Presiden Jokowi tinjau Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

December 26, 2016, 6:06 pm

≫ Next: Aktivis lingkungan khawatirkan perusahaan energi Turki akan merusak ekosistem Leuser

≪ Previous: Kendari bakal memiliki Kebun Raya

$

0

0

Bendungan Kuwil di Minahasa. Foto Kitanesia.

MINAHASA, BERITALINGKUNGAN.COM- Agenda pertama Presiden Joko Widodo di hari kedua berada di Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 27 Desember 2016, meninjau salah satu proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah yaitu Bendungan Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara.

"Ini adalah waduk Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, luasnya 308 hektar. Besar sekali, kapasitasnya 23 juta meter kubik. Fungsinya untuk air baku di bawah berarti di Manado, Bitung, Minahasa Utara," ujar Presiden Joko Widodo di hadapan para jurnalis usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan sejumlah manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan waduk tersebut. Pembangkit listrik dan penunjang sektor pariwisata merupakan beberapa manfaat yang disinggung Presiden Joko Widodo.

"Fungsi kedua mengatasi banjir. Jadi banjir yang dulu melanda Manado berasal dari sungai Tondano di sini. Nanti juga ada fungsi pembangkit listrik, ya tiga ini yah nanti ditambah untuk pariwisata selesai kira-kira 2019," imbuhnya.

Untuk diketahui, Bendungan Kuwil Kawangkoan yang berlokasi di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, akan dibangun dengan total biaya pembangunan sekitar Rp. 1,42 triliun.

Pembangunan bendungan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur Tanah Air. Total saat ini sudah 21 bendungan yang dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2015 silam.

"Di tahun 2015 kan sudah memulai 13 bendungan waduk yang sudah kita mulai. Tahun ini kita mulai delapan, jadi total 21 bedungan waduk," terang Presiden Joko Widodo.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan.(BL)

-->

---

Aktivis lingkungan khawatirkan perusahaan energi Turki akan merusak ekosistem Leuser

December 27, 2016, 3:25 pm

≫ Next: Negara akhirnya mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan

≪ Previous: Presiden Jokowi tinjau Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

$

0

0

Kawasan hutan yang menjadi bagian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Foto : Kompas.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Konsorsium LSM Lingkungan di Aceh dan Sumatera Utara menanggapi hasil studi terbaru yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), mengenai pengembangan proyek panas bumi berskala besar di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Konsorsium LSM menyatakan bahwa studi yang dilakukan untuk proyek yang didanai oleh Hitay Holdings dari Turki tersebut tidak memenuhi kajian ilmiah yang layak dan tidak memberikan kesimpulan berdasarkan data yang memadai hingga berpotensi untuk menghancurkan jantung kawasan hutan tropis warisan dunia di Sumatra.

Kawasan yang diajukan untuk proyek tersebut berada di dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan  ditetapkan sebagai Zona Inti karena mempunyai kondisi alam dan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas dengan kondisi biota atau fisik yang masih tidak atau belum terganggu oleh manusia.

Agar proyek ini dapat dikerjakan secara sah, maka status kawasan harus diturunkan dari status Zona Inti menjadi status Zona Pemanfaatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Para aktivis lingkungan memperingatkan bahwa jika perubahan zonasi dikabulkan, dan proyek tersebut diperbolehkan dalam kawasan inti, maka akan ada konsekuensi besar terhadap spesies-speises terancam punah yang menggantungkan hidup pada koridor kawasan ini untuk migrasi dan reproduksi.

Farwiza Farhan, Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), menjelaskan, para peneliti dari UGM memaparkan laporan mereka pada tanggal 8 Desember 2016, yang merekomendasikan perubahan zonasi kawasan lindung yang merupakan bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra World Heritage Site.

“Hal ini akan memungkinkan proyek energi panas bumi dibangun dan menghancurkan Zona Inti yang berada di jantung Kawasan Ekosistem Leuser, yang sudah jelas diakui oleh pemerintah karena status zona intinya,”ujarnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, perusahaan tersebut mengajukan rencana untuk membangun proyek energi panas bumi di kawasan Kappi yang merupakan kawasan zona inti dan koridor keanekaragaman hayati yang hidup di dalam Taman Nasional Gunung Leuser.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, telah mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merubah status zonasi hutan lindung seluas hampir 8.000 hektar tersebut.
Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser adalah salah satu habitat terakhir bagi spesies-spesies kunci sumatera seperti gajah, orangutan, badak dan harimau sumatera.

Kawasan Kappi juga merupakan koridor penyambung antara blok-blok habitat satwa yang berada di bagian timur dan barat TNGL, yang merupakan kawasan hutan tropis warisan dunia dan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser – salah satu Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi oleh hukum perundang-undangan Republik Indonesia karena fungsi lingkungannya.

“Lokasi yang diajukan untuk proyek energi panas bumi ini ditetapkan sebagai Zona Inti”, jelas T.M. Zulfikar, aktivis lingkungan Aceh.

Menurutnya, agar proyek ini dapat dibangun, perlu ada perubahan status menjadi Zona Pemanfaatan. Akan tetapi, hasil studi dari tim UGM tidak layak untuk menjadi acuan kebijakan perubahan status disana, dan fakta bahwa kawasan itu memenuhi semua kriteria sebagai Zona Inti maka tidak ada alasan untuk merendahkan status kawasan itu, atau kawasan lain yang ada di dalam Taman Nasional.

Metode yang digunakan oleh tim survei UGM tidak cukup jelas. Hasil dan kesimpulan yang mereka ambil juga tidak didukung oleh data dan jangka waktu survei yang memadai. Tim UGM sendiri bahkan mengakui bahwa diperlukan survei yang lebih mendetail dan komprehensif untuk membenarkan rekomendasi.

“Sebagus-bagusnya, survei ini hanya bisa dikategorikan sebagai survei kilat pendahuluan dan secara realistis tidak bisa digunakan sebagai basis rekomendasi untuk sebuah mega-proyek yang berdampak luas seperti yang sedang diajukan oleh Hitay Holdings”, tegas Zulfikar.

Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre, mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mendapatkan  beberapa pernyataan positif dari pihak pemerintah mengenai proyek ini.

Dirjen KSDAE KLHK, Tachrir Fathoni, pada bulan September telah memberikan konfirmasi bahwa ia telah menerima surat yang dikirim oleh Gubernur Aceh mengenai permohonan perubahan status zonasi dan menyatakan kepada media bahwa, sesudah sosialisasi dan konsultasi publik, hasilnya adalah tidak menyetujui perubahan zonasi, itu saja, proyeknya berhenti disitu.

“Tapi sekarang kami mengamati perusahaan tersebut terus melanjutkan rencana mereka dan masih mencoba untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah untuk merubah status zonasi salah satu kawasan warisan dunia  untuk dijadikan lokasi proyek panas bumi. Kami merasa bingung dan cemas dengan adanya pernyataan yang bertentangan dari pihak Kementerian yang seharusnya melindungi kawasan ini. Kami dengan tegas menolak rencana perubahan status zonasi”, ungkap Panut.

Efendi Isma, juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), menambahkan, “Website Dinas Pertambangan dan Energi Aceh menunjukan potensi energi panas bumi di kawasan hutan Ekosistem Leuser relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi di kawasan lain di Aceh.

Dengan jelas ditunjukkan disana bahwa ada 14 lokasi alternatif yang tersebar di 7 kabupaten yang memiliki potensi energi panas bumi di provinsi Aceh, bila digabungkan hasil energinya mencapai lebih dari 950 MW lebih besar dibandingkan dengan hanya 142 MW di lokasi yang diajukan untuk perubahan status zonasi di Gunung Kembar dan lokasi lain di Kabupaten Gayo Lues. Hampir semua lokasi alternatif tersebut letaknya lebih dekat dengan kota-kota besar di Aceh, sehingga lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan energi.”

“Saya rasa aneh bila lokasi alternatif ini tidak dikembangkan terlebih dahulu, bagaimana bisa proyek energi panas bumi pertama di Aceh diajukan di tengah-tengah salah satu kawasan yang paling berharga dan tak tergantikan di Aceh,” ungkap Efendi.

Konsorsium ini mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia agar segera menolak kemungkinan penurunan status Kawasan Kappi dan menegaskan komitmen untuk terus melindungi status zona inti kawasan tersebut. (Wan)
-->

Negara akhirnya mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan

December 30, 2016, 12:34 am

≫ Next: Rumah si Kulit Baja

≪ Previous: Aktivis lingkungan khawatirkan perusahaan energi Turki akan merusak ekosistem Leuser

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Setelah melalui perjuangan panjang para aktivis lingkungan dan masyarakat adat, akhirnya negara mengakui hak masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Hari ini jadi menjadi momen bersejarah bagi masyarakat adat Nusantara, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengakuan hutan adat di Istana Negara. 

Dalam sambutananya, Presiden Jokowi mengatakan, negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif.

"Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai-nilai ini yang penting kita ingat semua di masa modern sekarang," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat (30/12/2014)

Oleh karenanya, pada acara tersebut, diresmikan pengakuan hutan adat kepada sebanyak sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Presiden menekankan bahwa ini bukanlah akhir dari pengakuan pemerintah, justru menjadi awal dari pengakuan hutan adat yang akan terus diberikan.

"Secara keseluruhan, hari ini ada sembilan kelompok masyarakat hukum adat yang kita tegaskan dan resmikan pengakuan hutan adatnya. Dengan luas areal hutan adat seluas 13.100 hektare untuk kurang lebih 5.700 kepala keluarga. Proses pengakuan ini akan terus berlanjut, ini adalah awal. Karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh Indonesia," tegasnya.

Untuk diketahui, pembagian surat keputusan pengelolaan hutan kali ini diberikan kepada golongan masyarakat kecil yang memang mampu untuk mengelola hutan dengan baik. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, pemberian hak kelola hutan tersebut biasanya diberikan kepada kalangan-kalangan atas seperti korporasi besar.

"Perlu saya sampaikan kalau yang lalu-lalu pembagian SK seperti ini diberikan kepada yang besar-besar, kepada korporasi, saat ini kita telah memulai bahwa SK tentang pengelolaan hutan itu diberikan kepada rakyat," papar Presiden Jokowi.

Sebelum memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat, Presiden Jokowi juga telah memberikan hak pengelolaan serupa kepada kelompok tani. Pemberian tersebut dilakukan saat kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

"Kemarin telah kita berikan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 12 ribu hektare. Kita berikan kepada kelompok-kelompok tani. Pada hari ini, SK tentang hutan adat juga telah pecah telur dan akan berlanjut terus. Tentu saja dengan SK ini masyarakat bisa mengelola selamanya. Dan di dalam peta nanti juga ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai hutan adat," terangnya.

