Quantcast
Channel: Beritalingkungan.com | Situs Berita Lingkungan | The First Environmental Website in Indonesia
Viewing all 1284 articles
Browse latest View live

Puncak Hari Konservasi Alam Nasional dipusatkan di Taman Nasional Baluran

$
0
0
 
SITUBONDO- BERITALINGKUNGAN.COM- Potensi wisata alam pada kawasan konservasi di Indonesia berada pada 556 unit kawasan konservasi seluas sekitar 27 juta hektar. 
Menurut fungsinya dikelola sebagai Taman Nasional sebanyak 52 unit, Taman Wisata Alam 118 unit, Taman Hutan Raya 28 unit, Taman Buru 11 unit, Cagar Alam 219 unit, Suaka Margasatwa 72 unit, serta Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam sebanyak 56 unit.
Untuk memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, Presiden RI pada tahun 2009 melalui Keputusan Presiden no. 22 Tahun 2009 telah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Tanggal tersebut merupakan tanggal ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pada tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyelenggarakan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dengan tema “Konservasi Alam – Konservasi Kita”, yang puncaknya  dilaksanakan di Taman Nasional (TN) Baluran di Kabupaten Situbondo - Jawa Timur. Makna dan pesan yang terkandung dalam tema tersebut adalah bahwa konservasi alam itu pada hakikatnya adalah untuk kehidupan kita umat manusia serta mahluk hidup lainnya.
Penentuan lokasi puncak HKAN tahun 2017 pada TN Baluran merupakan pilihan tepat. Hal ini disebabkan karena taman nasional ini merupakan milestone upaya konservasi alam, dan merupakan salah satu taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia bersama 4 taman nasional lainnya. Selain itu, TN Baluran memiliki type ekosistem savana yang khas perpaduan ekosisten lautan, pantai dan daratan yang menghasilkan keanekaragaman hayati luar biasa sehingga mendapat julukan “little africa van java” dengan jenis-jenis satwa liar besar seperti banteng, kerbau liar, rusa, dll.
Sebagai bagian rangkaian acara peringatan HKAN 2017, Ketua Panitia Pelaksana Hari Konservasi Alam Nasional, Is Mugiono, membuka secara resmi Pameran Konservasi Alam dan Produk Unggulan dalam rangka Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2017 yang berlangsung dari tanggal 8 – 11 Agustus 2017 di TN Baluran.
Pameran kali ini diikuti 36 institusi, terdiri dari Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK (KSDAE) 24 institusi, Direktorat lingkup KSDAE 3 institusi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Jawa Timur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur 1 institusi, SKPD Kabupaten Situbondo 1 institusi, Perhutani 2 institusi, dan mitra lainnya 4 institusi.
Penyelenggaraan Pameran Konservasi Alam pada setiap peringatan HKAN telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2015. Pameran tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kali sejak HKAN diperingati secara nasional, mulai di TN Ujung Kulon (2015), TN Bali Barat (2016) dan TN Baluran tahun 2017.
Is Mugiono selaku Ketua Panitia Pelaksana HKAN, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pameran konservasi sebagai sarana memperkenalkan dan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan konservasi, menumbuhkan persepsi dan kesadaran pentingnya konservasi, dan memotivasi peserta jambore.
“Pameran konservasi alam kali ini selain sebagai ajang untuk sosialisasi, promosi dan edukasi juga diharapkan menjadi ajang pamer “success stories” kegiatan-kegiatan konservasi alam yang dilakukan masing-masing tempat, baik dari aspek perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan”, tegas Is Mugiono.
Pada berbagai kesempatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa “Keberadaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya harus kita jaga agar proses-proses ekologis pendukung sistem penyangga kehidupan tetap berjalan sehingga mampu memberikan manfaat secara lestari dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia baik saat ini dan masa mendatang”. (BL) -->

KLHK Resmikan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng

$
0
0

PONTIANAK, BERITALINGKUNGAN.COM- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2016 telah menginisiasi “PATROLI TERPADU PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN” bersama berbagai pihak. 

Kegiatan yang melibatkan unsur dari Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI dan masyarakat desa ini berperan penting dalam menekan potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak. Belajar dari tahun sebelumnya, KLHK kembali melaksanakan kegiatan ini dengan menambah jangkauan kerja dan mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran di tingkat tapak sesuai Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara tanggal 23 Januari 2017.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menjelaskan bahwa kegiatan Patroli Terpadu ini diinisiasi dan didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini adalah upaya optimalisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa. 

Setiap harinya, tim Patroli Terpadu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan deteksi dini tingkat kerawanan kebakaran dengan basis desa. Hasil pelaksanaan kegiatan setiap hari dilaporkan secara berjenjang mulai dari satgas desa, satgas kabupaten/provinsi sampai ke tingkat pusat melalui jejaring komunikasi aplikasi smartphone (whatsapp) sehingga akan mudah dimonitor dan ditindaklanjuti dalam waktu yang lebih singkat terutama pada saat kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Raffles mengatakan bahwa, untuk tahun 2017 kegaitan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini sudah dimulai sejak 11 Mei 2017 di Provinsi Riau (65 posko desa) dan Sumatera Selatan (50 posko desa), sedangkan untuk Kalimantan Barat sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2017 dan akan berlangsung sampai bulan November 2017. 

Di provinsi Kalimantan Barat, kegiatan patroli terpadu dilaksanakan di 60 posko desa dengan basis wilayah kerja Daops Manggala Agni meliputi Daops Pontianak 13 posko desa, Daops Singkawang 11 posko desa, Daops Sintang 15 posko desa, Daops Ketapang 13 posko desa dan Daops Semitau 8 posko desa. Dari 60 posko desa tersebut dapat dijangkau paling tidak 120 desa rawan kebakaran hutan dan lahan.

"Menindaklanjuti kondisi yang semakin rawan, saat ini juga sedang dipersiapkan kegiatan patroli terpadu di provinsi Sumatera Utara (15 posko desa), Jambi (20 posko desa), Kalimantan Tengah (55 posko desa), Kalimantan Selatan (20 posko desa) dan Kalimantan Timur (15 posko desa) yang rencananya akan dimulai pada minggu ke 2 dan ke 3 bulan Agustus ini." tandas Raffles. Khusus untuk kegiatan patroli terpadu, KLHK menargetkan dapat menjangkau 731 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 8 provinsi rawan.

Secara umum, Raffles menjelaskan kondisi hotspot saat ini untuk deteksi dari Satelit NOAA memperlihatkan kenaikan apabila dibandingkan tahun 2016 ke 2017. Pada periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 1.295 hotspot di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pada periode 1 Januari - 8 Agustus 2017 terdeteksi 1.345 hotspot atau naik sebesar 8%. 

Sedangkan untuk deteksi satelit Terra/Aqua (NASA) dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80%, untuk periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 2.171 hotspot sedangkan pada tahun 2017 pada periode yang sama terdeteksi 348 titik atau terjadi penurunan sebesar 84%. Khusus untuk Kalimantan Barat, perbandingkan antara tahun 2016 dan 2017 baik deteksi satelit NOAA 19 maupun Terra/Aqua menunjukkan kenaikan. 

