bersama asap dari kebakaran hutan gambut dirasakan oleh kelompok rentan seperti orang tua/lansia, ibu hamil, terutama bayi dan balita,” kata Nursyam.

“Kami, IDI Wilayah Kalbar meminta semua pihak bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran khususnya gambut, karena yang dipertaruhkan adalah penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Kamilah para dokter yang merawat kelompok rentan yang terpapar asap beracun tersebut di semua sentra pelayanan kesehatan dan betapa menakutkan melihat gejala penyakit yang dialami bayi dan balita saat merawat mereka,” tambahnya

Menurut Yuyun, teknik modelling yang didukung dengan pemetaan real time untuk mengetahui tingkat risiko kematian dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia ini sangat bermanfaat  bagi masyarakat Indonesia. Ini merupakan  terobosan baru yang menunjukkan pusat-pusat populasi yang terdampak asap hingga luas cakupan 50 hektar . Kita bisa menggunakannya  untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang terlibat serta mengirim petugas kebakaran hutan yang terbatas jumlahnya untuk memadamkan api di tempat yang paling berbahaya, hal ini akan menyelamatkan nyawa manusia lebih cepat dan lebih banyak lagi.

“Pekan depan, Komisi Informasi Pusat di Jakarta akan menyampaikan sebuah keputusan penting, saya berharap mereka mengabulkan permohonan  Greenpeace untuk mendapatkan peta konsesi perkebunan dalam format data digital shapefile, yang mempermudah penerapan  teknik baru ini untuk penanggulangan bencana asap. Ini saatnya  bagi Indonesia untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana melalui  tangan tiga komisioner KIP dan keputusan mereka pada Minggu depan,"tambahnya. (BL)
-->

Mahkamah Agung kabulkan gugatan masyarakat Kendeng

$
0
0
Perempuan warga Tegaldowo Rembang yang sempat melakukan aksi cor kaki mereka di depan Istana Presiden di Jakarta. Foto : Nonie/Beritasemarang.com
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Perjuangan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang menolak pembangunan pabrik semen di daerah mereka, akhirnya berbuah hasil.

Hari ini Mahkamah Agung  (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan JMPPK terkait pembangunan pabrik semen di daerah mereka. Permohonan ini untuk membatalkan proyek yang disebut mengancam keberlangsungan hidup petani di Rembang, Pati, Jawa Tengah.

Keputusan tersebut telah keluar pada Rabu, 5 Oktober 2016 lalu, namun baru dipublis di laman resmi MA hari ini. MA mengabulkan perkara dengan nomor registrasi 99 PK/TUN/2016 ini, yakni membatalkan objek sengketa atau pabrik semen yang akan dibangun.

Sebelumnya, JMPPK mengajukan PK atas putusan PTUN Semarang No. 064/G/2015/SMG tertanggal 16 April 2015 dan putusan banding PTUN Surabaya No. 135/B/2015/SBY tanggal 3 November 2015.
Tim kuasa hukum petani Kendeng telah menemukan bukti baru (novum), terutama dokumen pernyataan saksi palsu yang menyebutkan kehadiran dalam sosialisasi pembangunan pabrik semen PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS).

Gugatan warga Kendeng tersebut, merupakan salah satu upaya masyarakat setempat dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, karena bila pembangunan pabrik semen jadi dilakukan, kehidupan para petani di Kendeng akan terancam. Mulai dari terancam kehilangan lahan, air bersih hingga pencemaran udara yang berbahaya bagi kesehatan.

Pegunungan Kendeng yang terbentang luas dan panjang mulai Kabupaten Tuban, Rembang, Grobogan, Pati, dan Kudus, telah beribu tahun menghidupi masyarakat melalui pasokan airnya untuk pertanian dan kebutuhan air bersih.

Pegunungan Kendeng merupakan pegunungan karst, di mana karakteristik pegunungan karst adalah sebagai reservoir air. Di samping itu, banyak terdapat situs-situs budaya dan sejarah yang wajib dilestarikan guna menjamin kesinambungan kehidupan masa kini dan masa depan. Namun masyarakat setempat mulai terusik oleh rencana pembangunan pabrik semen, yang mengancam kelestarian alam Pegunungan Kendeng.