Kepala Negara kemudian kembali menegaskan bahwa pemberian hak kelola hutan kepada rakyat masih akan terus berlanjut. Sebab, diakui Presiden bahwa sampai dengan saat ini pemberian hak kelola tersebut masih berada pada angka yang cukup sedikit.

"Yang ada di kantong saya sekarang ada 12,7 juta hektare yang akan terus kita bagikan, tetapi hanya kepada masyarakat, rakyat, kelompok tani, dan masyarakat adat sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat dan masyarakat adat," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengajak kepada kementerian terkait serta para pemangku hutan adat untuk bersama-sama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Semua itu tentunya demi kebaikan generasi sekarang dan di masa yang akan datang.

"Saya ucapkan selamat kepada para pemangku hutan adat yang baru saja ditetapkan statusnya. Mari kita rawat alam dengan baik demi generasi sekarang dan generasi Indonesia masa depan," tutupnya.

Setelah acara tersebut, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku adat yang hadir. Kepala Negara ingin mendengar langsung masukan tersebut agar ke depannya upaya yang dilakukan pemerintah dapat betul-betul menyasar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih selama sekira setengah jam Presiden Jokowi mendengarkan masukan-masukan tersebut.

Turut hadir dalam acara pengakuan hutan adat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead dan sejumlah duta besar negara sahabat.(Wan/BL)
-->

Rumah si Kulit Baja

January 1, 2017, 8:18 pm

≫ Next: Eh ada Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa

≪ Previous: Negara akhirnya mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan

$

0

0

Badak Jawa.

Oleh : Aldila Maharani Sutjipto *

Indonesia memiliki 50 taman nasional yang tersebar dari sabang sampai merauke. Salah satunya adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang berada didalam wilayah kecamatan Sumur dan kecamatan Cimanggu, kabupaten Pandeglang. Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas sekitar 122.956 hektar.

Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan habitat badak Jawa. Selain menjadi rumah bagi badak Jawa, TNUK juga menjadi kawasan wisata, dimana pengunjung ditawarkan oleh berbagai kegiatan menarik , seperti berkemah, penelusuran hutan, menyelam, snorkeling, selancar, bersampan, memancing dan lainnya.

Badak Jawa merupakan satwa endemik Indonesia. Merupakan 1 dari 5 spesies badak yang masih tersisa di dunia. Badak Jawa dijuluki si kulit baja karena satwa yang satu ini memiliki kulit berwarna abu abu coklat dengan pola mosaik yang menyebabkannya berbentuk seperti perisai. Hewan ini hampir tak dapat kita jumpai lagi. Saat ini hewan bercula satu itu berstatus konservasi pada fase kritis. Diperkirakan jumlah badak Jawa saat ini kurang lebih 60 ekor.

Populasi nya terus menghadapi ancaman. Badak Jawa tidak memiliki predator alami sehingga penyebab kematiannya disebabkan oleh penyakit, habitat dan manusia. Ancaman terbesar disebabkan oleh berkembangnya anggapan bahwa cula badak mempunyai khasiat dalam pengobatan tradisional. 

Faktor lainnya adalah perluasan pemukiman, penebangan liar, perambahan hutan dan kehadiran manusia di habitat badak yang berpotensi menimbulkan penyakit baru dan juga faktor alam seperti ledakan

Keunikan yang dimiliki badak adalah cula nya, cula badak Jawa jantan disebut cula melati, sedangkan untuk betina cula nya hanya berbentuk seperti benjolan yang disebut sebagai cula batok. 

Panjang maksimal cula badak Jawa jantan adalah 27 cm, rata rata badak Jawa jantan memiliki panjang cula 21 cm, berbentuk lancip menyerupai belalai pendek dan berfungsi untuk merenggut makanan, mencari makanan seperti dengan mengaduk lumpur atau menarik makanan.

Cula badak inilah yang diburu dan dicari oleh banyak orang karena harganya yang mahal mencapai harga sekitar 44 juta rupiah per gram nya. Cula badak dihancurkan dan dijadikan bubuk dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit, menambah vitalitas dan kesegaran tubuh, meski belum ada bukti ilmiah mengenai hal ini.

Terkait kasus-kasus hewan langka, hanya sedikit undang undang di Indonesia yang mengaturnya. Selain itu langkah pemerintah juga dianggap masih minim dalam menganggapi kasus ini, penjagaan yang kurang, terus terjadinya kecolongan dan yang terpenting adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Selain menjadi rumah badak Jawa, TNUK merupakan destinasi wisata yang memikat dimana ada kesatuaan integrasi antara alam, budaya dan wisata. 

TNUK ini menjadi benteng terakhir yang dijadikan sebagai zona perlindungan badak Jawa. Tanpa tindakan pengelolaan yang tepat dan direncanakan secara matang untuk jangka panjang, populasi badak Jawa akan mengalami kepunahan. 

Prioritas program konservasi adalah untuk menjamin kelestariaan populasi badak Jawa dalam jangka panjang. Mengupayakan perlindungan maksimal pada badak yang tersisa.

Pemantauaan dilakukan secara reguler yang dilakukan oleh TNUK dan WWF Indonesia. Saat pemantauaan tim monitoring tidak selalu bisa menemui badak Jawa secara langsung karena populasi yang relatif sedikit, wilayah sebaran yang luas dan sifatnya yang cenderung agresif dan soliter. 

Mereka biasanya menemukan jejak badak, seperti kubangan, jejak kaki, jejak kotoran dan tusukan cula. Selain itu tim juga memasang kamera jebakan di beberapa titik yang sering dilalui badak. Kamera akan dipantau oleh petugas .

Setiap taman nasional, punya masalah dan tantangannya masing masing. Karena TNUK merupakan satu satunya wilayah konservasi badak Jawa, peluang punah nya satwa ini pun semakin besar. Maka dari itu pemerintah serta pakar dan aktivis satwa liar telah merencanakan lokasi pemindahan. Penyelamatan dan perlindungan badak Jawa hingga kini masih menjadi tantangan.

Penyelamatan badak dengan relokasi pun bukanlah hal yang mudah, dimana ada beberapa tahap yang harus dilalui. Untuk melakukan relokasi harus dilakukan penangkapan terlebih dahulu, dimana untuk menemukan lokasi dan jalur tiap individu badak sendiri adalah hal yang sulit. Setelah itu dibutuhkan tingkat kehati hatiaan yang tinggi untuk menghindari terjadinya stres pada badak yang bisa berujung pada kematiaan.

Lokasi TNUK dimanfaatkan untuk tujuan penelitiaan, ilmu pengetahuaan, pendidikan dan pariwisata. Terbuka bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan tersebut, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

Namun tidak setiap saat pengunjung bisa masuk kedalam hutan semenanjung Ujung Kulon yang merupakan habitat dari badak bercula satu itu. Hal ini disebabkan karena kunjungan tidak boleh dilakukan pada masa kawin badak. Maka dari itu TNUK menawarkan berbagai kegiatan menarik lainnya, salah satunya adalah padang penggembalaan Cidaon. 

Dimana wisatawan dapat menikmati atraksi banteng yang sedang merumput, burung merak dan kadang-kadang ayam hutan melalui menara pengintai. Selain itu salah satu daya tarik lain yang menarik adalah terumbu karang di Cihandarusa. 

Pengunjung dapat melihat taman laut yang indah dengan snorkling  atau diving. TNUK adalah tujuan yang sangat cocok apabila and berencana melakukan travelling dengan rute domestik. Terdapat Keberagaman geologis, flora, fauna, serta budaya.

*Penulis adalah mahasiswi London School of Public Relations Jakarta

-->

Eh ada Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa

January 1, 2017, 9:18 pm

≫ Next: COP13 Konvensi Keanekaragaman Hayati Hasilkan 33 Keputusan

≪ Previous: Rumah si Kulit Baja

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Satu lagi komunitas mahasiswa yang peduli konservasi Badak Jawa, mereka menamakan Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa atau IMRhino. 

Organisasi tersebut didirikan oleh 5 mahasiswa London School of Publik Relation Jakarta pada bulan September 2016.

Dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com dijelaskan, Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa dibentuk sebagai respon atas kondisi Badak Jawa merupakan satwa endemik Indonesia. Badak Jawa merupakan 1 dari 5 spesies badak yang masih tersisa di dunia. 

 

Badak Jawa dijuluki si kulit baja karena satwa yang satu ini memiliki kulit berwarna abu abu coklat dengan pola mosaik yang menyebabkannya berbentuk seperti perisai. Hewan ini hampir tak dapat kita jumpai lagi. Saat ini hewan bercula satu itu berstatus konservasi pada fase kritis. Diperkirakan jumlah badak Jawa saat ini kurang lebih 60 ekor.

Populasi nya terus menghadapi ancaman. Badak Jawa tidak memiliki predator alami sehingga penyebab kematiannya disebabkan oleh penyakit, habitat dan manusia. Ancaman terbesar disebabkan oleh berkembangnya anggapan bahwa cula badak mempunyai khasiat dalam pengobatan tradisional. 

Faktor lainnya adalah perluasan pemukiman, penebangan liar, perambahan hutan dan kehadiran manusia di habitat badak yang berpotensi menimbulkan penyakit baru dan juga faktor alam seperti ledakan

Keunikan yang dimiliki badak adalah cula nya, cula badak Jawa jantan disebut cula melati, sedangkan untuk betina cula nya hanya berbentuk seperti benjolan yang disebut sebagai cula batok. 

Panjang maksimal cula badak Jawa jantan adalah 27 cm, rata rata badak Jawa jantan memiliki panjang cula 21 cm, berbentuk lancip menyerupai belalai pendek dan berfungsi untuk merenggut makanan, mencari makanan seperti dengan mengaduk lumpur atau menarik makanan.

Cula badak inilah yang diburu dan dicari oleh banyak orang karena harganya yang mahal mencapai harga sekitar 44 juta rupiah per gram nya. Cula badak dihancurkan dan dijadikan bubuk dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit, menambah vitalitas dan kesegaran tubuh, meski belum ada bukti ilmiah mengenai hal ini.