Deteksi satelit NOAA untuk periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 99 hotspot di Kalimantan Barat, periode yang sama untuk tahun 2017 telah terdeteksi 201 hotspot. Sedangkan untuk satelit Terra/Aqua pada periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 10 titik, pada periode yang sama untuk tahun 2017 terdeteksi 72 titik.

Raffles mengingatkan kembali tentang arahan Presiden Jokowi pada Rakernas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terutama pada sisi pentingnya pencegahan sampai di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat dan sinergi antar pusat dan daerah.

"Semua pihak harus mengambil peran dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.", pungkas Raffles (BL) -->

Pesan pada Cyclop untuk Pak Jokowi

$
0
0
Panorama bukit dan danau sentani diliat dari atas pesawat. Foto : Beritalingkungan.com/Marwan Azis
Oleh: Adiani Viviana*
  
Selamat pagi, Gunung Cyclop
Sampai di sini saja sa bisa menatapmu
Sampai jumpa lagi. Sa titip pesan ini padamu
 
Si Bapak su datang lagi ke Tanah ini
Mau penuhi janji atau bikin janji kaa?
 
Hadir memang lebih dari sekadar ada
Tapi tetap, harus banyak dan terus mendengar dan melihat yang terjadi di Tanah ini
 
Mungkin trada lagi air mata
Namun keringat perjuangan takkan pernah kering, terus mengalir
Untuk hutan sagu yang dilenyapkan, untuk suara-suara yang dibungkam,
Untuk nyawa-nyawa yang ditiadakan paksa, untuk mutiara yang dirampas,
Untuk identitas yang dihancurkan
 
Di sini, di poros Tanah ini, udara tak lagi ringan dihirup
Berat. Sama beratnya dengan Mama Dolly pu cerita hidup
 
Ia perempuan yang melahirkan 12 anak
Kini Mama Dolly pu badan pun su sering tra enak
Kini, ia menanggung hidup sendiri
Suami su meninggal karena sakit
Dan ratusan Mama Dolly tersebar di Tanah ini
 
Iya, hadir memang lebih dari sekadar ada
Dan kehadiran Bapak di Tanah ini selalu menyisakan berbagai cerita
Sa tratau, apakah selalu begini, banyak Polisi dan TNI beraksi
Saat Bapak akan datang ke Tanah ini
Mobil dan motor bersirine riuh menjelang Bapak tiba
Menimpa suara sirine ambulance
Di Tanah ini, hampir setiap hari suara sirine ambulance nyaring menyayat
Entah berisi mayat, maupun manusia yang sedang sekarat
 
Infrasutruktur yang sedang Bapak canangkan ini, mau ke mana arahnya?
Hanya mengikuti angin berbisik saja kaa?
Jangan lupakan dampak
Jangan tinggalkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan ribuan perempuan dan anak
 
Atau Tanah ini tak perlu itu?
Dengarkan hati dan suara Tanah ini!
 
Sepertinya, di poros Tanah ini, hujanpun mulai enggan berkawan;
Hujan malam hari tak lagi menghadirkan langit bersih di waktu pagi
Hujan menyisakan sampah berserak di sana sini
Air got-got meluap ke jalanan
Hujan juga menyisakan cerita lenyapnya internet pu jaringan
 
Ya, langit dan awan yang memayungi tanah ini tak lagi sebersih dan sebiru dahulu
Gurat-gurat asap dan debu menjadikannya kelabu
Mirip kelabunya nasib hutan sagu
Trada lagi sa lihat gerombolan kupu-kupu
 
Barangkali hanya gunung Cyclop yang trada berubah
Sekejap memandangnya, ia masih tampak berwibawa, anggun dan gagah
Menatapnya menggetarkan jiwa
 
Kepada Cyclop, mungkin kita bisa bertitip pesan
Agar ia ingatkan Si Bapak dan kawan-kawannya;
Jika mereka sakiti dan lalai penuhi kewajiban
Jika mereka terus membelenggu kebebasan
Jika mereka terus memperkosa Ibu Kandung dari orang-orang di sini: Tanah ini !!
 
 
Sentani, 18 Oktober 2016
  
*Penulis adalah Pekerja Hak Asasi Manusia
-->

KLHK gelar Pelatihan Pengendalian Karhutla di KPH Aceh

$
0
0

ACEH, BERITALINGKUNGAN.COM- Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya meningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian karhutla. 

Di penghujung tahun 2017, sebanyak dua regu (30 orang) dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh Barat dan KPH Wilayah V Gayo Lues, Provinsi Aceh, berkesempatan mendapat pelatihan pengendalian karhutla.

Pelatihan yang berlangsung mulai 13 – 15 Desember 2017 ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Saminudin B. Tou. Dalam arahannya, Saminudin berharap agar Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) yang telah terbentuk, akan siap dan mampu mengatasi kejadian karhutla di wilayah Provinsi Aceh terutama di areal kerja KPH.

"Penguatan kapasitas pada KPH ini sangat membantu Pemerintah Daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dalam mengatasi karhutla di Provinsi Aceh", ujarnya.

Sementara, mewakili Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Kepala Sub Direktorat Tenaga dan Sarana Prasarana, Agus Haryanta, menjelaskan, dalam pelatihan ini, peserta diberi materi tentang pengendalian karhutla, meliputi praktek pencegahan dan pemadaman, dengan narasumber dari Manggala Agni Daops Sibolangit, Sumatera Utara.

“Pelatihan pengendalian karhutla pada KPH-KPH dilaksanakan secara prioritas pada wilayah-wilayah dengan intensitas kebakaran cukup tinggi. Di, Aceh terdapat lahan gambut yang rawan terjadi karhutla seperti di Wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya sehingga perlu dibentuk Brigade Pengendalian Karhutla di wilayah KPH tersebut",  Agus menambahkan.

KPH IV Aceh Barat, meliputi wilayah pesisir kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, sedangkan KPH V berada di Gayo Lues, meliputi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hampir setiap tahun di kedua KPH tersebut terjadi karhutla, bahkan Kabupaten Aceh Barat sempat menetapkan status siaga darurat karhutla  dari tanggal 10 Juli 2017 hingga 30 September 2017.

Namun secara umum, karhutla di Provinsi Aceh tahun 2017 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2016. Sampai dengan data bulan Oktober 2017, luas karhutla di Aceh menurun 59,04 % dari angka tahun 2016.

Adapun hingga malam ini pukul 20.00 WIB, (15/12/2017), Posko Pengendalian Karhutla 
KLHK melaporkan nol hotspot berdasarkan satelit NOAA, sedangkan pada satelit TERRA AQUA (NASA), terpantau sebanyak 17 hotspot, yang tersebar di Provinsi Papua, Sulawesi Selatan,  dan Sulawesi Utara. Keseluruhan hotspot ini telah dilakukan groundcheck.
 
Dengan demikian, selama 1 Januari – 15 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA, terdapat 2.568 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.819 titik, sehingga menurun sebanyak 1.251 titik (32,76 %). Sedangkan total 2.397 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, dan saat ini telah menurun sebanyak 1.434 titik (37,43%), dibandingkan tahun 2016.(BL)
-->

Cegah Karhutla sebagai Upaya Bela Negara

$
0
0

PONTIANAK, BERITALINGKUNGAN.COM- Sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggota Manggala Agni dituntut memiliki etos kerja, nilai perjuangan dan kerjasama tim yang baik. Hal ini diperlukan dalam menentukan langkah cepat dan tepat pengendalian karhutla, terutama pada medan yang berat.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan KLHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui sejumlah kegiatan pelatihan.