Bagi masyarakat Kendeng seperti  ibu Sukinah, salah satu petani yang aktif bergerak melakukan penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng, kelestarian Pegunungan Kendeng berarti menyelamatkan ribuan jiwa untuk tetap mendapat air bersih sebagai kebutuhan hidup, menyelamatkan ribuan hektar sawah sebagai mata pencaharian petani sebagai lumbung padi untuk mencukupi keberlangsungan hidup anak-cucu.
-->

Happy birthday Rainbow Warrior

$
0
0


Crew Portal Beritalingkungan.com mengucapkan, selamat Ulang Tahun (Happy birthday) Rainbow Warrior ke 5. Teruslah berlayar dan berjuang untuk kelestarian Bumi Kita...



-->

Ini persembahan Navicula untuk para aktivis lingkungan Rainbow Warrior

$
0
0

"Busur Hujan di cakrawala
Kau rayu hatiku menuju ke sana
Busur Hujan di cakrawala
maha karya jembatan ke gerbang surga

Ku kembangkan layarku
arungi samudera ibuku
kan kuhunjam sauhku
ke dalam rahimmu

Warna-warni kita menjadi satu
Di dalam rahimmu" itu adalah petikan lagu dari Navicu untuk crew Greenpeace Rainbow Warrior yang tak kenal lelah, tak kenal rasa takut bahkan berani berkorban untuk kelestarian BUMI Kita.

Lagu bertema Lingkungan Hidup itu berjudul "Busur Hujan" video klipnya dibuat diatas Kapal Rainbow Warrior III,



Kelompok band Navicula yang beraliran slow rock membawakan "Busur Hujan dengan ringan disertai klip video aksi-aksi Greenpeace yang membakar menyuguhkan sebuah karya dengan citra tersendiri.

Busur Hujan mengambil kisah perjuangan kapal legendaris pembela lingkungan milik Greenpeace, Rainbow Warrior dalam aksinya membela dan berupaya menyelamatkan lingkungan di seluruh dunia.

Dikutip dari blog Gomumu, sebagai satu-satunya band di dunia yang membuat video klip diatas Kapal Rainbow Warrior III, "Navicula" menyuguhkan karya yang sangat epik untuk dinikmati. (BL/GM)




-->

Oxfam kukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Menyambut Hari Pangan Se-Dunia, 16 Oktober 2016, Oxfam di Indonesia mengukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan.

Sembilan nama ini dipilih melalui kompetisi video anak muda dan penelusuran atau scouting. “Event ini bukti Oxfam sangat peduli terhadap pengakuan peran perempuan dalam rantai pangan,” kata Budi Kuncoro, Country Director Oxfam di Indonesia.

Sembilan perempuan pejuang pangan tersebut adalah Giyem (Pati), Ummi Kalsum (Aceh Besar), Seliwati (Luwu Utara), Daeng Karra (Makassar), Nurlina (Pangkep), Sri Rohani (Kebumen), Catur Rini (Bogor), Beatrix Rika (Sikka) dan Erna Leka (Tulang Bawang).

Dini Widiastuti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia mengatakan sembilan perempuan pejuang pangan tersebut terbukti mampu menjadi inspirasi komunitas dan menjadi penggerak masyarakat di tingkat basis. “Kepemimpinan mereka sangat menonjol,” katanya dalam penganugerahan Perempuan Pejuang Pangan Oxfam 2016 di Jakarta, Minggu (16/10).



Perempuan-perempuan tersebut terlibat langsung dalam mempertahankan lahan pertaniannya, memimpin penerapan pertanian dengan varietas lokal yang lebih adaptif terhadap iklim dan lingkungan setempat serta membudidayakan pertanian hidroponik untuk mengatasi sempitnya lahan. Perempuan pejuang pangan di pesisir berperan penting dalam merestorasi hutan mangrove sebagai habitat ikan-ikan tangkapan para nelayan.

“Berinvestasi pada perempuan pejuang pangan berkontribusi besar dalam upaya mengakhiri kelaparan di komunitas dan dapat menghindarkan masyarakat dari dampak perubahan iklim secara global,” lanjut Dini.