Terkait kasus-kasus hewan langka, hanya sedikit undang undang di Indonesia yang mengaturnya. Selain itu langkah pemerintah juga dianggap masih minim dalam menganggapi kasus ini, Penjagaan yang kurang, terus terjadinya kecolongan dan yang terpenting adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kelangsungan hidup badak, hal ini dikarenakan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari kehadirannya. Padahal badak sangat berpengaruh dalam membangun sistem ekosistem alam. Kotoran alami badak didalam hutan membantu menciptakan suatu ekosistem hutan yang subur dan efeknya akan dirasakan manusia.

“Karena kejadiaan itulah muncul gerakan IMRhino.Gerakan ini dibuat dan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap badak Jawa. Mengajak masyarakat Indonesia membantu mencegah kepunahan badak Jawa,” kata Ingen dari IMRhino.

Ditambahkan, Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa atau IMRino berkomitmen untuk membantu mencegah kepunahan badak Jawa dengan membangun kesadaran masyarakat Indonesia untuk melawan kekejaman terhadap badak dalam segala bentuk. 

IMRhino melakukan kegiatan lewat media digital. Hal ini dilakukan karena saat ini media digital memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berbagi dan mendapatkan pengetahuan juga untuk menggandeng lebih banyak khalayak untuk ikut berkontribusi.

Lewat facebook, instagram, twitter dan youtube IMRhino memperkenalkan diri. Diawal kegiatan berjalan IMRhino memanfaatkan penggunaan sosial media untuk menginformasikan program dan promosi kegiatan yang akan dijalankan.

Banyak interaksi yang dilakukan dalam sosial media, dimulai dari sosialisasi mengenai badak Jawa, kompetisi foto, pembuatan video mengenai badak Jawa dan social experiment. Seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Kami berharap dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial, akan lebih banyak orang yang tau, paham dan tertarik untuk ikut gabung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini” ucap Ingen dari IMRhino.

Sejumlah artis dan juga public figure juga ikut mendukung gerakan ini, seperti Sivia Azizah (blink), Aldiansyah Taher, Kesha Ratuliu, Agatha Valerie, vannesa Egas dan Dhea Seto. Dengan adanya gerakan ini, badak Jawa bisa mendapatkan perlindungan lebih dan bisa mengurangi kekejaman terhadap badak Jawa. (Aldila Maharani Sutjipto).

-->

COP13 Konvensi Keanekaragaman Hayati Hasilkan 33 Keputusan

January 6, 2017, 4:29 pm

≫ Next: KLHK telah menyiapkan skema pembiayaan Perhutanan Sosial Berbasis HTI - HTR

≪ Previous: Eh ada Komunitas Mahasiswa Cinta Badak Jawa

$

0

0

Ir. Arief Yuwono, MA, Staf Ahli Menteri Bidang Energi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (Conference of the Party UN Convention of Biological Diversity) kembali digelar untuk ke-13 (COP 13 CBD) yang diselenggarakan pada tanggal 2 – 17 Desember 2016 di Moon Palace Cancun, Quintana Roo, Mexico. 

Dalam kesempatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem, berperan sebagai salah satu penentu dari Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Indonesia mengikuti pertemuan tersebut, dan delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Ir. Arief Yuwono, MA (Staf Ahli Menteri Bidang Energi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan anggota terdiri dari Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati-LIPI, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati-KLHK, Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial-KLHK, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan-KemenkoPerekonomian, Peneliti di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, dan unit terkait keanekaragaman hayati KLHK serta didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belize, El Salvador, Guatemala dan Mexico.

COP 13 CBD menghasilkan 94 dokumen dan 33 keputusan terkait Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020: tindaklanjut hasil penelitian perkembangan dan pengembangan implementasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, kesehatan manusia, kelautan dan keanekaragaman hayati kawasan pesisir, synthetic biology dan hal-hal lain yang merupakan hasil dari kerangka kerja konvensi.

Arief Yuwono menjelaskan, keberlangsungan bidoversitas di Indonesia sangat terkait erat dengan isu-isu strategis saat ini antara lain kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya genetika /biophacy,Invasive Alien Species (IAS), Genetic Molecular Organism (GMO), pencemaran, perubahan tata ruang, dan fenomena perubahan iklim. Arief juga menjelaskan bahwa seluruh hasil konvensi ini haruslah juga memberi keuntungan bagi Indonesia, baik dalam perlindungan keanekaragaman hayati, juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tema yang diangkat dalam pertemuan High Level Segment (HLS) COP 13 CBD adalah “Mainstreaming biodiversity for well-being” atau dengan kata lain Pengarusutamaan Keanekaragaman hayati untuk Kesejahteraan dengan fokus pada integrasinya terhadap sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata yang dipandang sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati, yang semuanya terangkum dalam Deklarasi Cancun.

Seiring dengan pelaksanaan COP 13 CBD, juga dilaksanakan Pertemuan Para Pihak Protokol Cartagena yang ke-8 (COP-MOP 8 Cartagena Protocol) terkait penjaminan keamanan terhadap keaneka ragaman hayati (biosafety) dan Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Nagoya yang kedua (COP MOP 2 Nagoya Protocol) terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati (benefit sharing). Salah  satu keputusan penting yang dihasilkan adalah pernyataan sikap Indonesia terhadap keberadaan organisme hidup yang dibentuk melalui synthetic biology. 

Diharapkan agar para pihak lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, budaya dan etika dalam melakukan penilaian keuntungan maupun dampak dari organisme, komponen dan produk yang dihasilkan dari teknik tersebut.

Selain itu, isu menarik yang dibahas disini adalah pengakuan terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional, berupa inovasi dan praktek-praktek yang relevan untuk mendukung konservasi dan  pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dalam bentuk pengadopsian pedoman untuk implementasinya dengan mempertimbangkan kondisi lokal.

Sementara itu sebagai bentuk upaya perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati untuk kawasan perairan Indonesia, telah disepakati beberapa kawasan yang termasuk kedalam Ecologically and Biologically Significant Marine Area in Need of Protection (EBSA) Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast  (Zona bagian atas area pesisir Jawa – Sumatera), Raja Ampat and Northern Bird’s Head (Wilayah Raja Ampat dan wilayah utara Kepala Burung di Papua Barat), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (Kawasan Ekoregion Perairan Sulu-Sulawesi), dan Southern Straits of Malacca(bagian Selatan Selat Maluku)  yang akan ditindaklanjuti dengan konsultasi publik dan penyempurnaan data, yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Januari 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemimpin utama dalam gerakan konservasi keanekaragaman hayati ini, juga akan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti protokol Nagoya dan Cartagena dan seluruh hasil-hasil COP13 CBD ini, bersama Kementerian/ Lembaga, akademisi, universitas dan NGO. (BL)

-->

KLHK telah menyiapkan skema pembiayaan Perhutanan Sosial Berbasis HTI - HTR

January 8, 2017, 9:27 pm

≫ Next: Scorpion minta Menteri LHK larang Atraksi Gajah Tunggang

≪ Previous: COP13 Konvensi Keanekaragaman Hayati Hasilkan 33 Keputusan

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendesain program Perhutanan Sosial seluas ± 12,7 juta Ha, melalui pengalokasian areal izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Adat (HA) serta Kemitraan dengan pemegang izin Hutan Tanaman Industri melalui pemanfaatan areal tanaman kehidupan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakarmengatakan, selama ini pengembangan izin-izin berbasis masyarakat khususnya HTRmenghadapi sejumlah kendala, utamanya adalah permasalahan pembiayaan karena menyangkut penyediaan agunan, harga komoditas produk, lemahnya administrasi keuangan, masa grass period yang cukup panjang, dan belum ada penjaminan resiko, dll.

Selain itu juga terdapat permasalahan lain seperti areal Hutan Produksi (HP) yang dialokasikan terfragmentasi dalam skala luasan yang kecil, lokasi terletak di areal dengan aksesibilitas dan infrastruktur terbatas, permasalahan kapasitas (SDM, pembiayaan, teknologi), serta konektivitas terhadap industri pengolahan hasil hutan yang terbatas.

“Dengan dukungan finansial, diharapkan rakyat semakin produktif dan bisa sejahtera. Misalnya, jika kelompok tani pinggir hutan membentuk koperasi, maka koperasi rakyat ini harus bisa berkelas korporasi,’’ kata Siti Nurbaya Bakar, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang membahas model pembiayaan Perhutanan Sosial berbasis kemitraan HTI-HTR di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (9/1/2017).Selain dihadiri jajaran terkait di KLHK, FGD ini juga dihadiri perwakilan kalangan dunia usaha, Perbankan, Lembaga Internasional, sektor swasta/CSO/Koperasi.

Kementerian LHK telah menerbitkan instrumen kebijakan yang membuka peluang untuk mendapat akses pembiayaan, antara lain melalui PermenLHK No. 12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan PermenLHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Dengan kedua kebijakan ini, pemegang HTI dan HTR memiliki kesempatan untuk mengembangkan tanaman semusim jangka pendek (antara lain tanaman pangan) di antara tanaman berkayu, sehingga diperoleh pendapatan antara yang memperkuat arus kas dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman.

Pengembangan kemitraan HTI – HTR menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala dalam pengembangan HTR. Pendekatannya dapat ditempuh melalui pola klaster, dengan mengintegrasikan HTI dan HTR dalam satu wilayah/region tertentu serta memiliki konektivitas yang kuat dengan pasar/industri di region yang lain. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Desember 2016 Presiden telah meresmikan kolaborasi antara pemegang izin HTR dengan industri perkayuan di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah sebagai langkah nyata upaya pengembangan industri kehutanan secara luas, sekaligus untuk meningkatkan produktivitas lokal serta mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Pada saat itu, Presiden menyerahkan secara simbolis 12 izin usaha hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

 “Swasta diharapkan bisa lebih memahami rakyat, dan pihak-pihak seperti akademisi dan LSM harus terus bersama rakyat. Pola pendampingan ini memang memerlukan waktu lama, namun kita tidak boleh bosan dan harus menemukan cara-cara baru mendorong masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik, sehingga bisa terangkat kesejahteraannya,’’ kata Alumnus IPB ini.

Ada beberapa target output (hasil) dari FGD yang rencananya digelar hingga Selasa (10/1/2017) ini. Diantaranya dapat merumuskan skema rantai bisnis antara HTI-HTR, dukungan finansial untuk HTR, dukungan dari pemerintah, serta rumusan langkah kerja bersama untuk HTR dengan timeline. (Wan)

-->

Scorpion minta Menteri LHK larang Atraksi Gajah Tunggang

January 12, 2017, 12:52 am

≫ Next: 50 ribu nyawa terselamatkan bila PLTU Batubara tak jadi dibangun di Asia

≪ Previous: KLHK telah menyiapkan skema pembiayaan Perhutanan Sosial Berbasis HTI - HTR

$

0

0

Beberapa orang duduk di atas punggung gajah yang didatangkan dari Taman Nasional Way Kambas. Foto : Antara Foto/Tommy Saputra.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Lembaga Swadaya Masyarakat Scorpion Wlidlife Trade Monitoring Group meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk mengeluarkan larangan pertunjukkan atraksi gajah tunggang di Indonesia. Permintaan tersebut dilakukan melalui surat elektronik hari ini, Kamis 12 Januari 2017.