“Kami mengharapkan dengan terselenggaranya berbagai kegiatan tersebut, Manggala Agni lebih terasah lagi keterampilan menghadapi medan tugasnya. Penting juga bagi mereka memperhatikan prinsip keselamatan ketika bertugas karena beratnya medan yang dihadapi”, ungkap Raffles.

Mendukung hal ini, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Penyegaran Anggota Manggala Agni tahun 2017. Kegiatan dalam format pelatihan bersama bela negara khususnya dalam pengendalian karhutla ini, dilaksanakan di Lapangan Tembak Rindam XII/Tanjungpura. Kegiatan yang diikuti oleh 120 personil Manggala Agni dari Daops Singkawang dan Daops Pontianak ini berlangsung pada 13-14 Desember 2017 lalu.

Danrindam XII/Tanjungpura, Khairul Anwar Mandailing, menyampaikan pelatihan ini merupakan dasar dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sikap, keterampilan, kedisiplinan serta kepemimpinan generasi penerus bangsa. Kedepan mereka diharapkan dapat melanjutkan pembangunan pada masa yang akan datang khususnya pada pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Saya dengan tulus memberikan penghargaan kepada pihak penyelenggara dan pihak terkait yang telah mensukseskan kegiatan pelatihan ini. Harapan saya untuk Manggala Agni, berikan contoh kepada rekan-rekan lainnya, berbuat yang terbaik untuk Bangsa dan Negara serta lingkungan masyarakat pada umumnya”, tegas Khairul.

Kegiatan penyegaran Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat ini diisi dengan materi keterampilan lapangan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Materi keterampilan lapangan yang diberikan meliputi sirkuit outbond, navigasi darat (peta, kompas dan GPS), serta caraka malam. 

Selain itu Mangggala agni juga mendapatkan tambahan keterampilan survival dan K3 untuk menunjang kegiatan pemadaman yang sering dilakukan di medan yang sulit. Selain itu, para instuktur juga memberikan pelatihan untuk memperkokoh jiwa korsa Manggala Agni. (BL)
-->

Ketika Anak-anak Siantan Hilir belajar Internet Sehat

$
0
0
 
PONTIANAK, BERITALINGKUNGAN.COM - Sudahkan kita menjadi pemanfaat yang baik dalam menggunakan perkembangan teknologi informasi saat ini? Atau sudahkah kita menjadi pengawas yang baik bagi anak-anak yang sangat dekat dengan sistem informasi baik di lingkungan keluarga, sekolah, bermain dan lain-lain?

Pertanyaan itulah yang sering dilontarkan. Namun, tanpa disadari gawai atau gadget di tangan kita. Untuk itulah, Kresasing Sungai Putat (KSP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, dan Forum Anak Siantan Hilir (FASH) melakukan proses belajar bersama soal pemanfaatan internet yang sehat.

Ketua KSP, Syamhudi, menuturkan pemahaman proses belajar bersama menggunakan internet yang ramah sangat penting. Mengingat, perkembangan zaman yang semakin maju perlu adanya pemilahan dan pemisahan. 

"Intinya adalah proses belajar ini bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kita harus memberitahu ke mereka soal ini. Sebab, kalau dibiarkan justru akan menjadi malapetaka," kata Syamhudi di Balai Rumah Bakat Kreasi Sungai Putat, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu, 17 Desember 2017.

Praktik di lapangan juga dilakukan, kata Syamhudi, ini jelas penting dilakukan guna generasi yang akan datang mengetahui fungsi internet untuk apa. Dia bersama aktivis penggiat internet melakukan sejumlah contoh bagaiman memanfaat gawai dengan baik dan benar. 

Tak hanya itu, para peserta yang berjumlah 12 anak-anak yang memiliki latar belakang berbeda melakukan praktik cara mendokumentasikan peristiwa keadaan sekitar.

"Peserta ada 12 orang. Mereka ada yang masih SMP, SMA dan bahkan ada yang masih SD kelas 4," ujar Syamhudi menjelaskan.

Riang gembira terpancar dari wajah anak-anak usia belia itu. Semringah. Bahagia. Mereka asyik mempraktikan apa yang disampaikan oleh pemateri. Dan hasil praktik lapangan yang didapat pun sungguh memuaskan. 

"Ini di luar dugaan. Kita juga tidak nyangka," tutur Syamhudi, yang menyebut kegiatan berlangsung dari pukul  08.00-13.00 WIB.

Sementara itu, Lurah Siantan Hilir, Purwati S.STP mengajak semua anak-anak di wilayahnya pro aktif kegiatan positif. Caranya adalah harus lebih sering lagi diadakan kegiatan yang melibatkan anak-anak usia belia hingga dewasa. 

"Kegiatan positif internet sehat seperti inilah proses belajar bersama. Karena selain mengisi liburan anak-anak juga merupakan edukasi bagi anak-anak," ujar Purwati S.STP. 

Ibu Lurah Siantan Hilir, Purwati S.STP ini berkata,"Karena begitu besar akses anaka-anak terhadap internet, maka mereka perlu dibekali rambu-rambu. Tujuannya agar tidak salah menggunakannya. Karena kita tidak mungkin bisa bertahan tanpa mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita bisa memilih mana yang positif dan mana yang negatif," tutur wanita berhijab itu.

Kepala Seksi Pengolahan Informasi dan Persandian Diskominfo Kota Pontianak, Henny Irawaty,S.KOM menjelaskan, internet sehat adalah suatu program dari Pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kemkominfo RI.  

Tujuannya adalah tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. 

"Dalam pemanfaatan internet hendaklah harus cerdas dan sebaiknya digunakan untuk menampilkan keberhasilan. Ini pembelajaran yang berguna bagi kita semua," kata Henny Irawaty,S.KOM.

Adapun pemanfaatan internet adalah Sebagai Anti Gaptek dalam Dunia Pendidikan Gaptek (Gagap Teknologi) merupakan hal yang harus dihilangkan dalam perkembangan zaman dan teknologi. Dengan pemanfaatan Internet yang baik maka kita bisa lebih mengenal lebih jauh tentang istilah-istilah baru maupun pengetahuan-pengetahuan  baru yang tidak kita dapat dari sekolah atau dunia pendidikan. 

"Maka wawasan kita pun menjadi lebih luas dan anti Gaptek," kata Henny Irawaty,S.KOM. 

Kenapa harus ada internet sehat? Sebenarnya aktivitas internet sehat bukanlah berarti bahwa internet itu sedang sakit, internet bukanlah orang sakit yang harus diobati oleh para pengguna internet. Gerakan Internet Sehat muncul karena aktifitas internet di dunia maya saat ini masih terbilang bebas tanpa ada aturan hukum yang ketat. 

Banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal ini membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya. Aktifitas ilegal yang paling umum biasanya adalah Warez (pelanggaran hak cipta suatu karya), Cyber Bullying (Penghinaan dan Kata-kata kasar di internet), penghinaan dan pelecehan SARA, konten Dewasa dan aktifitas kejahatan lainya***
-->

Mengenal Jejak Karbon

$
0
0

Oleh : Aldila Maharani Sutjipto*

Beragam pemberitaan mengenai permasalahan lingkungan sudah sering kita dapatkan dan  hadapi. Sering kali ketika melihat permasalahan ini kita akan menyalahkan pihak lain seperti para penebang kayu ilegal, pabrik- pabrik yang menghasilkan limbah maupun pemerintah yang tidak dapat melakukan pencegahan. 