Mardha Tillah, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mengatakan bahwa event ini sangat tepat untuk menciptakan ruang bagi generasi muda agar dapat bersentuhan dengan isu pangan. “Anggapan bahwa perempuan hanya berperan kecil dalam rantai pangan, masih menjadi pemahaman umum. Namun begitu, paling tidak, puluhan video yang kemudian didaftarkan ke dalam skema kompetisi ini menceritakan lain. Begitu juga hasil dari penelurusan tokoh”. 

Dalam penyelenggaraan even kompetisi video anak muda, Oxfam di Indonesia bekerjasama dengan Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Secara keseluruhan panitia menerima 48 nama nominasi perempuan pejuang pangan dari seluruh Indonesia. 34 nominasi diperoleh lewat kompetisi video anak muda dan 14 melalui penelusuran tokoh.

Dari 48 nominasi yang masuk prosentase terbesar berasal dari Pulau Jawa (63%), Sumatera (12%), Sulawesi (8%), Nusa Tenggara (15%) dan Kalimantan (2%). Sedangkan subsektor pertanian para kandidat adalah pertanian 75%, nelayan (17%) dan urban farming (6%).  (BL)

-->

45 individu eks Topeng Monyet dilepasliarkan di Pulau Panaitan, TN Ujung Kulon

$
0
0
Aktrasi topeng monyet. Foto : wikipedia.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- 45 individu ekor monyet eks topeng monyet yang diselamatkan oleh aktivis pencinta satwa yang tergabung dalam Jakarta Animal Aid Network (JAAN) di Jakarta, kemarin (16/10/2016) dilepasliarkan ke habitat aslinya di Pulau Panaitan, Tamana Nasional Ujung Kulon, Banten.

Menurut pihak JAAN yang dikutip dari youtube, monyet – monyet tersebut telah melewati proses karantina dengan membiasakan mereka bersosialisasi di kandang yang khusus selama berbulan-bulan.

Setelah melewati proses adaptasi yang panjang dan sulit yang dilakuan oleh sekelompok orang yang memahami penanganan dan sifat dari monyet berjenis macaca ini, seluruh monyet hasil tangkapan akan dilepasliarkan di Pulau Panaitan, Tamana Nasional Ujung Kulon, Banten ini selama berbulan-bulan.

Monyet-monyet ini adalah hasil kerja tim rescue JAAN yang didukung oleh pemda DKI Jakarta untuk membebaskan para monyet dari penyiksaan dan perlakuan tidak layak lain dari pelaku usaha topeng monyet.



Bersama dengan organisasi perlindungan satwa yang lain seperti International Animal Rescue, Pusat Penyelamat Satwa Cikananga dan Instansi Pemerintah di Indoebesa, JAAN bekerja untuk menghentikan tindak kejahatan terhadap satwa sekaligus menyelamatkan ekosistem lingkungan.

Bagi JAAN, topeng monyet bukan suatu atraksi seni budaya yang layak dipertontonkan. Atraksi yang sarat kekejaman terhadap satwa ini harus segera dihentikan agar ekosistem alam tidak terganggu.
-->

Nasib Ikan terbang

$
0
0

Nasib ikan terbang di video yang dipublis BBC tragis. Hidupnya terancam baik di dalam laut maupun di udara. Ikan ini memiliki nama latin, Exocoetidae atau torani dari familia ikan laut yang terdiri atas sekitar 50 spesies yang dikelompokkan dalam 7 hingga 9 genera.



Dikutip dari wikipedia.com, ikan terbang biasanya ditemukan di semua samudra utama, terutama di perairan tropis dan subtropis di samudera Atlantik, Pasifik dan Hindia termasuk di perairan Indonesia. Ciri utamanya yang paling menonjol adalah sirip dadanya yang besar, memungkinkan ikan ini meluncur terbang secara singkat di udara, di atas permukaan air, untuk lari dari pemangsa.

Peluncuran mereka biasanya sejauh sekitar 50 meter, namun mereka dapat menggunakan dorongan pada tepi gelombang hingga dapat mencapai jarak setidaknya 400 meter.