Menurut investigator senior Scorpion Marison Guciano, atraksi gajah tunggang telah dilarang di kebun binatang di Eropa setidaknya selama 20 tahun terakhir. 

"Sekarang saatnyalah kebun binatang kita memperlakukan gajah dan hewan lainnya dengan lebih peduli dan kasih sayang. Kita tentu masih ingat dengan kematian tragis Yani, gajah Sumatera di kebun binatang Bandung beberapa waktu lalu," kata Marison melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Disebutkannya, saat ini masih banyak kebun binatang yang menampilkan atraksi gajah tunggang, seperti Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, Kebun Binatang Surabaya, Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi dan lain lain.

Marison beralasan, dibalik atraksi gajah tunggang terdapat kekejaman terhadap satwa liar tersebut. Untuk membuat binatang liar seperti gajah agar selalu tunduk dan dapat dikendalikan oleh manusia, menurutnya, seringkali gajah kekurangan makanan dan tidur. Gajah juga dipaksa tunduk pada pemukulan yang biasa menggunakan billhook, serta mendapat pengekangan fisik seperti dirantai dan dibelenggu. Baru baru ini, menurutnya, publik juga dikejutkan oleh perantaian kedua kaki gajah (kaki depan dan belakang) di Kebun Binatang Surabaya tanpa akses makanan dan air.

"Gajah tidak dirancang untuk membawa orang-orang di punggung mereka yang sering dapat menyebabkan cedera tulang belakang permanen. Selain menjadi beban di punggung mereka, kursi yang melekat di punggung gajah juga dapat membuat gesekan yang menyebabkan kulit gajah melepuh dan terinfeksi, jelasnya.

Dikatakan Marison, gajah sama juga seperti manusia yang hidup bersosialisasi dan berkelompok, memiliki keluarga dan teman-teman, merasa sakit, sedih, bahagia dan lain lain. Ini merupakan alasan-alasan bahwa perawatan mereka sangat penting.

"Gajah membutuhkan kebebasan untuk berperilaku secara alami, yang mereka tidak bisa dapatkan jika mereka dipaksa untuk mengangkut orang-orang berkeliling sepanjang hari dengan beban berat. Dimana hal tersebut dapat menganggu kesehatan fisik dan mental mereka," katanya. (BL)

-->

---

50 ribu nyawa terselamatkan bila PLTU Batubara tak jadi dibangun di Asia

January 13, 2017, 8:21 pm

≫ Next: Greenpeace ungkap keterlibatan HSBC dalam perusakan hutan di Indonesia

≪ Previous: Scorpion minta Menteri LHK larang Atraksi Gajah Tunggang

$

0

0

PLTU. Foto : ccitonline.com.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM-  Menurut hasil penelitian terbaru dari para peneliti di Universitas Harvard dan Greenpeace Internasional, sekitar 50.000 nyawa bisa diselamatkan setiap tahun hingga 2030 jika tidak ada PLTU batubara baru dibangun di Asia Tenggara, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan,

Emisi polutan udara dari PLTU batu bara di wilayah tersebut saat ini menyebabkan sekitar 20.000 lebih kematian dini per tahun, meningkat menjadi 70.000 pada tahun 2030 jika PLTU batu bara yang saat ini direncanakan, atau dalam pembangunan tetap berlanjut. Mayoritas kematian ini (55.000 pada tahun 2030) akan terjadi di Asia Tenggara.

"Sementara polusi udara di Cina dan India telah menarik banyak perhatian, termasuk dari kalangan akademik, dampak dari ekspansi penggunaan batubara pada PLTU-PLTU yang direncanakan akan dibangun di Asia Tenggara dan kawasan Asia Timur masih belum banyak diteliti," kata Shannon Koplitz, peneliti utama dalam proyek dari Harvard University melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (14/01/2017).

"Ketergantungan pada batu bara di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara akan memiliki dampak yang cukup besar dan tahan lama terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kami memperkirakan bahwa puluhan ribu kematian dini dapat dihindari melalui pilihan energi yang lebih bersih. Biaya kesehatan manusia ini harus dipertimbangkan secara serius ketika membuat pilihan tentang masa depan energi di Asia Tenggara ".

Penulis dari kelompok pemodelan Sains Atmosfer Universitas Harvard , Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dan Greenpeace memetakan emisi saat ini dari semua PLTU batu bara di wilayah tersebut, dan menggunakan model atmosfer canggih untuk menilai seberapa banyak tingkat polusi udara saat ini karena emisi batubara di lokasi yang berbeda di seluruh Asia.

Laporan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian Universitas Harvard untuk melihat tingkat morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan PLTU batu bara di Asia. Laporan ini merupakan lanjutan dari laporan studi sebelumnya  oleh Universitas Harvard dan Greenpeace Asia Tenggara yang berjudul "Kita, Batubara, dan Polusi Udara", yang memperkirakan 28.300 kematian dini setiap tahunnya dan menekankan perlunya peralihan segera menuju energi terbarukan di Indonesia. Sebuah laporan serupa menunjukkan bahwa PLTU batubara di Vietnam menyebabkan sekitar 4.300 kematian dini per tahun sedangkan penelitian yang difokuskan di Thailand menunjukkan PLTU batubara menyebabkan sekitar 1.550 kematian dini per tahun.

Jika proyek PLTU batu bara yang diusulkan tetap berlanjut, maka emisi dari batubara di Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030 dan bisa melebihi emisi batubara total di AS dan Eropa, dengan konsentrasi peningkatan terbesar di Indonesia dan Vietnam. PLTU batu bara bisa bertanggung jawab untuk 70.000 kematian dini di wilayah ini setiap tahun, menyaingi 100.000 kematian dini akibat kabut asap di Indonesia pada tahun 2015. Indonesia akan menderita jumlah tertinggi kematian dini, diikuti oleh Vietnam, disusul Myanmar yang akan mengalami kematian dini tertinggi keempat di tahun 2030.

"Ekspansi batubara yang direncanakan di Asia Tenggara memerlukan perhatian khusus karena standar emisi yang sangat lemah di negara-negara ini 'untuk pembangkit listrik. Semua negara di wilayah ini memungkinkan polusi berkali-kali lipat dari PLTU batubara baru di Cina dan India, "kata Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Asia Tenggara.

"Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesempatan sekarang untuk meninggalkan teknologi usang seperti batubara dan pindah ke energi terbarukan. Vietnam sudah mengambil langkah pertama dengan membatalkan 17 PLTU batu bara yang besar, mengurangi dampak kesehatan hingga lebih dari seperempat dari dampak semula akibat rencana ekspansi batubara negara tersebut. Pemerintah di setiap negara memiliki kesempatan untuk segera menggeser kebijakan energi mereka dan menyelamatkan  puluhan ribu nyawa warga mereka. "

Asia Tenggara merupakan salah satu daerah yang paling cepat berkembang di dunia; kebutuhan listrik di 2035 diproyeksikan meningkat 83% dari tahun 2011, lebih dari dua kali rata-rata global. Banyak negara di wilayah ini masih mengejar PLTU batu bara baru, sehingga tertinggal dari Cina dan India yang justru meningkatkan energi terbarukan.

Di antara negara-negara maju, hanya Jepang dan Korea Selatan yang  terus menonjol sebagai satu-satunya negara untuk mengejar pembangunan PLTU batu bara baru, yang sangat bertolak belakang dengan komitmen iklim dan kekhawatiran mereka tentang kesehatan masyarakat.

Cina, emitor karbon terbesar di dunia, terlihat melakukan penurunan secara keseluruhan konsumsi batubara dan emisi polutan sejak 2013 dan tren ini akan terus berlanjut, meskipun terjadi lonjakan tingkat polusi udara yang terjadi baru-baru ini. 

Beberapa pengurangan polusi udara Cina bisa akan diimbangi dengan kenaikan di Asia Tenggara, sepertinya daratan Cina  akan terpapar polusi dan menyebabkan sekitar 9.000 kematian dini pada tahun 2030, karena polusi yang disebabkan oleh kenaikan emisi batubara dari negara-negara tetangga. (WAN/BL)

-->

Greenpeace ungkap keterlibatan HSBC dalam perusakan hutan di Indonesia

January 16, 2017, 4:53 pm

≫ Next: Kisah cinta Agus dan Rahma semerbak karena sampah

≪ Previous: 50 ribu nyawa terselamatkan bila PLTU Batubara tak jadi dibangun di Asia

$

0

0

Kantor HSBC. Foto : Aksi.co

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Greenpeace Internasional hari ini menerbitkan laporan terbaru, bagaimana HSBC, bank terbesar Eropa telah memberikan pinjaman ratusan juta dollar Amerika ke sejumlah perusahaan kelapa sawit yang merusak hutan di Indonesia.

Sepanjang lima tahun terakhir saja, HSBC telah menjadi bagian dari sindikat perbankan yang mengatur pinjaman senilai 16.3 miliar dollar Amerika (dan mencapai hampir 2 miliar dollar Amerika untuk obligasi) kepada enam perusahaan kelapa sawit yang telah menghancurkan kawasan hutan hujan tropis, gambut dan habitat Orangutan di Indonesia. 

Deforestasi dan penghancuran gambut oleh sektor kelapa sawit dan bubur kertas di Indonesia secara luas telah diakui sebagai akar penyebab kebakaran hutan dan asap. Laporan dari Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan lebih dari 100 ribu orang dewasa yang meliputi Asia Tenggara telah mati secara dini dari krisis asap tahun 2015.

Laporan ini memaparkan pinjaman dan layanan keuangan dari HSBC kepada perusahaan kelapa sawit yang  bertanggung jawab atas:

• Penghancuran hutan hujan, termasuk habitat orangutan
• Perebutan tanah dari masyarakat setempat
• Beroperasi tanpa izin legal
• Pelanggaran hak pekerja dan penggunaan buruh anak
• Kebakaran hutan
• Pengeringan dan pengembangan di atas gambut kaya karbon

Banyak dari tindakan-tindakan ini melanggar hukum dan regulasi di sektor perkebunan Indonesia. Memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan ini juga berarti telah melanggar kebijakan keberlanjutan HSBC sendiri. 