Walaupun hal tersebut tidaklah salah, akan tetapi kita sadari atau tidak, selama ini kita juga ikut berpartisipasi dalam merusak alam ini. Faktanya hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan sehari- hari berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Mulai dari makanan yang kita konsumsi, alat transportasi, pemakaian peralatan listrik, penggunaan kertas, cara kita membeli dan mengkonsumsi barang semuanya menjadi penyumbang jejak karbon.

Apa itu jejak karbon? Jejak karbon sendiri adalah ukuran dampak aktivitas kita terhadap lingkungan dan perubahan iklim tertentu. Hasil perbuatan, perilaku dan aktivitas kita sehari- hari  yang mempengaruhi dan menyumbang kerusakan pada banyak hal di sekitar kita terutama bumi.Institute for Essential Services Reform(ISCR) mengatakan bahwa pada masa kini, kecenderungan orang untuk hidup senyaman mungkin mendorong munculnya kebiasaan hidup  yang berdampak pada lingkungan.
 
Beragam aktivitas kita menyebabkan peningkatan jejak karbon yang membuat meningkatnya temperatur rata-rata bumi sehingga terjadi perubahan iklim. Perubahan-perubahan ini juga dapat memicu terjadinya bencana lingkungan yang lebih besar dan lebih sering, sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup bumi dan kita sebagai penduduknya.

Untuk membantu memberikan edukasi mengenai jejak karbon, mahasiswa London School of Public Relations melakukan kampanye sosial melalui media online untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jejak karbon itu sendiri. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial mereka mengenalkan jejak karbon dan metode dalam rangka mengurangi jejak karbon yang dihasilkan manusia. 

Aktivitas kita setiap harinya memang tidak mungkin dihentikan, akan tetapi kita dapat mengubah sedikit gaya hidup kita untuk dapat meminimalisir dampak buruknya terhadap lingkungan.  

Hal ini tentunya bisa dimulai dari hal- hal kecil yang ternyata dapat memberikan dampak besar bagi bumi kita, seperti mulai menggunakan kendaraan umum, mengkonsumsi produk lokal, mengurangi penggunaan pesawat terbang, menghindari plastik dan lainnya. Jejak karbon kita sendiri dapat diketahui dan dihitung menggunakan karbon kalkulator.

Menghitung Jejak Karbon akan membantu kita untuk mengetahui seberapa besar produksi emisi karbon yang dihasilkan. Untuk melakukan perhitungan tersebut, alat bantu seperti karbon kalkulator diperlukan. Beberapa kalkulator karbon saat ini telah tersedia dan dapat ditemukan di internet. 

Hanya saja, kalkulator karbon yang selama ini ada cenderung didasarkan pada pola hidup, teknologi dan kebiasaan yang ada di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Oleh karena itu banyak aktivitas atau pengukuran yang tidak sesuai dengan kondisi sehari-hari di negara Indonesia. 

Meskipun tidak terlalu akurat 100% tapi setidaknya kita bisa mendapatkan bayangan mengenai  seberapa banyak kita ikut menyumbang pemanasan global pada bumi ini. Sebagaimana kita ingin memilih bumi yang aman, sehat dan bersih kita juga harus dapat memilih perilaku kita, dengan memberikan sedikit usaha dan waktu maka kita bisa bersama- sama menyelamatkan bumi ini, ayo hitung jejak karbon- mu.***

*Penulis adalah mahasiswa London School of Public Relations Jakarta.
-->

Sisa Kayu Kapur Dunia di Tahura Lae Kombih

$
0
0
Pohon yang diberi warna cat adalah pohon Kayu Kapur Singkil. Foto : @Nukman
Oleh : Nukman Suryadi Angkat 

Subulussalam, Aceh - Kayu Kapur (Dryobalanops aromatica) adalah sebuah pohon yang endemik tumbuh di hutan dipterocarp Sumetera dan Kalimantan di ketinggian antara 200 - 300 mdpl. Kayu yang beraroma khas ini merupakan sebuah kayu yang sangat laku dipasaran penjualan kayu dunia, karena kualitas kayunya yang baik maka kayu ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan tiang, dinding dan lantai bangunan. Selain itu, juga dipakai untuk kebutuhan perkapalan. 

Secara spesifik, tumbuhan ini terkenal dengan dua jenis. Yakni Kayu Kapur Borneo, dalam bahasa Inggris disebut Borneo Camphor, Camphor Tree, Malay Camphor dan Indonesian Kapur. Namun, khusus pada wilayah Barus atau Singkil, Kayu Kapur ini dikenal dengan sebutan Kayu Kamper Singkil. 

Secara singkat berdasarkan literatur sejarah, pada peradaban Mesir kuno (Kerajaan Firaun), kayu Kapur Singkil begitu tersohor, sehingga Barus dan Singkil selalu didatangi oleh pedagang-pedagang Eropa dan Arab untuk membeli batang Kayu Kapur dan kristal Kapur yang dihasilkan dari getah Kayu Kapur sendiri. 

Terkhusus, Mesir, yang selalu menjadi langganan pengepul kristal-kristal getah Kayu Kapur atau dikenal pada masa itu dengan sebutan Kapur Barus.

Getah tumbuhan tersebut merupakan salah satu rempah-rempah yang diincar oleh Eropa dan Mesir. Sebagaimana disebutkan di dalam sejarah, selain untuk bahan-bahan kimia lainnya, Mesir juga menjadikan kristal Kapur Barus sebagai kebutuhan pengawetan jenazah (Mummy). 

Sebutan lain juga, pohon Kapur di Kalimantan disebut juga sebagai Ampadu, Amplang, Kapur, Kayatan, Keladan, Melampit, Mengkayat, Mohoi, Muri, dan Sintok. Di Sumatera selain disebut Kapur atau Barus tanaman ini dinamai Haburuan atau dalam bahasa Pakpak disebut Kaberun.

Diskripsi Kayu Kapur

Pohon Kayu Kapur ukuran yang besar dan tinggi. Diameter batangnya mencapai 70 centi meter bahkan mencapai hingga 150 centi meter dengan tinggi pohon rata-rata 60 meter. Sementara, kulit pohonnya berwarna coklat dan coklat kemerah-merahan pada bagian dalam batang. Dan apabila dipotong maka mengeluarkan aroma khas tersendiri.

Upaya Penyelamatan Kayu Kapur yang Tersisa

Pohon Kayu Kapur (Dryobalanops Aromatica) semakin sulit ditemukan di habitatnya. Pohon ini termasuk salah satu tanaman langka di Indonesia. Bahkan IUCN Redlist memasukkannya dalam status konservasi Critically Endangered atau Kritis. Status ini merupakan status keterancaman dengan tingkatan paling tinggi sebelum status punah.

Kelangkaan dan terancam punahnya spesies tanaman ini diakibatkan oleh penebangan yang membabi buta untuk  keperluan bahan kontruksi dan untuk mendapatkan rempah kristal kapur barus. Padahal kandungan kapur dalam setiap pohon tidak sama, bahkan terkadang sangat kurang. Ancaman lainnya juga diakibatkan oleh pembukaan areal perkebunan dan kebakaran hutan. 