KLHK akan re-branding Adipura menjadi Adipura Kirana

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) rencana melakukan re-branding Adipura menjadi Adipura Kirana sebagai salah satu upaya menuju Kota Produktif Berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Jakarta.
“Saya ingin merecallmemori para pimpinan daerah untuk mengintensifkan kembali penanganan soal-soal lingkungan khususnya persampahan, karena disitulah keliatan secara langsung pelayanan dan hasilnya yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada pembukaan Rakornas Re-Branding  Program Adipura Menuju Kota Produktif Berkelanjutan.

Menurut Siti, program Adipura memiliki nilai penting sebagai indikasi keberhasilan pengelolaan kota terutama dalam persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Program Adipura juga telah memiliki nilai kampanye publik yang luar biasa dan telah melembaga di tengah masyarakat. Seiring dengan proses demokratisasi yang terus berkembang di Indonesia, daya kritis masyarakat pun meningkat.  Disisi lain ada kebutuhan untuk  meningkatkan kualitas pemahaman dan kampanye publik mengenai perkotaan yang berwawasan lingkungan. 

"Dalam hal ini, harus ada unsur-unsur penilaian yang lebih dikembangkan lagi. Untuk memperkuat diri dalam persaingan global, maka mulai tahun ini dilakukan langkah Re-Branding Adipura dengan penilaian fungsi lingkungan yang lebih luas. Namun penekanannya masih dalam bobot pengelolaan persampahan dan RTH,"tuturnya.

KLHK melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk penyelarasan pemahaman bersama tentang Rebranding  Adipura di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. 

Dijelaskan, ide Rebranding Adipura tersebut tindak lanjut arahan Wapres Jusuf Kalla pada Puncak Peringatan  Nasional Hari Lingkungan Hidup Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 lalu di Siak. Pertemuan ini dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Adipura dan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Bupati/Walikota, BLH Provinsi, BLH Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

KLHK menilai urgensi kehadiran pemerintah daerah pada kegiatan ini dikarenakan yang menjadi fokus pembahasan yaitu dimensi penting dalam tata  pemerintahan (governance). Khususnya dalam upaya-upaya pelayanan  pemerintah kepada masyarakat bidang lingkungan. 

Konsep Re-Branding dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, tidak hanya kota secara administratif atau fungsional urban area (seperti misalnya ibu kota kabupaten saja) akan tetapi dengan cakupan governance secara keseluruhan.Kedua, masuknya unsur governance yang meliputi aspirasi dan akuntabilitas, kestabilan politik, tidak adanya kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum dan  kontrol atas korupsi. Ketiga, konsep daya saing yang memiliki tiga pilar utama yaitu faktor-faktor yang dimiliki, efisiensi manajemen dan inovasi.

Dari kepemimpinan  daerah dengan konsep dan praktek demikian, diharapkan akan hadir kota-kota atau functional urban area  dengan konsep livable and attractive, kota  Sehat dan Menarik. 

Sehat dalam arti luas bukan hanya medis, tetapi sehat dalam arti menyeluruh, dengan kebijakan  dan orientasi yang sehat dalam pengembangannnya menuju kota berkelanjutan (livable city)  yang disebut Adipura Buana. Menarik, dalam arti memiliki aktualisasi dalam pengembangan daya saing, mampu mendorong dan mengaktualisasikan functional urban areayang  mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk kota (attractive city) disebut Adipura Kirana.

"Akhirnya, diharapkan partisipasi para kepala daerah untuk sumbang pikir hal-hal yang perlu diselesaikan bersama guna menjawab tugas-tugas pemerintah dalam menyediakan lingkungan yang baik sesuai dengan mandat konstitusional, UUD 1945,"tandasnya. (BL)

Semua Fraksi setuju pengesahan RUU Paris Agreement on Climate Change

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Sepuluh fraksi menyatakan setuju pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Berdasarkan pendapat akhir mini fraksi Komisi VII DPR RI pada Raker dengan Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pejabat Esselon I Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, yang digelar Senin (17/10/2016), semua fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada Proses Pengambilan Keputusan Tingkat II dan disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna.

Dalam sambutannya Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa dengan diundangkannya RUU Paris Agreement tentang Perubahan Iklim ini, Indonesia menjadi negara yang akan memperoleh banyak manfaat antara lain penguatan terhadap komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi.