Dukungan keuangan yang disediakan HSBC dan bank-bank internasional lainnya bertolak belakang dengan opini publik dan perusahaan konsumen yang meminta sawit diproduksi secara berkelanjutan.

“HSBC mengklaim sebagai bank yang terhormat dengan kebijakan yang  bertanggungjawab terkait deforestasi. Tapi entah bagaimana kata-kata bagus ini terlupakan ketika menandatangani kontrak. Deforestasi menyebabkan meluasnya kebakaran yang mengancam kesehatan jutaan orang di seluruh Asia Tenggara, dan iklim global kita. Jadi kenapa HSBC membantu dengan miliaran dollar kepada perusahaan-perusahaan ini untuk mengipasi api?,” kata Annisa Rahmawati, Jurukampanye Senior Hutan Greenpeace Asia Tenggara melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Menurut Annisa, perusahaan-perusahaan sektor kelapa sawit di Indonesia secara sengaja membuat rumit struktur korporat untuk menghindari pemeriksaan. Tapi dengan menganalisa data keuangan perusahaan dan rekening perusahaan, begitu juga dengan penelitian lapangan, Greenpeace Internasional telah melacak mereka yang bertanggungjawab atas kehancuran hutan ini melalui perusahaan induknya ke HSBC dan bank-bank internasional lainnya.

"Krisis asap akibat pembukaan hutan dan gambut setiap tahun telah membahayakan saya dan keluarga. Bank dan perusahaan yang mendorong terjadinya krisis tersebut harus bertanggung jawab karena mereka telah merenggut hak asasi kami untuk memperoleh udara bersih. Perusakan lingkungan yang tidak terkendali juga akan memberangus peradaban masyarakat lokal,” Nilus Kasmi Seran, masyarakat suku Dayak dan relawan Tim Cegah Api dari Ketapang, Kalimantan Barat.

Tahun lalu, IUCN mengubah kategori Orangutan Kalimantan dari “terancam” menjadi ‘terancam punah’, dan menyebutkan bahwa ‘penghancuran, degradasi dan terkoyaknya habitat mereka’ termasuk  konversi hutan menjadi perkebunan sebagai penyebab utama kepunahan populasi ini.

Greenpeace menganalisa angka yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang menyebut 31 juta hektar hutan hujan Indonesia telah hancur sejak 1990 - hampir setara luas Jerman. Indonesia kini telah melampaui Brasil sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, dan hari ini hanya tinggal setengah dari gambutnya yang ditutupi hutan. 

Hingga berita ini dipublis, belum tanggapan resmi dari pihak HSBC terkait laporan Greenpeace Internasional yang menuding keterlibatan HSBC dalam perusakan hutan di Indonesia.(Wan/BL)

-->

Kisah cinta Agus dan Rahma semerbak karena sampah

January 23, 2017, 3:09 am

≫ Next: Sekarang Sa Su Bisa Baca!

≪ Previous: Greenpeace ungkap keterlibatan HSBC dalam perusakan hutan di Indonesia

$

0

0

Agus dan Rahma adalah sepasang remaja Makassar, superit lainnya -- yang tengah jatuh cinta. Tapi tidak seperti remaja kebanyakan, keduanya punya kisah sendiri. Kisah cinta mereka semerbak karena sampah.

Suatu hari pada awal 2016, seorang remaja, Agus namanya, 19 tahun, tenaga kebersihan di Kecamatan Rappocini, seperti biasa dengan seragam dan helm orangenya, membawa motor sampah, memasuki lorong di Mappala. Dia mengangkut sampah yang diletakkan atau dibawa warga. Sudah kerap Agus memasuki lorong itu. Tapi hari itu lain kejadiannya. Seorang remaja putri, Rahma, 16 tahun, membawa sampah dari rumahnya kemudian diserahkan kepada Agus.

Aha, sesuatu yang lain berdesir di dada Agus ketika melihat remaja putri itu. Desir anak muda yang merasakan getar-getar aneh. Sekelilingnya seperti indah, semerbak, tiba-tiba tak ada bau sampah di bak sampahnya. Senyum Rahma mengubah segalanya.

 Sejak itu, semakin keraplah Agus memasuki larong tersebut, hanya untuk melihat seseorang yang membuat dadanya berdesir.

Suatu hari Agus, remaja asal Karunrung itu memberanikan diri berkenalan dengan Rahma. Seperti remaja kebanyakan, keduanya saling tukar nomor henpon. Hingga kemudian Agus memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Rahma setelah berulang-ulang berbalas kata lewat henpon.
Agus tidak ingat bagaimana persisnya tapi yang lekat dalam ingatannya adalah dia sudah berpacaran dengan Rahma selama 10 bulan. Ahai, sudah 10 bulan usia pacaran mereka. Kalau kalender dihitung mundur, berarti mereka mulai pacaran April 2016.

Empat bulan setelah pacaran, Rahma kemudian mengungkapkan kesediannya yang tidak pernah dibayangkan Agus: menemaninya mengangkut sampah. Rahma anteng saja ikut di motor Agus ke mana-mana, bolak-balik hingga ke tempat pembuangan akhir.

Awalnya, Rahma yang sudah agak lama tidak melanjutkan pendidikan ini, sering disoraki dan digoda teman-temannya ketika duduk di dekat Agus yang tengah membawa motor pengangkut sampah. Tapi lama-kelamaan Rahma terbiasa. Baginya, Agus adalah cowok yang baik, dan membuatnya merasa nyaman.

“Bagaimana dengan orang tua Rahma, anaknya ikut mengangkut sampah bersamamu?”
“Orang tuanya sudah tahu, Rahma menemani saya keliling mengangkut sampah. Orang tuanya sudah tahu keadaan saya.”

Bila Anda warga Kecamatan Rappocini, Makassar, mungkin pernah melihat mereka. Cinta mereka berawal karena sampah dan bersemi karena sampah. (Percik Nur Alim Djalil)

-->

Sekarang Sa Su Bisa Baca!

January 23, 2017, 3:39 am

≫ Next: KLHK bangun gerakan peduli sampah dan limbah

≪ Previous: Kisah cinta Agus dan Rahma semerbak karena sampah

$

0

0

Perubahan di Sekolah Pedalaman Papua Barat

MANOKWARI, BERITALINGKUNGAN.COM “Sekarang sa su bisa baca! Baru, sa su berani cerita depan sa pu teman-teman ee (Sekarang saya sudah bisa membaca. Saya juga sudah berani bercerita di depan teman-teman),” demikian ucapan Agus Ainusi, siswa kelas II SD Inpres 62 Gaya Baru. Agus kemudian maju ke depan sambil membawa buku yang sudah selesai dibacanya. Dengan lantang ia menceritakan apa isi buku yang dibacanya. Ada beberapa anak yang juga menceritakan ulang buku yang telah dibacanya. Maria Sayori malah menceritakan isi buku yang dibacanya dalam bahasa daerah (Bahasa Sough).

Aulia Baransai, siswa kelas IV yang juga suka membaca menyampaikan bahwa ia senang ke sekolah sekarang. Sebab guru tidak lagi marah-marah di kelas. Lagipula sekolah memiliki banyak buku yang ada gambarnya. Sejak setahun ini guru-guru SD Inpres 62 Gaya Baru Momiwaren mendapat pelatihan mengajar dari USAID PRIORITAS. Mereka belajar bagaimana mengajar dengan suasana gembira, membuat anak aktif dan berani bertanya. Mereka juga belajar bagaimana mengajari anak-anak kelas awal bisa membaca dengan terampil. Apa yang didapat di pelatihan kemudian diterapkan di kelas dengan didampingi oleh fasilitator.

“Kami menggunakan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) untuk mengajar anak-anak kelas awal. Untuk anak-anak yang lamban membaca kami gunakan Buku Bacaan Berjenjang (B3),” ungkap Satriani guru kelas 1. “Kedua paket buku ini terbukti membantu anak-anak cepat paham membaca dan berhitung,” sambungnya. BPKP adalah paket buku untuk anak kelas I-III yang ditulis dengan bahasa Indonesia dialek Papua. Ilustrasi dan contoh-contoh yang ada di buku ini dipilih dari hal-hal yang ada di Papua dan dimengerti oleh anak-anak Papua. Sedangkan B3 adalah paket buku bacaan untuk membantu anak-anak belajar membaca. B3 terdiri atas 6 level. Level A adalah buku untuk anak-anak yang baru pertama belajar membaca. Setiap halaman terdiri atas gambar dan satu kata saja. Sedangkan level B, C, D dan F isinya semakin meningkat. Anak-anak kelas awal, kelas I, II dan III dikelompokkan berdasarkan kemampuan membacanya. Mereka diajar secara bersama-sama dengan buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya. 

SD Inpres 62 Gaya Baru terletak di Kecamatan Momiwaren, Manokwari Selatan, Papua Barat. Momiwaren terletak 120 km arah selatan Kota Manokwari. Diperlukan waktu 4 jam dari Kota Manokwari untuk menjangkau Momiwaren. Ada 8 SD di Momiwaren, namun tidak semuanya aktif. Ada beberapa sekolah yang tutup karena tidak ada kepala sekolah dan gurunya. Salah satunya adalah SD Inpres 62 Gaya Baru. 

Setahun yang lalu, saat pertama tim USAID PRIORITAS berkunjung ke sekolah ini, kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Hanya ada dua guru dan seorang kepala sekolah. Itupun satu guru sudah tidak aktif lagi. Siswanya hanya 21 anak. Sekolah hanya memiliki dua ruang kelas dan satu rumah kepala sekolah yang sekaligus difungsikan untuk ruang koordinasi antara guru dan kepala sekolah. Saat kali pertama dikunjungi, anak-anak yang saat itu sedang berada di luar kelas langsung berlari menjauh. Mereka malu melihat orang asing datang. Beatrix Krey, kepala sekolah, menjelaskan bahwa kondisi sekolah sangat mencemaskan. Proses belajar-mengajar tidak terjadi setiap hari, tergantung dari kedatangan siswa dan gurunya.

Kini, setelah setahun membenahi diri, SD Inpres 62 Gaya Baru telah memiliki 58 siswa, empat ruang kelas, tujuh guru termasuk kepala sekolah dan satu ruang baca terbuka di samping sekolah. Tambahan ruang kelas didapat dari dinas pendidikan. Demikian pula pemenuhan jumlah guru. Kini setiap kelas memiliki guru. Jumlah anak kelas I ada 13 anak. Ini adalah jumlah rombongan belajar terbesar yang pernah ada di SD Inpres 62 Gaya Baru. Biasanya mereka hanya menerima kurang dari sepuluh anak setiap tahunnya.