Pada era 1980-an dimana wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam yang terkenal dengan julukan Petro Dolar, karena usaha swasta terhadap penebangan kayu, sehingga Kayu Kapur atau Kamper Singkil sudah terancam punah dan sudah sulit ditemukan di dalam kawasan hutan, hingga kegiatan pembalakan tersebut pun terhenti sejak dikeluarkannya moratorium logging oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Tahun 2000.

Berdasarkan hal itu, kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, menetapkan sebuah kawasan hutan yang terletah di kawasan Kedabuhen, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan menjadi kawasan konservasi Cagar Alam Kayu Kapur. Lalu, sejak mekar menjadi daerah otonomi baru dari Kabupaten Aceh Singkil, Pemko Subulussalam menggagas peningkatan pengelolaan kawasan konservasi Kayu Kapur itu menjadi kawasan konservasi baru dengan menetapkan menjadi kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Nutfah Kayu Kapur, Lae Kombih dengan luas areal 1.486 hektar sekaligus menjadikannya salah satu ikon daerah yang berada di perbatasan Aceh wilayah pantai barat selatan itu. 

Jelasnya, kawasan konservasi Tahura Lae Kombih adalah habitat Kayu Kapur Singkil yang masih tersisa di dunia saat ini.(*)

KLHK Perkuat Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memantapkan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas asap karhutla. Kali ini KLHK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (dalkarhutla), dengan payung hukum Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
 
Dalam kegiatan penyusunan SOP ini di Jakarta (18/12/2017), Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa SOP dalkarhutla ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lapangan, baik untuk lingkup KLHK serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Dalam penanganan karhutla tahun 2018, diharapkan kebijakan-kebijakan akan semakin lebih mantap untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih optimal", tambah Raffles. 

Dijelaskan Raffles, Perdirjen SOP ini merupakan penjabaran dari dua peraturan bidang karhutla sebelumnya, yaitu KLHK Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Seiring dengan penyusunan SOP ini, Raffles menginformasikan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri LHK No. P.47/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2017 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Dalkarhutla.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap instansi Pemerintah maupun swasta wajib memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang dalkarhutla. “Kualitas SDM ini ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang, sehingga kelak dapat menjadi pegangan atau dasar untuk berkompetisi di dunia kerja, baik di secara nasional maupun regional”, tambahnya.

Kegiatan Penyusunan SOP dalkarhutla ini berlangsung hingga tanggal 20 Desember 2017, dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal PPI dan juga UPT lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK. 

Pantauan Hospot

Sementara itu, data pemantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 21.00 WIB (18/12/2017) menyebutkan, sebanyak dua hotspot di Provinsi Sulawesi Selatan dan Bengkulu terlihat oleh satelit NOAA, sedangkan berdasarkan satelit TERRA AQUA (NASA) tidak terpantau adanya hotspot.

Dengan demikian, selama 1 Januari – 18 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.572 titik, dimana tahun sebelumnya sebanyak 3.839 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.267 titik (33,00 %). Sedangkan total 2.411 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.840 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.429 titik (37,21 %). (BL)
-->

Kenali Cagar Alam Cycloop

$
0
0

Oleh : Een Irawan Putra*

Cagar Alam Cycloop yang menjadi sumber air bersih warga Kabupaten dan Kota Jayapura adalah sebuah kawasan hutan yang sudah sepatutnya dikenali, dijaga dan dibanggakan.

Selain memiliki sumber air yang sangat melimpah, kawasan yang bersebelahan dengan Bandara Sentani ini memiliki vegetasi yang masih sangat bagus dan kaya dengan beranekaragam jenis satwa.

Dari pagi hingga sore tidak berhenti mendengar berbagai macam kicauan burung kakak tua jambul kuning, rangkong papua, cendrawasih dan berbagai jenis burung lainnya.


Melihat beberapa jenis ular, serangga dan kangguru. Dikala malam hari akan dihibur oleh beranekaragam suara katak. Jika tidak didampingi oleh ahli katak kita tidak akan tahu bahwa suara-suara tersebut adalah suara katak karena berada di pohon yang ketinggiannya 20-30 meter.

Para pemuda dari Kampung Ormu Wari bahkan tidak pernah masuk ke dalam hutan yang ada di belakang kampung mereka hingga diatas puncaknya. Apalagi menyeberang hingga ke Sentani. Mereka sangat senang bisa belajar bersama dan menikmati bersama keindahan dan kekayaan alam yang mereka miliki.

Semua kekayaan biodiversity yang ada di CA Cycloop ini memiliki peluang yang sangat memungkinkan untuk menjadi sarana edukasi, tempat riset dan tracking karena berada di tengah kota dan aksesnya sangat
mudah.








Ayo anak muda! Cintai dan kuasai data-data tentang kekayaan alam kita. Cintai dunia penelitian dan turun ke lapangan. Dengan begitu kita bisa terus menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia.***

*Penulis adalah aktivis lingkungan yang juga anggota Lawata IPB dan saat ini dipercaya sebagai Direktur Eksekutif  Indonesia Nature Film Society
-->

Indonesia Clean Energy Outlook 2018

$
0
0
Institute for Essential Services Reform dengan dukungan Hivos dalam Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy mengundang rekan-rekan media dalam acara Indonesia Clean Energy Outlook 2018 yang akan  berlangsung pada :

Hari/Tanggal :
Kamis, 21 Desember 2017
Waktu                : 12.00-17.00 WIB (didahului Makan Siang
Tempat                : Hotel Morrissey.
​                       Jl. KH Wahid Hasyim No. 70 Jakarta Pusathttps://g.co/kgs/M1rJzW

Bersama:
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Dewan Energi Nasional
PT PLN (Persero)
Badan Pemeriksa Keuangan

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh  dinamika dalam donating kebijakan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Bagaimanakah Indonesia akan menghadapi tantangan dan kesenjangan dalam pengembangan energi terbarukan di tahun 2018?

Kajian Indonesia Clean Energy Outlook 2018 akan membahas tentang gambaran perkembangan energi terbarukan tahun 2018 dengan mengacu pada perkembangan dua tahun terakhir, bersama para pemangku kebijakan dan kepentingan, termasuk dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil.


Rekan-rekan Media

dapat  mengkonfirmasi kehadiran acara ini 
​melalui email di​
yesi@iesr.or.id atau WA (081212470477)

KLHK Kembangkan Metode Identifikasi Luas Karhutla Berbasis Teknologi

$
0
0
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Dalam upaya memperkuat sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terkini, akurat, dan terpercaya,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan metode identifikasi luas karhutla berbasis teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa sistem monitoring ini bertujuan untuk menyajikan data spasial karhutla secara akurat.

“Identifikasi luas karhutla dilakukan dengan menggunakan data penginderaan jauh yang berasal dari Citra Landsat 8 OLI, didukung dengan data hotspot dari Satelit NOAA dan TERRA-AQUA, kemudian diintegrasikan dengan data lapangan”, jelas Raffles.

Lebih lanjut Raffles menjelaskan data hotspot, data Citra Landsat 8 serta data lapangan tersebut didelineasi atau ditafsir, sehingga diperoleh peta areal kebakaran yang sudah divalidasi dengan pengecekan lapangan.