Indonesia juga dapat berperan serta dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait
Persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris.

Pada konteks nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat UUD 1945 Pasal 28 H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Negara memberikan arah dan kewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial.

Pada saat akhir Rapat Kerja, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu yang memimpin Rapat Kerja meminta kepada wakil masing-masing fraksi dan Menteri LHK Siti Nurbaya untuk menandatangani naskah RUU tentang Persetujuan Paris mengenai perubahan iklim tersebut. (Wan)
-->

Ini Rumah Masa Depan Ramah Lingkungan

$
0
0

Sebuah rumah yang terletak di Concord, Massachusetts, Amerika Serikat memiliki fungsi ramah lingkungan. Rumah ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari pusat kota karena jaraknya yang sangat dekat.

Hal-hal yang menjadi prioritas desain rumah ini adalah lingkungan sekitarnya berkualitas udara sangat baik, tidak terlalu besar untuk memaksimalkan ruang, hemat energi, dan bisa mengantisipasi penggunaan energi di masa depan dan kebutuhan seiring pergantian pemilik.

Interior rumah didesain oleh Lisa Kauffman Tharp, sementara sang arsitek Stephanie Horowitz menciptakan rumah yang indah dan cocok dengan lingkungan.



Desainnya berevolusi dari dua ikon Massachusetts dengan preseden vernakular, yaitu rumah petani dan gaya ikon Cape Cod. Bentuk keseluruhan diambil dari rumah sebelumnya, sedangkan gaya yang kedua memberikan inspirasi agar rumah tampak putih bersih.

"Sebuah atap logam adalah pilihan yang tepat, tidak hanya untuk daya tahan, tetapi juga untuk estetika," kata Horowitz seperti dikutip dari musikjos.net. Rincian kecil di tepi atap berfungsi untuk menjaga salju agar tidak menjadi tumpukan besar di tanah.

Beberapa elemen ramah lingkungan termasuk isolasi ekstra, jendela dengan performa tinggi, pemanas hemat energi, pencahayaan dan pendinginan pasif.

Teras di depan rumah sengaja dibuat untuk penghuni agar bisa menikmati udara segar, paparan mentari, dan pemandangan hijau. Teras ini juga merupakan tempat bagi pemilik bertemu dengan tetangga atau pejalan kaki di depan rumah.

Horowitz mampu menggabungkan sistem yang bisa menjaga udara sehat, misalnya sistem ventilasi udara segar dengan pemulihan energi dan filter HEPA, radiator pemanas, kontrol kontaminasi selama konstruksi dan penggunaan material rendah atau sama sekali bebas volatile organic compound (VOC).

Untuk memerangi debu, kotoran, serbuk sari dan alergen lainnya, lantai pertama menggunakan lantai panas radiasi. Pemanasan adalah alternatif yang sehat untuk menjaga beredarnya alergen.

Sementara dapurnya, karena merupakan pusat kehidupan, disesuaikan menjadi tempat di mana semua orang bisa menghabiskan waktu.