Beatrix Krey, berupaya untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Ia memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan oleh gurunya dalam mengajar di kelas. Beatrix mengadakan pertemuan setiap dua minggu dengan semua guru untuk membahas kondisi sekolah. Tim pengajar ini membahas kehadiran siswa. Jika ada siswa yang tidak hadir, ditugaskanlah seorang guru untuk mengunjungi orangtua si siswa. Mereka juga membahas kemajuan masing-masing siswa. Jika ada siswa yang lambat belajar, belum bisa membaca, maka guru kelas akan memberikan perhatian khusus dan pendampingan khusus supaya si siswa bisa mengejar kemampuan kawan-kawannya. Tim pengajar yang dipimpin oleh Beatrix Krey juga membahas kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan operasional sekolah secara bersama-sama. Semua kebutuhan dipenuhi dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jadi semua guru tahu bagaimana dana BOS digunakan.

“Salah satu masalah yang kami hadapi adalah kurangnya ruang kelas,” ucap Dorman Ainusi, guru kelas IV. “Kami memiliki enam rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia hanya empat. Maka terpaksa kami gabungkan anak-anak kelas V dan kelas VI dalam satu ruang kelas. Anak kelas V hanya tujuh orang dan anak kelas VI hanya lima orang. Jadi kelas kami belah jadi dua.”

Untuk mengatasi kekurangan kelas, Dorman membangun Taman Baca di samping sekolah. Taman Baca ini digunakan secara bergilir untuk proses belajar-mengajar. “Anak-anak suka sekali belajar di sini,” kata Satriani guru kelas II. Selain digunakan untuk proses belajar-mengajar, Taman Baca juga menjadi tempat untuk anak-anak membaca buku bacaan. “Setiap pagi sebelum jam belajar, empat hari dalam seminggu anak-anak membaca bersama di taman baca,” sambung Satriani. Mereka bebas memilih buku bacaan yang disukai. Buku-buku bacaan ini adalah hibah dari USAID PRIORITAS dan bantuan dari beberapa orang.

Gambaran kondisi SD Inpres 62 Gaya Baru adalah gambaran persekolahan di pedalaman Papua pada umumnya. Kehadiran guru dan siswa yang jarang, ruang kelas yang kurang adalah lazim ditemui di pedalaman Papua. Itulah sebabnya hasil belajar siswa pada umumnya sangat mengecewakan. Namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dari dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru maka situasi tersebut bisa diubah. Guru-guru yang mengajar dengan ramah membuat siswa suka ke sekolah. SD Inpres 62 Gaya Baru telah membuktikan bahwa persekolahan di pedalaman Papua bisa diperbaiki. Anak-anak kelas II, III dan IV semua sudah bisa membaca. Sehingga mereka bisa belajar mata pelajaran lain di kelas V dan VI tanpa kesulitan. Anak-anak Papua adalah anak-anak yang cerdas. Dengan cara mengajar yang sesuai, mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi. (Handoko Widagdo*)

*Penulis adalah  Whole School Development Specialist USAID PRIORITAS.

KLHK bangun gerakan peduli sampah dan limbah

January 27, 2017, 7:07 pm

≫ Next: Bank Dunia dituding melemahkan komitmen perubahan iklim

≪ Previous: Sekarang Sa Su Bisa Baca!

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Menyongsong peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tanggal 21 Februari mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) laksanakan Rapat Persiapan HPSN Tahun 2017 di Jakarta, Jumat (27/1/2017). 

HPSN diperingati sebagai gerakan membangun kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam mengelola sampah, serta memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara destinasi wisata yang berkelanjutan.

Tema yang diangkat kali ini adalah “Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Gunung, Sungai, Kota, Pantai dan Laut untuk Mewujudkan Indonesia Bersih Sampai 2020”, dengan kegiatan utama  bersih pantai. Acara puncak HPSN direncanakan di kota Surabaya dengan konferensi jarak jauh (teleconference) di beberapa kota besar, yaitu Jakarta, Balikpapan, Manado dan Padang.

Mengiringi perayaan puncak HPSN, juga diadakan dialog nasional, kerja bakti bersama, pameran, rapat koordinasi nasional, dan bersih-bersih pantai di 20 lokasi seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini akan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan limbah, KLHK luncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan dan non-perizinan bidang lingkungan hidup. Sejak peresmiannya di tahun 2012, PTSP memiliki 24 jenis layanan, 14 diantaranya berbasis online dan 10 lainnya dalam proses migrasi ke sistem online.Sebanyak 2.056 pelanggan telah terdaftar secara online dan 11.378 terdaftaroffline.

Pada perayaan kelima tahunnya peluncuran PTSP di Jakarta (25/1/2017), Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya(PSLB3) KLHK, Tuti H. Mintarsih menyampaikan bahwaakan terus dilakukan peningkatan kualitasPTSP. Salah satunya dengan penambahan fasilitas “Klinik Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3”.Fasilitas inimemberikan akses publikterhadap Aplikasi Siraja Limbah Online dan konsultasi terkait pengelolaan limbah secara umum.

“Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat implementasi pelaporan pemerintah daerah dan pihak swasta terkait pengelolaan limbah B3 dan limbah Non B3 secara online”, jelas Tuti H. Mintarsih. Pelaporan tersebut menjadi kewajiban bagi pihak swasta dan pemerintah daerah, melalui terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal PSLB3 Nomor: SE.15/PSLB3/SET/PLB.2/12/2016 dan SE.16/PSLB3/SET/PLB.2/12/2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengelolaan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 Elektronik oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Melalui Siraja Limbah Online.

KLHK mendapatkan peringkat ke-2 instansi dengan indeks integritas tertinggi (nilai 7,64) Survey Integritas Sektor Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2013. Tahun 2014-2016 berada pada zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi (nilai 90,25), pada Survey Kepatuhan Kementerian yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI.Keberhasilan ini disampaikan oleh Kepala Biro Umum KLHK, Samidi.

Selain tujuan efektifitas dan efisiensi pelaporan, Aplikasi Siraja Limbah Onlinedimaksudkan untuk meningkatkan keakuratan data. Hal ini dapat mendukungIndeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang saat ini juga sedang dikembangkan.  Informasi lebih lanjut terkait Siraja Limbah Online dan Indeks Kinerjadapat diakses melalui laman pslb3.menlhk.go.id/.(BL) -->

Bank Dunia dituding melemahkan komitmen perubahan iklim

January 28, 2017, 11:28 pm

≫ Next: Oxfam kukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan

≪ Previous: KLHK bangun gerakan peduli sampah dan limbah

$

0

0

Kantor Bank Dunia. Foto : Google.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Bank Dunia menempatkan subsidi baru untuk bahan bakar fosil, melemahkan komitmen mereka untuk perubahan iklim dan upaya perlindungan hutan.

Analisis terbaru menunjukkan Bank Dunia mengeluarkan kebijakan pinjaman $ 1,35 milyar yang mendukung insentif investasi untuk proyek-proyek batubara di Indonesia, mempertaruhkan iklim, hutan dan masyarakat dalam risiko.

Kebijakan pinjaman Bank Dunia yang mendukung subsidi untuk proyek-proyek batubara, gas dan minyak melemahkan  inisiatif untuk membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti  angin,  surya dan panas bumi serta  melindungi hutan yang rentan.

Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Information Center (BIC) bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia.

Studi ini meneliti kebijakan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia 2007-2016, termasuk empat Pinjaman Kebijakan Pembangunan Infrastrukturdan satu Pinjaman Kebijakan Pengembangan Energi Berkelanjutan senilai $ 1,35 milyar dari dana Bank.

Laporan ini menyoroti bagian kecil dari Dana untuk Pengembangan Kebijakan (DPF), yang menyumbang sekitar sepertiga dari total  dana Bank Dunia, berkisar  lebih dari $ 15 milyar pada 2016.
Pengelolaan DPF menyediakan dana dalam pertukaran untuk kebijakan nasional dan reformasi kelembagaan yang disepakati bersama oleh Bank dan pemerintah yang meminjam.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Iklim, Bank Dunia mengidentifikasi pengelolaan DPF sebagai instrumen utama untuk membantu negara-negara melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon.
Investasi dalam infrastruktur rendah karbon, terutama di sektor energi, sangat penting untuk transisi ini.

Sejalan dengan itu, studi  ini melihat insentif investasi DPF-mendanai proyek-proyek infrastruktur.
Laporan ini  menunjukkan beberapa kekhawatiran besar  karena langkah-langkah yang bertentangan dengan komitmen perubahan iklim Bank Dunia.

Penempatan subsidi baru batubara – Di Indonesia, subsidi pinjaman Infrastruktur DPF diberikan  untuk proyek Public Private Partnership (PPP), termasuk pembebasan pajak, biaya pembebasan lahan, dan potensi pinjaman  pemerintah dan jaminan.

Proyek PPP yang direncanakan meliputi empat pembangkit listrik tenaga batubara (total 4.600 MW), tiga kereta api transportasi batubara (di pulau-pulau yang kaya hutan seperti Kalimantan dan Sumatera), dan satu pembangkit listrik tenaga air besar. Tidak ada proyek panas bumi, surya atau angin di dalam  PPP  yang akan mendapatkan keuntungan dari subsidi baru ini.

Di akhir program Infrastruktur DPF pada tahun 2011, Indonesia telah menjadi eksportir batubara thermal terbesar di dunia.

Ke depan, subsidi yang didukung oleh Bank Dunia menguntungkan pembangkit listrik tenaga batubara baru di Indonesia yang akan memberikan kontribusi pada kenaikan signifikan yang direncanakan pemerintah untuk pangsa batubara dalam bauran tenaga pembangkit dari 35 persen menjadi 66 persen pada 2022.

Menurut Nezir Sinani, BIC Manager untuk Eropa dan Asia Tengah, Bank Dunia telah berjanji untuk membantu negara-negara beralih ke jalur pembangunan rendah karbon khususnya dengan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan mempromosikan pajak karbon.

Namun, kebijakan pinjaman Bank Dunia malah sebaliknya, mereka  memperkenalkan keringanan pajak untuk pembangkit listrik batubara dan infrastruktur ekspor batubara.