“Data luas karhutla ini dapat dijadikan sumber dalam perencanaan, pencegahan, penanggulangan, monitoring, dan pemulihan karhutla, penghitungan emisi, serta proses penegakan hukum. Baik oleh KLHK sendiri ataupun kementerian/lembaga lain yang memerlukan”, tegas Raffles.

Dalam Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 54 tahun 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik, telah diputuskan bahwa Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), KLHK adalah wali data untuk Data Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini pertegas lagi dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 28 tahun 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK.

Dalam pelaksanaannya Direktorat PKHL bekerjasama dengan Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersama-sama melakukan penghitungan dan penyajian data luas karhutla secara spasial. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam pengendalian karhutla yang didukung oleh masyarakat telah memperlihatkan hasil, luas kebakaran hutan dan lahan menurun drastis dalam 2 tahun terakhir.

“Luasan kebakaran hutan dan lahan pada periode akhir Oktober 2017 sebesar 150.457 Ha, atau turun sebesar 94,24% dibandingkan tahun 2015 dan sebesar 65,68% dibandingkan tahun 2016. Upaya-upaya dan capaian yang diraih ini tentunya harus berlanjut dan terus ditingkatkan sehingga kejadian karhutla di wilayah Indonesia dapat terus ditekan”, tambah Siti Nurbaya.

Sementara itu, Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tetap memantau hotspot, pukul 21.00 WIB (19/12/2017), berdasarkan pantauan satelit NOAA terdapat dua hotspot di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan berdasarkan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau enam hotspot, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Dengan demikian, selama 1 Januari – 19 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.574 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.841 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.267 titik (32,98 %).

Sedangkan total 2.418 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.843 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.425 titik (37,08 %).(BL)

-->

KLHK Terbitkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru

$
0
0
JAKARTA, BL- Luas areal penundaan izin baru mengalami perubahan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi XIII. Luas areal PIPPIB Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 dari PIPPIB Revisi XII.
 
“Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang dan hasil survey hutan alam primer, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasil survey lahan gambut.”kata Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com (20/12).

Dijelaskan, hal tersebut diperkuat dengan penerbitan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)”.

Luas areal PIPPIB Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 dari PIPPIB Revisi XII. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang dan hasil survey hutan alam primer, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasil survey lahan gambut.


Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Revisi XIII ini. Secara lengkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di laman http://webgis.menlhk.go.id:8080.

"PIPPIB sendiri direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial,"terangnya. (Wan)

-->

KLHK salurkan Rp 442 Miliar kepada Petani Hutan

$
0
0

JAKARTA, BL- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), menyalurkan dana Rp. 200,56 miliar pada tahun 2017 kepada petani hutan sekaligus mendukung implementasi program perhutanan sosial. 

Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 180 miliar. Pencapaian komitmen pembiayaan juga berhasil menembus Rp. 442, 76 miliar, melebihi target sebesar Rp. 400 miliar

Dana bantuan yang berasal dari dana reboisasi tersebut disalurkan melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB). Salah satu skema yang banyak diminati yaitu Kredit Tunda Tebang (KTT) pada Hutan Rakyat yang mencapai 58% dari keseluruhan realisasi penyaluran FDB.

Untuk mengetahui efektifitas dan dampak manfaat layanan KTT ini bagi masyarakat, BLU Pusat P2H melaksanakan kegiatan Evaluasi Dampak Penyaluran Kredit Tunda Tebang, di Jakarta, Rabu (20/12). Hal ini diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU Pusat P2H.

Kepala BLU Pusat P2H, Agus Isnantio Rahmadi dalam rilisnya yang diterima Beritalingkungan.com (21/12) menjelaskan bahwa KTT merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani hutan yang sudah memiliki pohon, tetapi mereka memerlukan dana pada saat pohon tersebut belum siap untuk ditebang. Menjual kayu pada saat membutuhkan dana, membuat posisi tawar petani rendah dihadapan pengijon. Selain untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dana tersebut dapat membantu penguatan modal petani untuk mengembangkan usaha produktif.

“Jadi sebetulnya ini bentuk apresiasi pemerintah atas jasa para petani hutan ini menanam pohon. Karena menghasilkan oksigen, mengikat karbon, jasa lingkungan. Itulah yang kita berikan apresiasi dengan memberikan kredit lunak yaitu Kredit Tunda Tebang, bunganya 6,5% per tahun, dibawah bunga KUR yang saat ini sekitar 9% per tahun,” ujar Agus.

Sampai dengan akhir tahun 2017 BLU Pusat P2H telah menyalurkan pinjaman kepada 568 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Terdiri dari 9.610 orang debitur, yang tersebar di 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Jumlah pohon yang telah ditunda tebangkan sejumlah 2.064.323 pohon diantaranya jenis Jati (Tectona grandis), Sengon (Albizia falcataria), Mahoni (Swietenia mahagoni), dan Jati Putih (Gmelina arborea).
(WAN)
-->

Informasi Karhutla Semakin Eksis Melalui SMS

$
0
0
JAKARTA, BL- Kini informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, akan semakin mudah diperoleh masyarakat melalui layanan Short Message Service (SMS).

Hal ini diwujudkan oleh KLHK bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyebaran Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Layanan SMS, di Jakarta (20/12/2017).

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : PKS.03/MENLHK/SETJEN/PPI.4/1/2017, dan 599/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2017, yang telah ditandatangani sebelumnya, pada tanggal 25 April 2017, dan berlaku selama tiga tahun.

Mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa melalui kerjasama ini, diharapkan informasi mengenai karhutla dari pusat informasi Ditjen PPI KLHK, dapat tersebar dalam waktu cepat kepada publik. 

“Layanan SMS ini dapat menjangkau daerah-daerah pelosok yang merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Melalui SMS, masyarakat akan segera mengetahui informasi paling update terkait kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menjadi salah satu media untuk menyampaikan himbauan dan kewaspadaan kepada masyarakat,” tambah Raffles.

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal PPI KLHK, dan Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo. Sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Kominfo, akan disediakan perangkat telekomunikasi dan akses telekomunikasi khusus bagi KLHK, dalam penyebaran informasi karhutla kepada masyarakat di lokasi-lokasi rawan karhutla.(WAN)
-->

Sedang Cari Tiket Pesawat Untuk Liburan? Coba deh ke Ternate

$
0
0



sumber: kppnternate.net - Pantai Sulamadaha

Libur panjang atau cuti biasanya akan dipenuhi dengan aktifitas pencarian tiket perjalanan libur. Namun, tidak salah rasanya jika ingin mencari tiket pesawat dilakukan dari jauh-jauh hari.

Nah, salah satu tempat wisata yang patut untuk dikunjungi saat akan mengajukan cuti atau libur panjang adalah adalah dengan berkunjung ke Ternate di Maluku.

Apalagi di tempat ini terdapat beberapa kumpulan pulau-pulau kecil yang yang dapat dikunjungi dengan berkeliling di sekitar Ternate.

Selain pulau-pulau kecil ini di Ternate sendiri terdapat beberapa tempat wisata menarik yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang belum pernah berlibur ke tempat ini.

Jadi, jangan lupa untuk cari tiket pesawat nya dari sekarang dan temukan keindahan wisata di Ternate berikut ini:

1. Mengunjungi teluk di Pantai Sulamadaha
Pantai Sulamadaha merupakan salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi ketika pertama kali berkunjung ke Ternate. Di tempat ini selayaknya pantai di TImur Indonesia, Sulamadaha memiliki kontur pasir putih dengan ombak yang tenang.