Elang Bondol Disita dari rumah pegawai Pemda DKI Jakarta

$
0
0
Elang bondol. Foto : Scorpion
JAKARTA BERITALINGKUNGAN.COM- Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah  Jawa, Bali, Nusa Tenggara dibantu LSM Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group dan tokoh masyarakat berhasil mengamankan dua ekor burung dilindungi, yakni jenis elang bondol (Haliastur indus) dan elang brontok (Spizaetus cirrhatus) dari rumah pegawai harian lepas (PHL) Pemda DKI Jakarta bernama Dullah di lingkungan Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, tepatnya disebelah Taman Flamboyan yang dikelola Dinas Pertamanan DKI Jakarta.
Seperti diketahui, elang bondol (Haliastur indus) merupakan maskot Provinsi DKI Jakarta dan keberadaannya di alam sudah sangat langka.
Salah seorang petugas penegakan hukum KLHK Saptawi Sunarya yang memimpin upaya penyitaan menjelaskan kepada Dullah mengenai status burung dilindungi tersebut, dan pada akhirnya yang bersangkutan bersedia menyerahkan burung peliharaannya secara sukarela, meskipun pada awalnya bersikeras mempertahankan burung peliharaannya tersebut.
Menurut Saptawi, berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1990 pasal 1 ayat 2 barang siapa yang dengan sengaja memiliki, meniagakan, dan memperjualbelikan hewan dilindungi terjerat dengan hukuman ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta.
Diperkirakan burung elang bondol dan elang brontok berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kedua burung tersebut diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Jakarta Barat.
Sementara itu investigator senior Scorpion Marison Guciano yang ikut mendampingi petugas dalam proses penyitaan mengungkapkan bahwa saat ditemukan dua ekor elang tersebut dalam kondisi yang mengenaskan dikurung dalam kandang kecil dan sempit. Mata elang brontok terlihat buta. Kemudian Scorpion melaporkan temuan tersebut kepada petugas SPORC Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Marison berharap agar masyarakat tidak lagi memelihara secara ilegal jenis satwa dilindungi. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang saat ini memelihara satwa dilindungi agar segera menyerahkannya kepada petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BL)
-->

Pesan pada Cyclop untuk Pak Jokowi

$
0
0
Panorama bukit dan danau sentani diliat dari atas pesawat. Foto : Beritalingkungan.com/Marwan Azis
Oleh: Adiani Viviana*
  
Selamat pagi, Gunung Cyclop
Sampai di sini saja sa bisa menatapmu
Sampai jumpa lagi. Sa titip pesan ini padamu
 
Si Bapak su datang lagi ke Tanah ini
Mau penuhi janji atau bikin janji kaa?
 
Hadir memang lebih dari sekadar ada
Tapi tetap, harus banyak dan terus mendengar dan melihat yang terjadi di Tanah ini
 
Mungkin trada lagi air mata
Namun keringat perjuangan takkan pernah kering, terus mengalir
Untuk hutan sagu yang dilenyapkan, untuk suara-suara yang dibungkam,
Untuk nyawa-nyawa yang ditiadakan paksa, untuk mutiara yang dirampas,
Untuk identitas yang dihancurkan
 
Di sini, di poros Tanah ini, udara tak lagi ringan dihirup
Berat. Sama beratnya dengan Mama Dolly pu cerita hidup
 
Ia perempuan yang melahirkan 12 anak
Kini Mama Dolly pu badan pun su sering tra enak
Kini, ia menanggung hidup sendiri
Suami su meninggal karena sakit
Dan ratusan Mama Dolly tersebar di Tanah ini
 
Iya, hadir memang lebih dari sekadar ada
Dan kehadiran Bapak di Tanah ini selalu menyisakan berbagai cerita
Sa tratau, apakah selalu begini, banyak Polisi dan TNI beraksi
Saat Bapak akan datang ke Tanah ini
Mobil dan motor bersirine riuh menjelang Bapak tiba
Menimpa suara sirine ambulance
Di Tanah ini, hampir setiap hari suara sirine ambulance nyaring menyayat
Entah berisi mayat, maupun manusia yang sedang sekarat
 
Infrasutruktur yang sedang Bapak canangkan ini, mau ke mana arahnya?
Hanya mengikuti angin berbisik saja kaa?
Jangan lupakan dampak
Jangan tinggalkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan ribuan perempuan dan anak
 
Atau Tanah ini tak perlu itu?
Dengarkan hati dan suara Tanah ini!
 
Sepertinya, di poros Tanah ini, hujanpun mulai enggan berkawan;
Hujan malam hari tak lagi menghadirkan langit bersih di waktu pagi
Hujan menyisakan sampah berserak di sana sini
Air got-got meluap ke jalanan
Hujan juga menyisakan cerita lenyapnya internet pu jaringan
 
Ya, langit dan awan yang memayungi tanah ini tak lagi sebersih dan sebiru dahulu
Gurat-gurat asap dan debu menjadikannya kelabu
Mirip kelabunya nasib hutan sagu
Trada lagi sa lihat gerombolan kupu-kupu
 
Barangkali hanya gunung Cyclop yang trada berubah
Sekejap memandangnya, ia masih tampak berwibawa, anggun dan gagah
Menatapnya menggetarkan jiwa
 
Kepada Cyclop, mungkin kita bisa bertitip pesan
Agar ia ingatkan Si Bapak dan kawan-kawannya;
Jika mereka sakiti dan lalai penuhi kewajiban
Jika mereka terus membelenggu kebebasan
Jika mereka terus memperkosa Ibu Kandung dari orang-orang di sini: Tanah ini !!
 