Subsidi baru eksplorasi bahan bakar fosil – Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) dalam Assessment Report Kelima (2014) mengenai cadangan anggaran karbon dan bahan bakar fosil yang tersisa, dalam rangka memenuhi tujuan yang disepakati secara internasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C, setidaknya dua pertiga dari cadangan bahan bakar fosil yang ada harus dibiarkan di dalam tanah. Kebijakan Bank Dunia mendukung subsidi eksplorasi langsung bertentangan dengan tujuan tersebut.

DPF energi terbaru yang diterapkan di Indonesia menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi insentif fiskal baru untuk kontrak guna  meningkatkan investasi di hulu/eksplorasi operasi gas, “termasuk insentif untuk mengembangkan bidang marjinal dan sumber daya yang tidak konvensional.” Insentif tersebut secara langsung telah mengancam kesepakatan global, di mana Bank Dunia telah berjanji untuk mendukung.

Dukungan yang kurang memadai untuk energi terbarukan – Indonesia memiliki sumber daya panas bumi terbesar di dunia dan sumber energi yang belum banyak dimanfaatkan seperti tenaga surya dan angin. Studi ini menunjukkan bahwa DPF memuat rencana feed in tariff untuk tenaga panas bumi.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, bila digunakan secara efektif,  DPF, dapat menghilangkan  hambatan untuk investasi energi terbarukan, termasuk kerangka hukum yang tidak memadai; kurangnya studi kelayakan; dan kurangnya insentif untuk eksplorasi panas bumi.

Merusak tata kelola pemerintahan dan mengancam hutan – Operasi  DPF di Indonesia telah mendorong dipercepatnya pengeluaran  perizinan dan prosedur pembebasan lahan untuk investasi infrastruktur.

Laporan ini menemukan bahwa perubahan ini memperburuk pemerintahan yang lemah lingkungan, hak kepemilikan lahan, dan tekanan terhadap hutan. Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga dan tingkat laju deforestasi tercepat di dunia. Hutan-hutan ini sangat penting, tidak hanya untuk banyak orang yang bergantung untuk mata pencaharian mereka, tetapi juga untuk iklim dunia.

Akibat deforestasi, Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keenam di dunia. Jika dilindungi, hutan Indonesia menyimpan karbon lebih dari yang dikeluarkan AS setiap tahun.
Dengan meningkatkan ketergantungan pada batubara dengan bantuan Bank Dunia, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia  dari sektor listrik berada di jalur yang akan melampaui pengurangan emisi melalui inisiatif penurunan laju deforestasi.

Banyak proyek infrastruktur PPP mendatang didukung oleh DPF Bank Dunia teridentifikasi sebagai penyebab deforestasi, termasuk minyak, gas, pertambangan batubara, tenaga air besar, dan jalan. Salah satu perkiraan yang diterbitkan oleh Food and Environment  Reporting Network (FERN) menempatkan 8,6 juta hektar hutan di Indonesia berisiko dari pertambangan batubara atau hampir sembilan persen dari total tutupan hutan.

Selanjutnya,  DPF Bank Dunia terbaru di Indonesia mempercepat prosedur perizinan untuk Independent Power Producers (IPP) dengan mengambil otoritas perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memberikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, yang mandatnya adalah untuk meningkatkan investasi, tidak melindungi lingkungan atau mengelola hutan. Pelemahan tata kelola lingkungan ini, terutama menyangkut  rencana pembangunan IPP Indonesia bersumber batubara yang ditargetkan harus menghasilkan 60% dari target 18 GW  – dalam 5 tahun ke depan.

Selain itu, DPF di Indonesia juga mempercepat prosedur pembebasan lahan yang melemahkan kemampuan masyarakat setempat untuk melindungi tanah mereka dari pembangunan. Salah satu proyek tertentu, pembangkit listrik tenaga batubara Batang, Jawa Tengah, telah tertunda selama lebih dari empat tahun karena penolakan pemilik lahan  setempat untuk menjual tanah mereka. UU Pelepasan Lahan tahun 2012 didukung oleh Bank Dunia yang akhirnya memberi pemerintah kekuasaan untuk mengusir mereka.

Arif Fiyanto dari Greenpeace Indonesia mengatakan perjuangan  panjang dari masyarakat lokal yang menolak  proyek batubara di Indonesia adalah salah satu kasus yang paling sensitif di negeri ini. Bank Dunia telah benar-benar mengabaikan  tuntutan masyarakat lokal dalam sengketa tersebut.

“Hal ini sangat menyedihkan, Bank Dunia salah langkah untuk memberikan pinjaman uang kepada pemerintah Indonesia agar mempercepat prosedur pembebasan lahan pada saat masyarakat setempat menolak untuk direlokasi. Kebijakan pinjaman seharusnya memastikan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan dan dijaga dari bahaya bukan justru  dipercepat  sehingga merugikan masyarakat. Inilah yang terjadi di Indonesia.”tuturnya melalui keterangan tertulisnya.

Baik BIC maupun Greenpeace mendesak Bank Dunia untuk memperhatikan kebijakan mereka  untuk menghadapi perubahan iklim dengan memberikan insentif yang tepat untuk jalur pembangunan rendah karbon.

Kedua lembaga itu juga menyerukan kepada Bank Dunia untuk mendukung insentif yang langsung ditujukan untuk mendukung energi terbarukan melalui DPF, dan lebih transparan tentang langkah-langkah dan insentif terkait dengan operasi DPFdi Indonesia , serta proyek-proyek yang dijadwalkan untuk dukungan DPF.(Wan)
-->

Oxfam kukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan

October 16, 2016, 5:37 am

≫ Next: 2 Kampung di Papua dapat izin pengelolaan hutan desa

≪ Previous: Bank Dunia dituding melemahkan komitmen perubahan iklim

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Menyambut Hari Pangan Se-Dunia, 16 Oktober 2016, Oxfam di Indonesia mengukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan.

Sembilan nama ini dipilih melalui kompetisi video anak muda dan penelusuran atau scouting. “Event ini bukti Oxfam sangat peduli terhadap pengakuan peran perempuan dalam rantai pangan,” kata Budi Kuncoro, Country Director Oxfam di Indonesia.

Sembilan perempuan pejuang pangan tersebut adalah Giyem (Pati), Ummi Kalsum (Aceh Besar), Seliwati (Luwu Utara), Daeng Karra (Makassar), Nurlina (Pangkep), Sri Rohani (Kebumen), Catur Rini (Bogor), Beatrix Rika (Sikka) dan Erna Leka (Tulang Bawang).

Dini Widiastuti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia mengatakan sembilan perempuan pejuang pangan tersebut terbukti mampu menjadi inspirasi komunitas dan menjadi penggerak masyarakat di tingkat basis. “Kepemimpinan mereka sangat menonjol,” katanya dalam penganugerahan Perempuan Pejuang Pangan Oxfam 2016 di Jakarta, Minggu (16/10).



Perempuan-perempuan tersebut terlibat langsung dalam mempertahankan lahan pertaniannya, memimpin penerapan pertanian dengan varietas lokal yang lebih adaptif terhadap iklim dan lingkungan setempat serta membudidayakan pertanian hidroponik untuk mengatasi sempitnya lahan. Perempuan pejuang pangan di pesisir berperan penting dalam merestorasi hutan mangrove sebagai habitat ikan-ikan tangkapan para nelayan.

“Berinvestasi pada perempuan pejuang pangan berkontribusi besar dalam upaya mengakhiri kelaparan di komunitas dan dapat menghindarkan masyarakat dari dampak perubahan iklim secara global,” lanjut Dini.

Mardha Tillah, Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI) mengatakan bahwa event ini sangat tepat untuk menciptakan ruang bagi generasi muda agar dapat bersentuhan dengan isu pangan. “Anggapan bahwa perempuan hanya berperan kecil dalam rantai pangan, masih menjadi pemahaman umum. Namun begitu, paling tidak, puluhan video yang kemudian didaftarkan ke dalam skema kompetisi ini menceritakan lain. Begitu juga hasil dari penelurusan tokoh”. 

Dalam penyelenggaraan even kompetisi video anak muda, Oxfam di Indonesia bekerjasama dengan Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Secara keseluruhan panitia menerima 48 nama nominasi perempuan pejuang pangan dari seluruh Indonesia. 34 nominasi diperoleh lewat kompetisi video anak muda dan 14 melalui penelusuran tokoh.

Dari 48 nominasi yang masuk prosentase terbesar berasal dari Pulau Jawa (63%), Sumatera (12%), Sulawesi (8%), Nusa Tenggara (15%) dan Kalimantan (2%). Sedangkan subsektor pertanian para kandidat adalah pertanian 75%, nelayan (17%) dan urban farming (6%).  (BL)

-->

---

2 Kampung di Papua dapat izin pengelolaan hutan desa

March 8, 2017, 9:27 am

≫ Next: Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

≪ Previous: Oxfam kukuhkan 9 Perempuan Pejuang Pangan

$

0

0

PAPUA, BERITALINGKUNGAN.COM– Setelah berjuang selama hampir satu dekade mempertahankan hutan mereka, masyarakat Kampung Manggroholo dan Sira, Papua Barat berhasil memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa.

Hutan Desa pertama di Tanah Papua ini adalah harapan baru bagi perlindungan surga kekayaan hayati dunia yang kini penghancurannya telah terlihat akibat ekspansi perkebunan sawit dan bubur kertas.
Bertempat di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Teminabuan, Pelaksana tugas Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Niko Tike secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk masyarakat Kampung Manggroholo dan Kampung Sira, Kabupaten Sorong Selatan.

Ritual adat dan tarian tradisional Tihor, Sayo, dan Salawa menyambut tamu acara penyerahan surat keputusan tersebut dan sekitar enam puluh perwakilan warga dari kampung-kampung di Lansekap Knasaimos tersebut menyambutnya secara sukacita.

“Ini bukan saja kemenangan bagi kami masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tapi juga bagi semua masyarakat terutama di Papua yang hutannya masih sangat banyak. Kelestarian hutan bisa membuat masa depan generasi kami lebih terjamin,” ujar Fredrick Sagisolo, ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos.

“Kami punya target harus menyelesaikan perluasan hak hutan desa ke semua kampung yang ada di wilayah adat Knasaimos.”tuturnya.

Luas kedua Hutan Desa tersebut mencapai 3.545 hektar, namun ini masih di bawah lima persen dari hutan hujan di Lansekap Knasaimos yang memiliki luas 81.646 hektar. Sekitar empat suku hidup bergantung pada kelestarian hutan hujan Knasaimos.