Selain itu terdapat sebuah teluk cantik yang tidak akan pernah terlupakan yaitu dengna meneluuri jalan setapak yang hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai utama.

Nah, telukini seringkali digunakan sebagai tempat snokerlingbagi wisatawan yang datang berkunjung ke pantai Sulamadaha.

2. Wisata mengelilingi kebun Cengkehdi Ternate
Tentunya kita masih ingat dengan pelajaran sejarah yang menyebutkan Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Hal ini juga bisa kita temukan saat beriwsata di Ternate.

Tepatnya di Kelurahan Gambesi, kita bisa berkunjung menjelajahi kebun cengkeh yang menawarkan deretan pohon tinggi menjulang namun menawarkan suasana romantis khusus Indonesia Timur dengan iklim tropis namun tetap menyejukkan.

3. Danau Laguna Di Desa Ngade
Di Ternate tepatnya terdapat sebuah Danau cantik yang berada di sebuah pemukiman atau desa. Danau Laguna namanya.

Selain karena kecantikan air yang jernih dan berpadu dengan cahaya matahari serta pantulan pohon-pohon tinggi menjadikan danau ini terlihat begitu seksi.

Selain itu, di Danau Laguna ini terdapat bentangan dinding tebing hijau yang sangat cantik untuk dilihat dari bawah, ditemani dengan suara-suara burung yang singgah di antara pepohonan yang mengelilingi danau.

Bahkan wisatawan pun bisa menyaksikan masyarakat sekitar melakukan budidaya ikan air tawar yang didapat dari danau Laguna ini setiap harinya.

4. Pulau kecil itu bernama Maitara
Jika berkeliling di Ternate kita akan menemukan sebuah pulau kecil yang masih tercemar dan masih menjaga keasrian alamnya.

Pulau tersebut bernama Maitara yang memiliki laut dengan air biru yang jernih sehingga membuat siapa saja yang berada di pulau ini dapat melihat langsung keindahan bawah laut Maitara.

Di sepanjang garis pantai wisatawan akan disuguhkan dngan kehadiran perahu-perahu melayan yang berjejer dan melihat puncak gunung Gamalama dari kejauhan.

Ketika sore datang, suasana pulau Maitara pun berubah menjadi romantis dan menjadi salah satu tempat untuk menunggu pantulan cahaya sang surya tenggelam di panti Maitara, Ternate.

Masih penasaran? Buruan cari tiket pesawat termurah menuju Ternate sekarang, dan mulailah untuk mempersiapkan perjalanan seru di destinasi wisatayang eksotis ini.

5. Pantai Jikomalamo
Pantai berikutnya yang layak untuk dikunjungi selama berada di Ternate adalah Pantai Jikomalamo yagn memiliki keindahan bawah laut sangat luar biasa menariknya.

Ekosistem yagn masih terjaga dengan baik menyebabkan air lautnya snagat bersih dan jernih, yang membuat pengunjung dapat melihat langsung terumbu karang yang tersimpan di dasar laut.

Sebagai tambahan, karena ini tempat wisata ini masih terglong baru di Ternate, jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang tepat seperti peralatan untuk snorkeling, diving hingga makanan kecil saat akan menjelajahi dasar laut di pantai Jikomalamo ini.

Masih bnayak pilihan pantai lainnya yang tidak kalah menarik di Ternate. Jadi, buruan deh untuk cari tiket pesawat dari sekarang dan temukan keindahan alam yang benar-benar menggoda di Ternate.




-->

Tolak Cantrang, Perkumpulan Nelayan Jateng Sampaikan Aspirasi ke Fraksi Hanura

$
0
0
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Nelayan Sejahtera Jawa Tengah yang dipimpin Warnadi melakukan audiensi ke Fraksi Hanura DPR-RI, guna menyampaikan aspirasi menolak penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan karena dianggap merusak lingkungan.

Mereka diterima Sekretaris Fraksi Hanura yang juga anggota Komisi IV DPR-RI, Fauzih Amro. Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan berbagai hal terkait nasib nelayan akibat penggunaan cantrang.
Warnadi menjelaskan, penggunaan cantrang merusak lingkungan biota laut, sehingga merusak sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dan pada akhirnya akan berdampak pada rusaknya mata pencaharian nelayan.

“Karenanya kami sangat mendukung penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hella dan pukat tarik (Trawll) di Wilayah Perairah Republik Indonesia , termasuk pelarangan alat tangkap cantrang karena sangat merusak lingkungan”ujarnya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR-RI yang juga anggota Komisi IV, Fauzih Amro menerima audiensi perwakilan nelayan dari Jawa Tengah di Ruang Fraksi Hanura DPR-RI. Foto : Marwan Azis/Beritalingkungan.com
Warnadi juga mengungkapkan, adanya dugaan manipulasi dokumen dan surat-surat gross akte dan SIUP/SIPI Kapal yang dilakukan para pengusaha yang melakukan penangkapan ikan yang menggunakan cantrang.

Kapal-kapal yang menggunakan cantrang diduga telah melakukan pelanggaran hukum antara lain, dugaan pelanggaran KUHP Pasal 263, 264 dan Pasal 266 Tentang Pemalsuan Surat Outentik. Kemudian pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Jual Harga Eceran dan Komsumsi BBM tertentu tanggal 07 Februari 2017 2012, Permen ESDM No 08 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pepres No 15 Tahun 2012 yang mengatur kapal dibawah 30 GT tidak boleh menggunakan BBM maksimal 25 KL/bulan.

“Dengan Pemalsuan dokumen dan surat-surat kapal, maka mereka tidak membayar pajak sesuai ketentuan,”ujar Warnadi.

Ditambahkan, dengan diperbolehkannya kembali penggunaan alat tangkap cantrang beroperasi, maka menarik kembali minat nelayan yang tidak bertanggungjawab atas keberlangsungan sumber daya kelautan, sehingga kenaikan penggunaan alat tangkap tersebut sangat signifikan.

“Kami meminta Presiden Indonesia untuk memerintahkan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara untuk menindak lanjuti temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengambil langkah-langkah hokum terkait tindakan manipulasi dokumen dan surat-surat kapal yang sengaja dilakukan,”

Mereka meminta aparat penegak hukum, agar melarang dengan tegas penggunaan alat penangkap ikan yang dapat merusak sumber daya kelautan, sebagaimana yang diatur dalam Permen KP No 02 Tahun 2015.

Sementara itu Fauzih Amro sangat mendukung aspirasi nelayan dan siap meneruskan aspirasi nelayan yang tergabung dalam Perkumpulan Nelayan Sejahtera Jawa Tengah yang menolak penggunaan cantrang ke Menteri Keluatan dan Perikanan. “Aspirasi bapak-bapak akan kami sampaikan ke Ibu Menteri Susi di Raker Komisi IV DPR-RI nanti,”ujarnya. (Wan)
-->

50, 26 % Pengguna Internet Indonesia Membaca Berita Lingkungan

$
0
0
Ilustrasi Beritalingkungan.com salah satu media online di Indonesia yang fokus pada pemberita lingkungan dan didirikan sejak tahun 2009 oleh sejumlah jurnalis lingkungan. Foto : Marwan Azis/Beritalingkungan.com.
JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Ini kabar menggembirakan bagi pengelola situs berita lingkungan, dari 143 juta pengguna internet Indonesia, ternyata 50,26 persen mereka membaca berita lingkungan.