 
Sentani, 18 Oktober 2016
  
*Penulis adalah Pekerja Hak Asasi Manusia
-->

Inspirasi pengelolaan sampah dari negeri Tuan Guru

$
0
0


Ini video inspirasi pengelolaan sampah yang dilakukan Tuan Guru bersama santrinya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)yang terdokumentasikan dua jurnalis, Dandhy Laksono (videografer) dan Suparta Arz (fotografer) yang beberapa waktu lalu melakukan perjalanan jurnalistik berkeliling Indonesia dengan mengendarai motor bebek.

Misinya adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan sejumlah isu, terutama aktivitas ekonomi masyarakat (livelihood), keragaman hayati (biodiversity), kearifan budaya, isu energi, dan lingkungan hidup. Perjalanan jurnalistik mereka dinamai "Ekspedisi Indonesia Biru".


Sumber : Ekspedisi Indonesia Biru

-->

Greenpeace menangkan gugatan informasi lingkungan

$
0
0

Ilustrasi lingkungan hidup.
JAKARTA, BERITALINGKUNGA.COM- Komisi Informasi Publik (KIP) hari ini telah memenangkan gugatan sengketa informasi lingkungan yang diajuhkan Greenpeace. 

Kiki Taufik, pemohon mewakili Greenpeace Indonesia mengatakan, jika keputusan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), maka masyarakat akan memperoleh akses terhadap peta dan data geospasial yang dibutuhkan untuk mencegah kebakaran dan melindungi hutan.

Tahun lalu, tepatnya tanggal 7 September 2015 Greenpeace Indonesia mengajukan sengketa informasi ke KIP untuk memohon tujuh jenis informasi terkait pengelolaan hutan Indonesia, enam di antaranya memohon lampiran peta dalam format shapefile (SHP), yang sebelumnya  Kementerian LHK menolak memberikannya dengan alasan ‘rahasia’. Setelah menunggu 9 bulan, baru pada tanggal 18 Juni 2016 sidang sengketa informasi ini dimulai oleh KIP. Akhirnya pada sidang putusan hari ini KIP memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Greenpeace.

“Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan, perlindungan hutan dan jutaan penduduk yang terpapar kabut asap beracun dari kebakaran hutan setiap tahun. Membuka informasi seluasnya sudah seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memenuhi janjinya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, tepat dua tahun lalu,” kata Kiki melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

“Bulan ini tepat dua tahun Presiden Jokowi diambil sumpah untuk menjalankan Nawacita. Keputusan KIP ini menjadi kesempatan baik bagi Presiden Jokowi untuk kembali mempertegas komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, mereformasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi,” lanjutnya.

Keterbukaan data SHP ini juga akan mempermudah Jokowi untuk mewujudkan janjinya yang ia deklarasikan pada acara COP21 Paris tahun lalu. Di hadapan masyarakat internasional, ia berjanji menurunkan emisi Indonesia dengan cara menerapkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), yang hingga saat ini belum terlihat kemajuannya.

Ketertutupan informasi, data dan peta tentang bagaimana hutan kita dikelola telah berpotensi menjadi sarang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi kerugian negara akibat pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia mencapai 273 triliun rupiah. 

Ketidakjelasan kepemilikan lahan dan hutan juga telah menimbulkan tindakan kekerasan saat pemerintah berupaya menegakkan hukum. Beberapa waktu lalu tujuh penegak hukum dari Kementerian LHK disandera oleh beberapa orang hingga 10 jam di sebuah konsesi kelapa sawit yang ribuan hektar lahannya terbakar. 

“Keterbukaan data dalam format shapefile ini juga bisa membantu mencegah potensi korupsi dalam hal perizinan di sektor kehutanan yang ditengarai KPK mencapai puluhan miliar rupiah per izin per tahun. Keterbukaan ini jelas langkah besar memberantas korupsi,” ujar Kiki.