Kawasan hutan ini mengalami tekanan akibat pembalakan liar pada kurun waktu 2004-2005. Laporan EIA bersama Telapak tahun 2005 menyebutkan bahwa penebangan kayu bernilai tinggi seperti Merbau di Papua termasuk Knasaimos, mengalir deras ke Cina dengan volume rata-rata 300 ribu meter kubik per bulan.

Kemandirian masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo tidak terlepas dari kegiatan pendampingan yang dilakukan Bentara Papua bersama Greenpeace Indonesia.

Berbagai kegiatan telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu mulai dari penguatan kelembagaan desa, pemetaan partisipatif, survei potensi hutan, pembuatan rencana Hutan Desa hingga pelatihan pemanfaatan damar, gaharu dan sebagainya.

“Greenpeace mendukung skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat. Hutan Papua yang kini sudah mulai berkurang akibat ekspansi perkebunan sawit harus dipertahankan. Inspirasi komitmen masyarakat Manggroholo-Sira bisa menjadi penghadang deforestasi di Papua, setidaknya bisa segera diterapkan di Knasaimos,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia kepada Beritalingkungan.com melalui keterangan tertulisnya (9/3/2017).

Sementara itu Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Tike mengatakan, hutan itu ibarat ibu kita yang menyediakan kebutuhan hidup kita, sehingga wajib dijaga dan digunakan dengan baik, agar kebutuhan kita selalu tersedia saat ini maupun di masa mendatang. Bila hutan rusak, maka bencana akan terjadi bagi kita.
-->

Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

March 15, 2017, 10:35 am

≫ Next: Petani menyemen kaki menolak pembangunan Pabrik Semen

≪ Previous: 2 Kampung di Papua dapat izin pengelolaan hutan desa

$

0

0

Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom).

 

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai rusaknya ekosistem Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua, oleh Kapal MV Caledonian Sky, adalah bentuk kelalaian kolektif.

Sebab, menurut Rofi, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui dan memahami adanya kapal berbobot lebih dari 4.200 GT yang melewati perairan dangkal tersebut.

“Terlebih, dalam proses evakuasi kapal hingga menabrak terumbu karang tersebut dikabarkan menggunakan Kapal penarik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)," jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).

Rofi pun memertanyakan beberapa persoalan terhadap kasus ini. Terkait, mengapa Kapal sebesar itu tidak dapat mendeteksi kedalaman, padahal dilengkapi teknologi yang modern? Padahal, dalam dunia perairan, sudah seharusnya pengelola kapal memahami alur laut dan 'peta' kontur daerah yang akan disinggahi.

Ironisnya semua kejadian tersebut, lepas dari pengawasan otoritas resmi sehingga Kapal tersebut masuk ke perairan dangkal di Raja Ampat.

"Ini bentuk kelalaian kolektif yang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan dengan terintegrasi. Pemerintah harus segera meminta klarifikasi kepada pemilik kapal dan mengevaluasi sistem kesyahbandaran dengan lebih baik" tegas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Rofi menyesalkan bahwa langkah untuk menarik Kapal tersebut tidak dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat ketika Kapal  terhempas di perairan dangkal Raja ampat, cukup lama dan diketahui oleh otoritas resmi.

"Pemerintah harus segera membuat langkah nyata meminta ganti rugi terhadap pemilik Kapal MV Caledonian Sky dan segera membuat perencanaan perbaikan terumbu karang secara serius," pungkasnya.

Sebagai Informasi, Kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat dan telah menyebabkan kerusakan yang parah, pada Rabu (15/3).

-->

Petani menyemen kaki menolak pembangunan Pabrik Semen

March 15, 2017, 11:03 am

≫ Next: Astra kembali menggelar program Satu Indonesia Awards 2017

≪ Previous: Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

$

0

0

Foto: JMPPK.

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Sekitar 40 petani kembali melakukan aksi dengan cara memasung diri di depan Istana Presiden, menolak industri semen di pegunungan Kendeng utara, Jawa Tengah (16/03).

Mereka mendesak agar Presiden RI dan Gubernur Jawa Tengah menaati putusan final Mahkamah Agung agar izin dicabut. (DDL/BL)

Astra kembali menggelar program Satu Indonesia Awards 2017

March 19, 2017, 6:30 pm

≫ Next: PT Hutama Karya kembali membuka kesempatan kerja

≪ Previous: Petani menyemen kaki menolak pembangunan Pabrik Semen

$

0

0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- PT Astra International Tbk (Astra) kembali menggelar program SATU Indonesia Awards yang dipersembahkan untuk anak-anak muda Indonesia yang kreatif dan mampu memberdayakan serta menggerakkan masyarakat daerah tempat tinggalnya, untuk tujuan positif, mulai dari ujung timur sampai barat Nusantara.

Tahun ini, untuk ke-8 kalinya, Astra kembali memulai program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards. Dibuka pada hari ini (20/3) di Jakarta, bincang inspiratif SATU Indonesia Awards (SIA) menghadirkan Fasli Jalal, salah satu dewan juri SIA yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI 2010-2012 sekaligus Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Mewakili bagian timur Indonesia, hadir Risna Hasanuddin dari Papua, penerima apresiasi SIA kategori Pendidikan tahun 2015, serta Ichsan Rusydi dari ujung barat Indonesia, serambi Mekkah Aceh, penerima apresiasi SIA kategori kelompok tahun 2016.

“Kedua penerima apresiasi SIA ini dipilih untuk mewakili wilayah bagian Timur sampai Barat Indonesia. Astra menyadari bahwa masih banyak pemuda-pemuda di pelosok Nusantara yang selalu mendedikasikan dirinya dalam berkontribusi positif dan meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar mereka,” kata Mulawarman, Public Relations Division, Corporate Communications PT Astra Internasional Tbk melalui keterangan tertulisnya yang diterima Beritalingkungan.com (20/3).

Dijelaskan, program tahunan SATU Indonesia Awards tahun 2017 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mencari pemuda-pemudi terpilih Indonesia yang telah memberdayakan serta menggerakkan masyarakat daerah tempat tinggalnya. Di HUT ke-60 Astra tahun ini, Astra akan memberikan bantuan dana pengembangan masyarakat sebesar masing-masing Rp60 juta untuk penerima apresiasi tingkat nasional.

Selain itu, penerima apresiasi juga akan mendapatkan pembinaan kegiatan dari Astra. Mereka yang terpilih menjadi penerima SATU Indonesia Awards adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
– Berusia maksimal 35 tahun;
– Individu atau kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 orang;
– Memiliki kegiatan yang orisinal; Penggiat/kegiatannya telah berlangsung minimal 1 tahun;
– Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional;
– Bukan karyawan Grup Astra dan Tempo Media Group.
– Dapat mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti SATU Indonesia Awards 2017.

Kegiatan yang dapat didaftarkan dalam program ini adalah kegiatan yang dapat membantu dan mengusahakan orang lain agar bisa menjadi mandiri, dengan memberikan solusi, cara atau alat, bukan sekadar memberikan sumbangan atau donasi yang berdampak sementara. Juga dapat berupa pelatihan keterampilan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat yang kurang beruntung, sehingga mereka punya keahlian dan dapat hidup mandiri.

Kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan tersebut akan dinilai berdasarkan parameter berikut:
– Motif: Ide awal, jenis kegiatan, tujuan/motivasi/sasaran, bidang prestasi, usaha untuk mewujudkan dan pihak-pihak yang bekerjasama dan lembaga pendanaan.
– Hasil: Kegiatan dan hasil yang telah diciptakan.
– Jangkauan: Jumlah dan dampak pada orang atau sistem yang telah dibangun melalui program-program yang telah dilakukan.
– Kesinambungan: Menilai komitmen untuk melanjutkan kegiatan.

Sampai saat ini, telah terdapat 39 orang penerima apresiasi SATU Indonesia Awards yang telah berkarya dalam berbagai kategori Pendidikan, Lingkungan, Wirausaha, Kesehatan, Teknologi dan Kelompok.

Dewan juri SATU Indonesia Awards 2017 terdiri dari Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Indonesia), Prof. Nila Moeloek (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), Prof. Fasli Jalal (Wakil Menteri Pendidikan Nasional RI 2010-2012 dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta), Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan) dan Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi).

Seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui keberadaan dari para pemuda yang memiliki kriteria di atas dapat ikut terlibat dengan merekomendasikan dan mendaftarkan calon peserta mulai dari tanggal 20 Maret 2017 – 10 Agustus 2017. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat dilakukan di www.satu-indonesia.com. (BL)






-->

PT Hutama Karya kembali membuka kesempatan kerja

August 9, 2017, 1:17 am

≫ Next: Puncak Hari Konservasi Alam Nasional dipusatkan di Taman Nasional Baluran

≪ Previous: Astra kembali menggelar program Satu Indonesia Awards 2017

$

0

0

PT Hutama Karya adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang kontruksi. Berawal dari perusahaan swasta yaitu Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia-Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya. Kemudian perusahaan ini beganti nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.

1. Hutama Karya (Persero) Kembali membuka kesempatan berkarir kepada anda dengan mengisi posisi sebagai berikut:
2. Staff Administrasi (SA).
3. Supervisior (SV).

General requirement:
–  Warga Negara Indonesia(WNI)
–  Pria/Wanita, Umur min 19 th & max 42 th,
–  Pendidikan minimal S1,S2,D1,D2,D3,SMK, semua jurusan,
– Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Paling Rendah 2,75
–  Memiliki min 1 tahun pengalaman di bidangnya masing-masing,
–  Sehat Jasmani & Rohani,Bebas Narkoba & Berkelakuan Baik.
–  Bersedia ditempatkan di wilayah kerja PT Hutama Karya (Persero)
Company facilities:
  Gaji pokok Rp. 14.500.000 / bulan
  Gaji karyawan baru Rp. 8.550.000 / bulan
  Asuransi Kesehatan
  Seragam Kerja
  Uang Transportasi dan Makan Rp. 45.000/Hari.

Work Location:Seluruh Indonesia/Semua Cabang PT Hutama Karya (Persero).

Completeness of application file:
1. Surat lamaran dan Daftar Riwayat Hidup.
2. Foto Copy ijazah dan transkrip
3. Foto Copy KTP
4. Pasfhoto ukuran 4 x 6 cm
5. No Telpon/HP
Kirimkan lamaran dan CV lengkap via Email,
Ke HRD PT. Hutama Karya (Persero) ke E-mail:
  hutama.karya@pacific-ocean.com 
Note:
1. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan kami proses
2. Tuliskan nama posisi yang anda inginkan disubject Email . -->