Dalam rilis terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diungkapkan,saat ini pengguna internet Indonesia mencapai 143 juta jiwa, dan 55,30 % diantaranya hobi membaca artikel, sedangkan 50,26% artikel yang dibaca adalah berita/isu sosial/lingkungan.

“Ini merupakan potensi besar bagi KLHK untuk menyampaikan isu positif terkait lingkungan,”, kata Islaminur Pempasa, Praktisi Komunikasi Digital, pada acara “Pelatihan Jurnalistik”, di Sidoarajo (14/03/2018).

Menurut Kang Ipe (sapaan akrab Islaminur Pempasa) isu lingkungan selalu ditunggu oleh generasi milenial. Untuk itu KLHK agar bersifat responsif dan transparan dalam mengelola isu lingkungan yang menjangkau generasi milenial.

Kepada peserta pelatihan yang merupakan para pejabat eselon 3 dan 4 serta staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Kang Ipe mengajak agar mengaktifkan media yang menjangkau masyarakat luas seperti media sosial. “Media pribadi dapat menjadi bagian dari komunikasi institusi, namun perlu berhati-hati dalam beropini” katanya.

Dijelaskan Kang Ipe, untuk website dan media sosial konten yang menarik harus bersifat komunikasi, kolaborasi, edukasi, dan entertainmen. Selanjutnya agar menjadi viral jurusnya, kata Kang Ipe adalah bikin media, bikin konten, dan ajak sebanyak mungkin masyarakat dalam konten tersebut.

“Perlu sekali kesadaran dan dukungan dari semua atas share tentang bbksda Jatim. Ini akan ikut berkontribusi dan menaikkan rating. Jangan lupa pakai tanda (#) dan (@)”, kata Kang Ipe di akhir paparannya.

Kepala BBKSDA Jatim, Nandang Prihadi sangat mendukung penggunaan website dan media sosial untuk menyampaikan berita atau isu-isu positif terkait KLHK. Nandang menyarankan setiap pegawai agar berteman dengan medsos resmi kantor.

“Kepada masing-masing bidang, seksi, agar ada satu orang yang belajar infografis yang baik dan benar, sehingga bisa membuat konten kreatif yang dapat dipublish. Juga berikan “Like” atau bagikan pada setiap berita positif yang dimuat”, tandasnya. (WAN) -->

Ini Saran Anggota DPR-RI agar Pariwisata di Indonesia bisa berkembang

$
0
0
beberapa site wisata Indonesia
SEMARANG, BERITALINGKUNGAN.COM- Sudah bukan rahasia jika Indonesia yang disebut sebagai zamrud khatulistiwa memiliki banyak ragam yang berpotensi untuk pengembangan destinasi wisata.

Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mendorong agar pengembangan tersebut harus dilakukan secara fokus dan merangkaikan segala potensi yang ada.

“Saya pernah tanya seorang bule dari Inggris, kenapa tertarik datang kemari. Katanya, di sini semua ada. Hutan, sungai, gunung, laut, semuanya. Kita ini perlu memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan,”kata Fikri saat menuturkan pengalamannya pengalamannya di hadapan peserta Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata di Semarang (15/3).

Menurutnya, banyak natural landscape yang bisa dijual karena tidak kalah dengan yang dimiliki negara-negara lain. Namun, di sisi lain membuat tidak fokus dalam mengelola obyek wisata. “Nampaknya perlu lebih fokus dan kita perlu belajar merangkai, bagaimana agar potensi yang satu dengan yang lain bisa dikemas dengan baik dan menarik,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, seni budaya dapat menjadi atraksi yang merupakan salah satu kunci pengembangan destinasi wisata, dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih menarik. “Misalnya seni wayang, wayang seperti apa yang bisa masuk dengan trend kekinian yang menarik?” tanyanya memberi contoh salah satu hasil budaya.

Lebih lanjut, anggota legislatif dari PKS ini yakin bahwa pariwisata di ibukota Jawa Tengah dan sekitarnya inimasih sangat mungkin untuk dioptimalisasi sehingga mampu menjadi andalan. “Pariwisata ini tren-nya mengalami peningkatan. Sekarang kita tidak lagi mengandalkan Migas dan batubara yang semakin menipis,"jelasnya.

Daya tarik wisata di Jawa Tengah pada tahun 2017 memang mengalami peningkatan seperti tren yang terjadi di tingkat nasional.

Persentasenya sebesar 11,62%. Jumlah wisatawan nusantara tahun lalu 40 juta, naik 4 juta dari jumlah pada tahun 2012. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2016 adalah 578.928 yang naik menjadi 781.107 wisatawan pada 2017.

Adapun asal negara para wisman tersebut menurut jumlah terbesar adalah Malaysia, Tiongkok, Singapura, Belanda, Amerika Serikat. Diharapkan jumlah wisman yang datang ke Indonesia ini terus meningkat, mencapai 17 juta tahun ini dan 20 juta pada tahun depan. (Wan) -->

Dana Reboisasi kini dipakai support kegiatan pencegahan kebakaran hutan

$
0
0

JAKARTA, BERITALINGKUNGAN.COM- Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) kini digunakan  mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Hal tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

"Dengan adanya DBH-DR yang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan upaya pengendalian karhutla di wilayahnya secara lebih optimal", tutur Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Anggaran dan Penganggaran Penggunaan DBH-DR Tahun Anggaran 2018, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Raffles, dengan adanya terobosan kebijakan ini, dapat mengatasi keterbatasan dana yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla.

Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, paling sedikit 50% dari alokasi DBH-DR digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pada kesempatan ini, Dirjen PPI juga menyampaikan lima arahan penting yang disampaikan melalui Direktur PKHL, yaitu :
(1) Kegiatan DBH-DR harus mendukung program nasional, Indikator Kinerja Kegiatan pengendalian karhutla, dan fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan;
(2) Pelaksanaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan mengacu pada desa rawan yang sudah ditetapkan sedangkan di luar Sumatera dan Kalimantan mengacu pada baseline 300 desa rawan, atau atas dasar pertimbangan lain;
(3) Referensi untuk lokus kegiatan dalkarhutla berbasis KPH/UPTD/Tahura;
(4) Standar pengendalian karhutla agar mengacu pada P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; dan
(5) Serta agar standar kegiatan pengendalian karhutla mengacu pada Perdirjen PPI No: P. 3 Tahun 2017 tentang Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Dalkarhutla Tahun 2018.

Sementara, Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan KLHK, Teguh Prio Adi Sulistyo, menyampaikan, berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.112/Menlhk/PPI.4/3/2018 Tanggal 5 Maret 2018 perihal Daerah Potensi Tinggi Karhutla Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR)Tahun 2018, daerah yang memiliki potensi tinggi karhutla meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para kepala daerah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 28 provinsi dan 271 kabupaten/kota.

Adapun hingga tadi malam (15/03/2018), Pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, berdasarkan satelit NOAA-19, terpantau dua hotspot di Riau dan Sumatera Selatan. Sedangkan berdasarkan satelit TERRA-AQUA (NASA) terpantau nol hotspot.(Wan)



-->
Viewing all 1284 articles
Browse latest View live