“Demi perbaikan tata kelola kehutanan dan menyelamatkan keanekaragaman hayati serta puluhan juta warga negara, Kementerian LHK harus menjalankan apa yang diputuskan Komisi Informasi Publik ini.”tandasnya (BL)
-->

Banjir bandang hantam Jalan Pasteur Bandung

$
0
0


BANDUNG, BERITALINGKUNGAN.COM- Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung, membuat jalan Pasteur dihantam banjir bandang.

Banjir tersebut bahkan menyeret mobil. Air yang meluap berasal dari solokan. Arus lalu lintas kendaraan pun dialihkan baik yang mengarah ke Tol Pasteur maupun sebaliknya.

Arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Sukajadi dan Pasirkaliki menuju ke arah Tol Pasteur terpaksa harus dialihkan. Volume air tidak memungkinkan untuk kendaraan melintas di kawasan jalan tersebut.

"Ke jalur Sutami ke atas nanti lewat Sukajadi ke wilayah Surya Sumantri buat ke arah tol. Kalau kendaraan roda dua masih bisa jalur alternatif ke wilayah Jalan Sukamulya nanti keluar di Kebun Jeruk," tutur KBO Lalu Lintas Polrestabes Bandung AKP Endi Sugandi seperti dikutip dari detikcom (24/10/2016).
Banjir Bandung. Foto : Heny Firdawati

Menurut Endi hingga kini, Jalan Pasteur tepatnya di depan Bandung Trade Center (BTC) masih situasi jalan masih tergenang air. Kendaraan besar seperti bus masih bisa dilalui karena ketinggian air sebatas lutut orang dewasa.

"Kalau kendaraan besar masih bisa untuk bus lewat jalan itu kalau yang sedan minbus, kendaraan roda dua tidak bisa," tuturnya.

Sementara pengalihan arus Tol Pasteur sendiri dialihkan di dalam tol. Kendaraan yang mengarah ke pintu keluar Tol Pasteur dialihkan ke Tol Baros atau Tol Pasir Koja. (DC/BL)

Ada polisi Indonesia sempat mengerjakan yang seperti ini?

Kendari bakal memiliki Kebun Raya

$
0
0

KENDARI, BERITALINGKUNGAN.COM- Kota Kendari bakal memiliki satu lagi kawasan konservasi yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian dan rekreaksi alam dalam bentuk Kebun Raya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) telah berkomitmen tahun 2017 akan melanjutkan pembangunan Kebun Raya Kendari.

Pembangunan tersebut meliputi 7 item kegiatan diantaranya, pendirian bangunan  konservasi bangunan edukasi, bengkel atau zona service , arboretum dan pagar keliling yang dibatalkan pembangunannya tahun 2016.

Kepala UPTD Kebun Raya Kendari Laode Yama hari Selasa (20/12/2016) mengatakan,pembangunan lanjutan tahap dua ini membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar. Rencananya pekerjaan lanjutan pembangunan kebun raya kendari akan dilakukan awal tahun 2017.

“Rencananya pekerjaan tahap dua akan dimulai bulan Februari 2017, item pekerjaan itu 6-7 pekerjaan diantaranya guest house, nursery green house dan arboretum, mudah mudahan ini tidak menemui kendala sehingga bisa tuntas sesuai rencana” katanya.

Dalam proses pembangunan Kebun Raya Yama menjelaskan melibatkan pihak LIPI, selain mengawal pembangunan kebun raya, para peneliti LIPI tersebut bertugas mendata tanaman endemik yang ada dalam kawasan dan menanam sejumlah tanaman untuk menambah koleksi tumbuhan di Kebun raya.

“Di Kebun Raya Kendari sudah terdapat sekitar 3000 bibit tanaman dari 100 spesies yang di tanam oleh staf LIPI yang bekerja di Kebun Raya Kendari. Tanamnya itu ada tanaman obat, tanaman hias dan tanaman langka yang bernilai ekonomis” ungkap Yama.

 Kebun Raya Kendari ini berada di Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan luas sekitar 118 Ha. (ALIN/Sultranews.com)
-->
Viewing all 1284 articles
Browse latest View live